Pilih Budi Gunawan, Jokowi Bagi – Bagi Kekuasaan ?

Pengamat Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk
Demokrasi Indonesia (Sigma), M. Imam Nasef mengatakan ada indikasi kuat
 dipilihnya Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan karena
dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Budi Gunawan dipilih oleh
Presiden RI Joko Widodo menggantikan Jenderal Sutarman.
 
“Kalau itu yang benar terjadi, maka publik berhak menagih janji
kampanye Pak Jokowi yang tidak akan bagi-bagi kekuasaan setelah
menduduki jabatan Presiden,” kata Nasef kepada Republika, Ahad (11/1).
Menurut Nasef salah satu kualifikasi paling penting untuk jabatan
Kapolri adalah soal integritas. Integritas tersebut dapat dilihat dari
rekam jejak calon.
Calon Kapolri, kata Nasef, tidak boleh memiliki rekam jejak yang
buruk, seperti pernah terlibat korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.
Calon Kapolri harus dipastikan adalah orang yang benar-benar bersih. 
Untuk itulah sebenarnya pelibatan KPK dan PPATK menjadi relevan dalam
pemilihan Kapolri. “Apa jaminan Presiden Jokowi terhadap rekam jejak
calon Kapolri Budi Gunawan yang diusulkannya ketika KPK dan PPATK tidak
dilibatkan?” ucap Nasef.
Sikap Jokowi tersebut, sambung Nasef, justru menambah pesimisme
publik terhadap prospek penegakan hukum di era Kabinet Kerja dengan
memilih Kapolri yang rekam jejaknya belum terjamin.
“Kalau menggunakan logika hak prerogatif, maka kenapa dibeda-bedakan
mekanisme pemilihannya antara Menteri, Hakim Konstitusi, dan Kapolri.
Pengisian ketiga jabatan itu kan sama-sama hak prerogatif
Presiden,”ujarnya. 
Presiden Joko Widodo  telah memilih
salah satu perwira tinggi Polri untuk dijadikan Kapolri, orang itu
adalah Komjen Budi Gunawan. Nama Budi Gunawan yang saat ini menjabat
Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut telah diusulkan oleh Jokowi
kepada Ketua DPR RI dalam suratnya tertanggal (9/1).
Surat dengan kop Presiden Republik Indonesia tersebut ditandatangani
sendiri oleh Jokowi dengan perihal pemberhentian dan pengangkatan
Kapolri menggantikan Kapolri saat ini Jenderal Polisi Sutarman.
Di dalam surat tersebut disebutkan Jokowi beranggapan bahwa Budi
Gunawan mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi
Kapolri. Permintaan persetujuan ke DPR ini disampaikan untuk memenuhi
ketentuan padal 11 ayat (1) Undang-Undang No 2 tentang Kepolisian
Negara. (sp/rol)