Warga dan Akademisi Muhammadiyah Gelar Aksi #Save KPK


Yogyakarta – Warga Muhammadiyah menggelar aksi keprihatinan dan mendukung KPK di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mereka minta Presiden Jokowi lebih tegas dalam menyikapi kisruh KPK vs Polri.


Aksi yang bertajuk “#Save KPK, Selamatkan Bangsa” ini digelar di kampus terpadu Tamantirto Kasihan Bantul, Senin (26/1/2015). Aksi dukungan itu diikuti mahasiswa dosen dan warga Muhammadiyah.


Turut hadir di antaranya mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Ahmad Syafii Ma’arif, Ketua PP Aisyiyah, Siti Noordjanah, mantan PP Aisyiyah Prof Dr Siti Chammamah Soeratno, Rektor UMY Prof Dr Bambang Cipto, Dasron Hamid, anggota DPD RI Afnan Hadikusumo, dan civitas akademik UMY.


Buya Syafii Ma’arif dalam orasi singkatnya mengatakan ada upaya pelemahan terhadap KPK. Kalau kasus ini dibiarkan, maka negara akan hancur. “Ada banyak masalah yang harus diselesaikan negara ini,” kata Syafii.


Dalam pernyataan sikapnya, akademisi dan civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah menyatakan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas dan dihilangkan dari bumi Indonesia sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Akademisi dan civitas akademika PT Muhammadiyah memberikan dukungan moral kepada KPK agar terus bekerja secara maksimal melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah.


Berikut pernyataan sikap warga Muhammadiyah:


1. Kami prihatin dengan rivalitas lembaga penegak hukum dan akhirnya justru menguntungkan koruptor. Oleh karena itu kami meminta kepada KPK dan Polri untuk bisa menahan diri dan tidak saling menjatuhkan martabat lembaga dengan tetap menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.


2. Kami mencintai dan mengharapkan kinerja KPK dan Polri untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan dan mampu membebaskan diri dari berbagai tekanan dan kepentingan politik.


3. Kami memberi dukungan moral kepada KPK dan menentang segala macam bentuk upaya kriminalisasi terhadap KPK.


4. Kami meminta keberadaan Presiden sebagai kepala negara dengan segala kekuasaannya untuk bisa bersikap tegas dengan bertanggung jawab menyelesaikan kegaduhan politik antara KPK dan Polri sehingga memberikan suasana yang tenang.(detik/sp)