Jakarta – Belakangan jagad dunia maya diramaikan dengan topic perseteruan Ahok dengan Haji Lulung ditandai tagar #saveahok atau #savehajilulung yang menempati trending topic di media sosial , perseteruan ini bermula dari kisruh antara Ahok dan DPRD
Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan DPRD DKI kian memanas. Nah, tahukah Anda apa sumber penyebabnya?
Semua berawal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Sabtu (7/3/2015), ternyata ada perbedaan sangat signifikan mencapai Rp 12,1 triliun antara versi Ahok dan versi DPRD. Inilah yang kerap disebut-sebut Ahok sebagai “anggaran siluman”
Seperti apa perbedaannya, Anda bisa lebih detail melihat perbedaan APBD ini di sitis ini, www.jakarta.go.id.
Di situs tersebut Anda bisa mengunduh RAPBD versi DPRD DKI Jakarta dan versi Pemprov DKI Jakarta. Dari total jumlah APBD DKI Jakarta yang cukup besar yaitu mencapai Rp 73,083 triliun, terdapat selisih perbedaan sebesar Rp 12,1 triliun.
Tuduhan adanya ‘dana siluman’ membuat DPRD DKI jakarta meradang dan menolak APBD versi Pemprov DKI Jakarta. Hak Angket digulirkan 26 Februari lalu.
Sehari sesudahnya, Ahok pun melaporkan ‘dana siluman’ di rancangan APBD 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lantas apa saja poin RAPBD 2015 versi DPRD yang nilainya dianggap bombastis, yaitu DPRD menganggarkan pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta. Anggaran UPS untuk masing-masing sekolah mencapai Rp 6 miliar.
Alat fitness untuk kebugaran juga dianggarkan DPRD sebesar Rp 2,5 miliar per sekolah.
Masih dari dunia pendidikan, DPRD menganggarkan alat cetak dan pemindai (printer dan scanner) senilai Rp 3 miliar untuk setiap sekolah, termasuk alat sains senilai Rp 3 miliar per sekolah.
DPDR juga memasukan anggaran pengadaan sarana pembelajaran untuk SMA atau SMK di Kecamatan Cengkareng sebesar Rp 4,5 miliar.
Tak cuma itu, DPRD DKI Jakarta juga mengajukan anggaran puluhan jenis tanaman di pos Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Harga pohon paling murah Rp 200 juta hingga yang termahal Rp 5 miliar, total anggaran yang diajukan untuk pengadaan tanaman-tanaman itu mencapai Rp 56,9 miliar.
APBD DKI Jakarta 2015 juga memunculkan anggaran kontroversial lain, yakni untuk pembuatan buku trilogi Ahok yang totalnya mencapai Rp 30 miliar.
Lalu bagaimanakah akhir dari perseteruan ini? Tentunya kita masih menanti, namun yang jelas rakyat Jakarta jangan sampai dikorbankan.(lip6/sp)
