Din Syamsuddin : Hanya Presiden yang Bisa Tenangkan KPK-Polri

SURABAYA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din
Syamsuddin menilai hanya Presiden Joko Widodo yang bisa menenangkan
polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik
Indonesia (Polri).

“Persoalan ini harus dihentikan dan hanya Presiden Jokowi yang bisa
menghentikannya,” ujarnya kepada wartawan di sela kegiatan di Kantor PW
Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, masalah yang semula mengarah ke perorangan saat ini
sudah menjadi persoalan antarlembaga sehingga menimbulkan kekisruhan dan
kegaduhan politik sampai timbul adanya pro kontra masyarakat dengan
mengusung tema “Save KPK” maupun “Save Polri”.

Saran yang diberikan terhadap Presiden Jokowi tersebut, kata dia,
bukan merupakan intervensi hukum karena tidak seorang pun yang bisa
mengintervensinya.

“Intervensi yang dilakukan sifatnya politik dan moral, terutama
mengangkat secara definitif Kapolri baru. Ini yang saya kira akan mampu
menyelesaikan masalah sekarang, meski nantinya ada pro dan kontra,”
tukasnya.

Terkait kelembagaan KPK, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
tersebut berharap tidak ada upaya pelemahan dari pihak mana pun karena
keberadaannya masih sangat dibutuhkan.

Pihaknya menegaskan bahwa KPK harus menjadi komitmen dasar bangsa,
baik pemerintah maupun rakyat membangun tekad memberantas korupsi sampai
ke akar-akarnya.

“Korupsi merupakan penyakit bangsa yang kejahatannya tidak hanya ke
negara, tapi ke rakyat dan membawa dampak sistemik terhadap kerusakan
bangsa. Karena itu tidak boleh ada yang bergeming sedikitpun dalam
memberantas KKN,” ucapnya.

Tokoh asal Sumbawa itu berpendapat bahwa keberadaan KPK tidak boleh
diganggu gugat demi pemberantasan korupsi dan sepakat lembaga tersebut
diisi oleh orang-orang bersih.

“Sampai sekarang Indonesia tetap membutuhkan KPK karena Polri dan
Kejaksaan yang juga memiliki wewenang pemberantasan korupsi masih tidak
cukup fungsional melakukannya. Bahkan menurut survei, di dua lembaga itu
kerap ditemukan oknum yang korup,” tuturnya. (sp/antaranews)