Menteri Agama : Jangan Banggga Bisa Haji Berkali – kali

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan umat Islam agar jangan membanggakan diri karena pernah menunaikan ibadah haji berkali-kali. Sebab, secara tidak sadar, hal itu telah menyita kuota haji yang menjadi hak orang lain.


“Cara pandang umat Islam yang membanggakan diri karena berhaji berulang-ulang harus diubah,” ujar Menag ketika berdialog dengan jajaran redaksi salah satu media massa nasional di Jakarta, Selasa (3/2).


Didampingi Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam, Dirjen Pendidikan Islam  Komaruddin Amin, dan Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Rudi Subiyantoro, Menag menjelaskan berbagai kebijakan perhajian yang baru. Salah satu kebijakan itu adalah melarang seseorang berhaji lagi jika yang bersangkutan pernah menunaikan ibadah haji.


Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang dimiliki Kemenag, menurut dia, dapat mengetahui seorang jamaah calon haji (calhaj) pernah berhaji atau belum. 


Imbauan untuk tidak berkali-kali menunaikan ibadah haji sebenarnya sudah lama digaungkan Kemenag. Mulai 2015, ujar Menag, hal itu akan dipertegas. Langkah itu perlu dilakukan mengingat antrean jamaah haji dari tahun ke tahun semakin panjang. Ia mencontohkan, calhaj di Makassar harus menunggu hingga 25 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.


Kuota haji Indonesia pada tahun ini tidak bertambah, yakni tetap 168.800 orang, terdiri atas 15.200 orang haji reguler dan 13.600 orang haji khusus. Angka itu merupakan pemotongan 20 persen dari kuota haji yang seharusnya. Pemotongan kuota itu merupakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi sebagai imbas dari perluasan Masjidil Haram. Proyek perluasan Masjidil Haram diperkirakan selesai pada 2016 dan pada tahun itu diharapkan Indonesia bisa memberangkatkan jamaah haji sesuai kuota nasional, yakni 211 ribu orang. 


Mengingat kuota haji makin terbatas dan daftar tunggu haji makin panjang, Menag mengatakan, ada usulan dari Komisi VIII DPR agar haji khusus dihapus untuk tahun-tahun mendatang.  Usulan itu, kata Menag, bisa saja diberlakukan jika memang publik dan DPR menyetujuinya. Namun, harus diperhatikan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur tentang keberadaan haji khusus. Haji khusus ini diperuntukkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dan ingin mendapatkan pelayanan lebih baik serta berangkat haji dalam waktu relatif singkat.


Mengenai usulan itu, kata Menag, harus diperhatikan undang-undang yang ada. “Kemenag bisa saja memberlakukan itu sejauh dewan (DPR) dan masyarakat menghendaki hal itu.” ( rol/sp)