Dua Alasan Jokowi untuk Membatalkan Pelantikan BG

JAKARTA – Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim
Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan Komjen Pol Budi Gunawan, dinilai
tidak berdampak pada kewenangan Presiden Joko Widodo. Keputusan
melantik atau tidak BG sebagai Kapolri, tetap berada di tangan Jokowi.

Pendapat
itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSKH)
Indonesia, Miko Susanto Ginting. Dalam sidang praperadilan, hakim
memutuskan status tersangka yang ditetapkan KPK kepada BG tidak sah.
Karena BG saat terjadinya dugaan suap dan gratifikasi bukan sebagai
penyelenggara negara.

Miko mengatakan, ada dua alasan bagi
presiden untuk membatalkan pelantikan BG. Pertama, proses hukum BG belum
berakhir. Sebab, putusan praperadilan hanya mendiskualifikasi kedudukan
BG sebagai penyelenggara negara dan penegak hukum.

Sedangkan
pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan BG belum bisa
dilaksanakan. “Dalam hal itu, KPK dapat kembali menetapkan BG sebagai
tersangka,” kata Miko, Senin (16/2).

Kedua, kata dia, pelantikan
BG sebagai kapolri justru akan menjatuhkan kepercayaan masyarakat
terhadap Jokowi. Sejak pengusulan nama calon kapolri ke DPR telah
memakan waktu lebih dari satu bulan.

Selama itu, Presiden
Jokowi tidak sekalipun menunjukkan tindakan tegas menyikapi masalah
tersebut. “Jika dilantik, Jokowi  telah mengabaikan aspek kepentingan
publik, etika dan moral hukum dalam mengambil keputusan,” ujar Miko.  (sp/rol)