UN Tidak (Lagi) Standar Kelulusan: Antara Peningkatan Mutu dan Pemetaan

Tahun
2015 ini nampaknya tidak akan menjadi tahun yang terlalu “gaduh” bagi dunia
pendidikan dasar dan menengah Indonesia karena Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuat terobosan besar terkait pelaksanaan Ujian
Nasional (UN). Mulai  tahun ini UN tidak
lagi menjadi standar kelulusan untuk skala nasional. Menurut Mendikbud  perubahan ini diambil agar UN
bisa digunakan sebagai tolak ukur peningkatan mutu pendidikan. Jelasnya
Mendikbud menjelaskan bahwa  hal tersebut
adalah perwujudan dari semangat kembali ke UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003
yaitu untuk  membentuk generasi
pembelajar yang berintegritas. Dengan hal tersebut maka otoritas penuh terkait
dengan kelulusan siswa berada pada sekolah dan guru. Merekalah pihak utama yang
mengemban tugas untuk mengarahkan potensi siswa secara lebih baik. Sekolah
menentukan kelulusan berdasarkan keseluruhan mata pelajaran termasuk karakter.
Mendikbud menegaskan juga bahwa UN akan berperan sebagai alat ukur pemetaan UN
(mapping) untuk beberapa mata
pelajaran, dan tidak menjadikan hasil UN sebagai tolak ukur penentuan kelulusan
siswa.  Menurut hemat penulis ada dua hal
menarik terkait isu UN tersebut yaitu UN sebagai pemetaan dan standar kelulusan
nasional. Tulisan singkat ini bermaksud mengelaborasi kedua hal tersebut dan
implikasinya terhadap masyarakat.
UN Sebagai  Alat Pemetaan Pendidikan
Sebagamaina
diketahui bersama bahwa pelaksanaan Ujian nasional (UN) tahun ini akan kembali diselenggarakan
pada 13-15 April 2015 untuk SMA/SMK/sederajat dan 4-6 Mei 2015 untuk
SMP/sederajat. Penulis sangat sepakat dalam konteks UN sebagai
pemetaan pendidikan nasional.  Menurut
hemat penulis, dalam konteks nasional sejatinya hasil UN harus benar-benar dijadikan
alat pemetaan mutu pendidikan dan menjadi bahan evaluasi untuk 8 ( delapan)
Standar Nasional Pendidikan sesuai PP. Nomor 19 Tahun 2009 yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah yaitu: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi,Standar Proses,
Standar Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan ,Standar
Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan,
dan Standar Penilaian Pendidikan. Dari delapan SNP tersebut maka pemetaan hasil
UN dapat disinkronkan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, dan
Standar Proses. Hasil nilai UN harus dijadikan bahan untuk pemetaan asistensi
pemerintah untuk pemetaan mutu guru dalam konteks   standarisasi proses pembelajaran dan output
siswa. Penulis cukup yakin, apabila hasil UN dijadikan sebagai alat pemetaan,
maka proses dan hasil pendidikan yang sesungguhnya secara nasional akan dapat
terdeskripsikan dengan objektif. Tidak mudah memang dengan jumlah siswa,
sekolah dan guru yang begitu banyaknya dalam konteks potensi demografis
Indonesia. Kita harus lebih jujur untuk mengetahui sebenarnya pemetaan mutu
pendidikan secara nasional, tentu bukan dalam konteks sebuah “kompetisi” untuk
gengsi mutu pendidikan sebuah daerah yang kemudian berimbas kepada laporan ABS
(Asal Bapak Senang) dalam kalkulasi angka semata, namun benar-benar
menggambarkan potret mutu pendidikan Indonesia yang sesungguhnya.
UN Sejatinya Memang Bukan Parameter Kelulusan
Sejak
UN dijadikan sebagai parameter kelulusan secara nasional, maka sejak itulah UN
senantiasa menjadi “monster” yang menakutkan hampir semua pihak dari level
bawah (orang tua, siswa  dan sekolah)
dalam konteks kekhawatiran akan ketidaklulusan dari satuan pendidikan
sebelumnya untuk dapat meneruskan ke satuan pendidikan ke atas berikutnya.
Frase “tidak lulus” menjadi sesuatu yang sangat berefek psikologis sosial bagi
level bawah tersebut. Dalam konteks level atas (dinas pendidikan dan pemerintah
daerah), juga seakan takut dengan prosentase kelulusan yang tidak mencapai
angka 100 persen. Sehingga ada yang sampai mendekati 99,00 dalam  tekstual angka, tapi bagaimana sesungguhnya
realitas dalam  di lapangan?
 Menurut Pengamat Pendidikan Dharmaningtyas
dalam diskusi bertajuk Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua besutan Network
for Education Watch (NEW) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) (http://news.okezone.com/read/2014/11/08/65/1062781/un-jadi-pemetaan-saja-bukan-penentu-kelulusan, diakses tanggal 27/01/2015), dia
menegaskan bahwa UN bukan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
Indonesia, tetapi harusnya menjadi data untuk melihat pemerataan pendidikan di
Nusantara. Dia menambahkan juga bahwa  ketika UN dijadikan sebagai penentu kelulusan,
sekolah dengan nilai bagus dapat reward dan
yang jelek dapat punishment. Apalagi,
lanjutnya, dengan menjadikan UN sebagai alat untuk pemetaan, pemerintah bisa
menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan UN setiap tahun.
Sejatinya, pendidikan bukan permasalahan antara “good school” dan “bad school”,
tetapi harus dalam konteks sekolah maju (developing
school
), dan sekolah berkembang (developed
school).
Sekolah yang berkembang inilah yang harus menjadi perhatian serius
pemerintah untuk ditingkatkan mutunya sesuai dengan 8 Standar Pendidikan
Nasional. Penulis kurang sepakat dengan istilah “dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu”. Sekolah yang sudah
maju tentu sudah benar-benar  established dan powerful, sehingga pemerintah tidak terlalu perlu lagi untuk
melakukan asistensi yang menyeluruh dan massive,
tapi sekolah yang tidak atau belum maju, maka Pemerintah wajib melakukan
asistensi maksimal sehingga sekolah tersebut menjadi maju dan memenuhi harapan
8 Standar Nasional Pendidikan.
Faktor Keberhasilan Pendidikan:
Orang Tua, Guru, dan Kepala Sekolah
Penulis sangat sepakat dengan pendapat
Mendikbud  yang mengatakan bahwa orang
tua, guru, dan kepala sekolah adalah kunci keberhasilan pendidikan. Pemerintah
harus sudah mulai melakukan pergeseran paradigma berfikir konsep pendidikan
yang sentralistik berpusat kepada pemerintah (government-centered), dan  bergeser kepada pola pendidikan yang berpusat
kepada masyarakat (community-centered).
Masyarakat yang paling dekat dengan sekolah adalah orang tua, guru, kepala
sekolah, komite sekolah dan masyarakat sekitar. Pada level tersebutlah sebuah
sekolah akan sangat ditentukan mutunya. Sejatinya Pemerintah fokus dalam
fasilitasi sarana dan prasarana sekolah, mutu guru dan kurikulum dalam hal-hal
yang dianggap isu-isu dalam konteks global.
Dalam
konteks teknis operasional berikutnya, sekolah tentu harus memiliki parameter
yang jelas dan terukur serta valid dalam proses “meluluskan” siswanya terkait
dengan Ujian Akhir sekolah yang terintegrasi dengan Ujian Nasional dari
Pemerintah, sehingga para siswanya siap melanjutkan dan diterima oleh satuan
pendidikan berikutnya yang tentunya akan kembali diuji oleh ujian atau seleksi
lokal di satuan pendidikan berikutnya, dan disinilah parameter yang sebenarnya
para siswa akan diuji. Selamat mempersiapkan UN 2015.
Rudi
Haryono, S.S., M.Pd
Kaprodi
Pendidikan Bahasa Inggris
Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP
Muhammadiyah Bogor