Buya Syafii Maarif Terpelanting Konflik Politik di Usia 80 Tahun

Oleh: Ahmad Syafii Maarif
 
Selama dua-tiga minggu terakhir, belantara politik Indonesia menjadi
gaduh oleh perseteruan elite dua lembaga penegak hukum: Polri versus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gara-gara pencalonan Komjen Budi
Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo yang disetujui DPR, tetapi yang
ditolak oleh pendapat umum.
Penolakan ini terutama karena BG telah dinyatakan sebagai status tersangka oleh KPK sebelum dilakukan fit and proper test oleh
Komisi III DPR yang dengan penuh kegirangan telah menyetujui calon yang
diajukan itu. Beberapa politisi dengan semangat tinggi mengatakan bahwa
dengan persetujuan DPR itu, maka apa yang selama ini dikenal dengan
Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah lebur
menjadi satu. Apakah memang sesederhana itu?
Pencalonan yang disetujui oleh DPR itu mendapat reaksi keras dari
berbagai kalangan, terutama para aktivis antikorupsi yang tanpa
dikomando telah bergerak untuk menentang calon kapolri itu. Seperti kita
maklum, BG juga pernah dimasukkan daftar calon menteri dalam kabinet
Jokowi-JK, tetapi gagal masuk karena ada catatan merah dari Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK.
Para pengusung BG menjadi berang. Kemudian, tanpa meminta
pertimbangan PPATK lagi, BG malah diusung untuk menjabat kapolri
sekalipun sedang menyandang atribut sebagai tersangka. Ekornya, suasana
politik nasional menjadi panas, jika bukan ganas.
Perseteruan Polri dan KPK semakin parah, sekalipun sebenarnya hanya
menyangkut para elitenya belaka. KPK sedang dibumihanguskan secara
sistematis tanpa ampun. Satu per satu komisioner KPK mau dijadikan
tersangka, didahului oleh Bambang Widjojanto (BW) yang ditangkap dan
diborgol tangannya saat yang bersangkutan sedang mengantarkan anaknya ke
sekolah.
Cara penangkapan yang biadab ini telah menuai protes keras dari
berbagai pihak. Presiden karena melihat tanggapan publik yang negatif
terhadap pencalonan BG tampaknya kemudian sedikit menjadi gamang dan
mulai berpikir ulang dengan segala risiko politik yang mengiringinya.
Demikianlah bola panas itu terus bergulir. Presiden kemudian
membentuk Tim Konsultatif Independen atau lebih dikenal dengan nama Tim 9
yang terdiri atas Jimly Asshiddiqie, Tumpak H Panggabean, Imam B
Prasodjo, Erry Riyana Hardjapamekas, Hikmahanto Juwana, Oegroseno,
Bambang Widodo Umar, Sutanto (tidak aktif), dan Ahmad Syafii Maarif.
Selain saya yang tinggal di Yogyakarta, delapan yang lain adalah
penduduk Jakarta.
Sewaktu pertemuan perkenalan di Istana sebelumnya saya tidak hadir.
Baru Selasa, 27 Januari 2015, saya turut dalam rapat di kantor Mensesneg
yang mendiskusikan draf Keppres yang telah disiapkan yang akan menjadi
asas legalitas bagi Tim 9. Sebenarnya malam itu juga diharapkan Keppres
itu akan ditandatangani Presiden, tetapi dia sedang berada di Sumatra
Utara.
Rabu, 28 Januari pagi, Mensesneg dan Menseskab menemui saya di
Apartemen Kuningan menjelaskan bahwa keppres tidak jadi dikeluarkan.
Saya sama sekali tidak kaget dengan infomasi ini karena kelahiran tim
ini memang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak pengusung BG.
Apalagi anggota tim ini adalah orang-orang merdeka yang tidak punya
kepentingan pribadi apa-apa kecuali agar Polri dan KPK tidak menguras
energi untuk berseteru sehingga lupa melawan korupsi. Tetapi, alangkah
sulitnya, masing-masing pihak telah sama memasang kuda-kuda. Ujungnya
bagi Polri: pimpinan KPK harus dihabisi dan otomatis para koruptor
berpesta pora.
Rabu menjelang siang, Tim 9 (tidak lengkap) diterima Presiden di
Istana. Terjadilah pembicaraan tentang masalah Polri versus KPK ini. Tim
tidak lagi mempersoalkan ada keppres atau tidak. Kami bertekad untuk
membantu Presiden dalam mencari penyelesaian.
Tidak seluruhnya isi pembicaraan di Istana ini dapat saya rekamkan di
sini. Tetapi, pada pokoknya Tim 9 menyarankan kepada Presiden seperti
yang tertuang dalam lima butir rekomendasi yang digelar di dalam
konferensi pers sore Rabu itu di lingkungan Sekneg. Butir rekomendasi
yang kemudian menghebohkan itu adalah agar BG tidak dilantik menjadi
kapolri.
Dalam merumuskan rekomendasi tim, Hikmahanto yang sebelumnya tidak
hadir di Istana karena pergi ke Surabaya, sore itu memainkan peran
penting. Agak di luar dugaan tim, pada Kamis, 29 Januari, rekomendasi
itu mendapat tempat utama pada semua media cetak dan elektronik.
Belantara politik Indonesia menjadi geger. Pengacara BG seperti
kehilangan keseimbangan. Sampai hari ini anggota tim yang ada di Jakarta
tetap saja bekerja aktif secara sukarela. Saya bangga dengan mereka
itu.
Akhirnya, dalam usia menjelang 80 tahun ini, saya sendiri heran dan
tidak mengira akan “terpelanting” ke pusaran politik yang seru ini.
Bukan karena penting amat perseteruan elite dua lembaga ini, tetapi
ibarat dewa mabuk, orang-orang tertentu seperti tega mengorbankan
institusi negara demi kepentingan pribadi dan kekuasaan. Tim 9 ingin
membantu Presiden agar mimpi buruk itu tidak benar-benar menjadi
kenyataan. Polri dan KPK harus bersinergi kembali. Korupsi adalah
perbuatan tunamartabat yang membunuh masa depan bangsa ini.

sumber : republika