Jawaban MUI Tentang Hukum Nikah Siri Online

JAKARTA – Nikah siri online kemungkinan baru terjadi di Indonesia. Nikah melalui media elektronik muncul diduga bukan karena pengaruh budaya barat.

“Saya tidak tahu persis, tapi sepengetahuan saya tidak ada (di luar negeri),” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan Shaberah, kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Menurut dia, sebetulnya nikah tanpa tatap muka antara mempelai pria dan wanita sah-sah saja. Asal, pernikahan itu dihadiri saksi dari saudara kandung dan dari garis keturunan keluarga.

Contohnya, pria yang kuliah di Jakarta mau menikahi perempuan yang ada di kampung halaman di Padang. Keduanya, tetap bisa menjalankan pernikahan.

“Pernikahan seperti itu bisa dan pernah terjadi, walaupun lewat telepon nikahnya juga tidak masalah,” kata dia.

Nikah siri, menurut dia, tidak melanggar syariat Islam karena biasanya juga dihadiri saksi yang bagian dari keluarganya. Hanya, pernikahan ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat luas dan tidak didaftarkan ke KUA.

Sehingga, dianggap melanggar hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Nikah siri biasanya saksinya ada, tapi tidak diumumkan kepada masyarakat. Tidak laporkan kepada negara. Ini yang buat melanggar UU. Sejak 2005 MUI sudah memfatwakan jangan nikah siri,” pungkas dia.

Dia menegaskan haram hukumnya bagi masyarakat yang nikah siri online. “Nikah siri saja dilarang, apalagi online. Itu kan syariatnya tidak jelas, siapa walinya?” tegasnya.

Wali nikah tidak boleh sembarangan, tapi harus garis ke atas (bapak atau kakek) atau ke samping (saudara) dari wali itu. “Kalau tidak ada bisa tunjuk negara atau pengadilan,” tandas dia. (sp/metronews)

Tag Favorite  #NikahSiri