Syafii Maarif Turun Gunung Urai Konflik Pemilihan Kapolri


Jakarta – Ketika anggota Tim 9 lainnya tidak berani berbicara blak-blakan, Buya Syafii Maarif dengan lugas membuka latar belakang rekomendasi tim soal kisruh KPK dan Polri. Ini hasil wawancara dengan mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu setelah bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (28/1).

Terkait kisruh KPK-Polri, apa saran Tim 9 kepada presiden?

Ini harus cepat (diselesaikan, Red) karena situasi sudah mendidih. Tadi dijawab (presiden), ya. Dia itu banyak bebannya.

DPR mendesak Jokowi melantik Budi Gunawan (BG). Tanggapan Tim 9?

Itu berat sekali. Kalau dilantik, lalu diminta berhenti, lha kalau (BG) tidak mau berhenti kan repot. Dia bisa menyusun kekuatan. DPR itu kan punya agenda politik sendiri.

Jika BG tidak dilantik, apa hubungan eksekutif-legislatif tidak terganggu?

Itu bagian dari risiko, maka perlu komunikasi politik.

Lalu apa opsi terbaik?

Yang paling bagus BG mundur dari pencalonan. Dan itu mungkin akan terjadi.

Artinya, ada calon Kapolri baru?

Ya, harus, kalau orang ini (BG) jadi Kapolri, ya bagaimana?

Siapa saja calonnya?

Ada beberapa nama. Saya tidak mau ungkap di sini. Kan ada pak ini (Buya Syafii menunjuk Oegroseno). Dia tahu (jenderal) bintang-bintang tiga (di Polri) yang baik itu masih ada. (Oegroseno adalah mantan Wakapolri yang juga masuk Tim 9. Selama ini dia kerap melontarkan kritik keras terhadap BG.)

Bagaimana tanggapan presiden?

Dia akan melakukan itu, tapi memang ada proses hukum yang agak rumit. Tapi, pokoknya yang akan jadi Kapolri itu bukan dia (BG).

Apa ada rencana Tim 9 bertemu pimpinan KPK dan Polri?

Kalau mau serius, kita ini tidak punya legalitas. Kita niat baik saja supaya pemerintah berjalan, presiden tidak dimacam-macamkan (diganggu, Red), kasihan negeri ini. Untuk itu perlu tegas, harus ada nyali, itu yang kita harapkan.

Terkait status tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bagaimana, apa perlu mundur?

Dia kan tersangka, jadi ya terus saja (proses hukumnya). Soal dia mundur, Undang-Undang KPK memang (mengatur) begitu. Itu namanya kesatria.

Ada usul pemberian hak imunitas untuk pimpinan KPK. Tanggapan Buya?

Itu tidak penting, malah jangan. Setiap warga negara harus sama di hadapan hukum. Tapi, saya bilang itu jangan ada lagi kriminalisasi pada yang tiga itu (pimpinan KPK) dan presiden akan lakukan itu. Nanti perintahkan Kabareskrim jangan ada lagi yang seperti itu.

Kapan presiden akan menyampaikan sikapnya?

Saya berharap bulan ini, biar cepat. Kalau terlalu lama, kacau ini. Maka, harus ada suara dari istana secepatnya.

Ada komunikasi Tim 9 dengan Wantimpres? Kan hari ini (kemarin) juga bertemu presiden?

Saya tidak tahu apa yang terjadi (di Wantimpres), tapi kabarnya di sana tidak satu suara. Ada tiga orang (anggota Wantimpres) yang minta (BG) dilantik. Kalau kita (Tim 9) bulat, satu suara (minta BG tidak dilantik).

Buya tadi bilang presiden mendapat banyak tekanan berat. Dari mana saja?

Umumnya dari partai. Memang berat ini. Pak Jokowi ini diusung partai, tapi bukan tokoh partai, jadi bisa dipahami lah.

Saran Buya?

Ini saran pribadi, tapi tadi belum saya sampaikan ke Pak Jokowi. Saran saya, dia memang diusung partai, tapi dipilih rakyat, maka utamakan rakyat. Itu yang paling bagus.

Dalam seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, bagaimana Buya menilai kinerja di bidang penegakan hukum?

Memang berat ya. Pokoknya bagi kami, presiden fokus mengurusi program (kerja). Tapi, kan tidak bisa begitu saja, (kasus KPK-Polri) ini kan batu sandungan. Dan sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, sesungguhnya pengajuan BG itu bukan inisiatif presiden! Saya dapat info yang tepercaya. (Nada bicara Buya meninggi saat mengucapkan ”bukan inisiatif presiden”.)

Lalu siapa yang kira-kira berinisiatif mengusulkan BG?

Bacaan saya, bukan dari presiden, tapi dari parpol. Saya tidak mau sebut nama karena harus jaga hubungan baik dengan orang-orang (parpol) ini.(jpnn/sp)