Tokoh Muhammadiyah Dibalik Sejarah Berdirinya Kementrian Agama

Rapat pleno Fraksi Islam dalam Komite Nasional
Indonesia (KNI) Daerah Banyumas pada awal November 1945 berlangsung alot. Salah
satu gagasan yang menjadi perdebatan adalah pengadaan kementerian yang
mengakomodasi persoalan-persoalan umat Islam meliputi: nikah, talak, rujuk,
ibadah haji, pengadilan agama, politik umat Islam, urusan madrasah dan pondok
pesantren. Dengan latar belakang tersebut, Fraksi Islam akhirnya berhasil
meloloskan usul pengadaan Kementerian Agama yang akan diajukan dalam Sidang
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 25 November
1945 di Jakarta. Rapat pleno KNI Banyumas sepakat mengutus KH. Abu Dardiri dan
Haji Soleh Su’aidy untuk memperjuangkan usulan tersebut dalam sidang BPKNIP
hingga akhirnya terbentuk Kementerian Agama. Siapakah sebenarnya KH. Abu
Dardiri?
Riwayat Abu Dardiri
Wajahnya tampak bulat bersih. Kulitnya sawo
matang. Memakai kacamata minus dan mengenakan peci hitam. Mengenakan jas hitam
necis menunjukkan bahwa ia seorang yang berdedikasi tinggi. Pembawaannya sangat
tenang dan berwibawa sehingga banyak orang yang menghormatinya. Ia tercatat
sebagai salah satu anggota KNI Banyumas yang cukup berpengaruh. Terbukti, rapat
pleno KNI Banyumas mengamanatkan kepadanya untuk memperjuangkan usul pembentukan
Kementerian Agama dalam Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
(BPKNIP) pada 25 November 1945 di Jakarta. Dialah KH. ABu Dardiri, Konsul
Muhammadiyah Daerah Banyumas.
Lahir di Gombong pada 24 Agustus 1895, Dardiri
muda adalah seorang terpelajar. Dalam Riwayat Hidup KH Abu Dardiri yang
ditulis oleh HM Junus Anis, sosok Dardiri muda penah bekerja sebagai pegawai
kereta api S.D.S lalu pindah bekerja di pabrik gula. Ia menetap di Purbalingga
lalu merintis usaha percetakan yang menggunakan peralatan sederhana. Konon,
peralatan percetakan masih menggunakan bahan batu (steendrukkerij).
Kapasitas produksinya sekitar 300-500 lembar per hari. Pada tahun 1920, ketika
Muhammadiyah cabang Purbalingga berdiri, Abu Dardiri terpilih sebagai Ketua.
Sambil menjalankan bisnis percetakan, ia berjuang di bawah payung Muhammadiyah
Cabang Purbalingga. Bisnis percetakannya terus berkembang. Ia juga berhasil
mendirikan percetakan di Jakarta dan Gombong.
Pada tahun 1940, Muhammadiyah Daerah Banyumas
menyelenggarakan Konferensi Daerah untuk memilih konsul. Dalam konferensi
tersebut, Abu Dardiri mendapat suara terbanyak (94 suara), disusul
Hassanmiharja (83 suara), dan Soeparman (74 suara). Abu Dardiri terpilih
sebagai Konsul Muhammadiyah Banyumas yang membawahi seluruh karesidenan ini.
Pada tahun 1943, Abu Dardiri menetap di Purwokerto. Menurut Suwarno (2014:82),
kepindahan Abu Dardiri dari Purbalingga ke Purwokerto disebabkan karena ia
mengemban amanat sebagai Konsul Muhammadiyah Daerah Banyumas. Jabatan Konsul
pada waktu itu masuk dalam struktur Hoofdbestuur (sekarang Pimpinan
Pusat) Muhammadiyah yang menjalankan tugas dan fungsi di masing-masing daerah.
Adapun jabatan Ketua Muhammadiyah Purbalingga diserahkan kepada H. Djawawi
Hasjim dan KH. Sjarbini.
Pada masa penjajahan Jepang, selain tetap
menjalankan roda bisnis percetakan dan berjuang di Muhammadiyah, Dardiri
mendapat amanat sebagai Kepala Jawatan Agama untuk wilayah Karesidenan
Banyumas. Memasuki masa kemerdekaan, pada tahun 1945, Dardiri terpilih sebagai
Ketua Partai Masjumi Purwokerto. Ia juga masuk dalam Komite Nasional Indonesia
(KNI) daerah Banyumas sebagai Ketua Muda. Dalam KNI Banyumas inilah kiprah Abu
Dardiri sangat menentukan dalam proses memperjuangkan usul pembentukan
Kementerian Agama. Pada waktu itu, untuk mengakomodasi persoalan-persoalan umat
Islam, pemerintah menampungnya dalam Kementerian Pengajaran.
KH. Abu Dardiri meninggal dunia pada 1 Agustus
1967 di kediamannya di Jalan Ragasemangsang, Purwokerto. Ia wafat dalam usia 72
tahun meninggalkan dua orang istri dan 5 orang anak (Suara Muhammadiyah,
no. 16 Th. XLVII/Agustus 1967).
Kementerian Agama
Rapat Pleno KNI Daerah Banyumas pada awal
November 1945 menetapkan KH. Abu Dardiri dan Haji Soleh Su’aidy untuk
memperjuangkan usul pembentukan Kementerian Agama dalam BPKNIP di Jakarta pada
tanggal 25 November 1945. Pada waktu itu, KNIP berfungsi sebagai lembaga
lesgislatif sebelum terbentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berangkat
ke Jakarta, kedua tokoh tersebut ditemani Sukoso Wirjosaputro yang juga anggota
KNI Banyumas. Di pundak ketiga tokoh inilah usul pengadaan Kementerian Agama
dari KNI daerah Banyumas dibebankan.
Empat hari sebelum sidang BPKNIP digelar (11
November 1945), KH. Abu Dardiri dan Haji Soleh Su’aidy menemui beberapa tokoh
nasional anggota KNIP. Keduanya menyampaikan usulan KNI Banyumas yang
menghendaki pembentukan Kementerian Agama yang berdiri sendiri. Beberapa tokoh
anggota KNIP merespon secara positif, bahkan memberikan dukungan atas usulan
KNI Banyumas tersebut. Tokoh-tokoh anggota KNIP yang mendukung pembentukan
Kementerian Agama adalah: Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan
M. Kartosudarmo.
Cukup menarik dalam hal ini bahwa sosok
Kartosudarmo selain tercatat sebagai anggota KNIP juga sebagai Konsul
Muhammadiyah Betawi. Ia termasuk salah satu tokoh yang mula-mula merintis
Muhammadiyah Cabang Betawi. Hubungan ideologis antara Kartosudarmo dengan KH.
Abu Dardiri inilah yang memungkinkan proses komunikasi politik berjalan lancar.
Usul pembentukan Kementerian Agama yang semula adalah aspirasi KNI Banyumas
semakin mudah diterima karena merupakan bagian dari aspirasi umat Islam pada
umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Apalagi, sosok Mohammad Natsir
juga tidak terlalu asing di kalangan Muslim modernis di Tanah Air, terutama
warga Muhammadiyah.
Dalam sidang BPKNIP pada 25 November,
rekomendasi dari KNI Banyumas berhasil menjadi keputusan bersama yang akan
diteruskan kepada pemerintah. KNIP kemudian menyampaikan usulan tersebut kepada
pemerintah (Presiden Soekarno). Pada tanggal 3 Januari 1946, Presiden Soekarno
mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik
Indonesia. Menjabat sebagai Menteri Agama pertama Prof. Dr. HM. Rasyidi, MA.
Terbentuknya Kementerian Agama (dulu Departemen
Agama) sekitar lima bulan pasca Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
merupakan perwujudan dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Bab
E pasal 29 ayat [1] dan [2]). (sp/sm)