Kebijakan Kurikulum 2013

Oleh,
Achmad Purtama A, S.Pd.I*
Indonesia sampai saat ini telah beberapa kali mengalami pergantian kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang ada di sekolah. Terakhir kurikulum yang di terapkan di Indonesia yaitu Kurikulum 2013 (K-13) sebagai pengganti Kurikulum 2006 (KTSP). Kurikulum ini di terapkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Menteri Pendidikannya M. Nuh. Kurikulum ini mulai di berlakukan pada tahun ajaran 2013-2014 di beberapa sekolah yang di tunjuk dan secara menyeluruh di terapkan pada tahun ajaran 2014-2015 baik sekolah di bawah Kementerian Pendidikan maupun sekolah di bawah Kementerian Agama.
Setiap kebijakan yang di terapkan pastinya menimbulkan konsekuensi baik yang mendukung maupun yang menentang kebijakan tersebut. Penerapan kurikulum inipun tidak pernah lepas dari pro dan kontra karena di anggap masih belum siap dan terkesan di paksakan untuk di terapkan dengan alasan berbagai kendala seperti sarana prasarana, penyedian buku, sistem penilaian serta pelatihan bagi guru. Akhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, Menteri Pendidikan Anies Rasyid Baswedan pada hari Jumat 05 Desember 2014 secara resmi menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali kepada Kurikulum 2006 (KTSP). Namun kurikulum ini menurutnya tidak di hentikan begitu saja tapi akan di perbaiki dan di kembangkan terutama di sekolah yang telah menerapkannya selama 3 semester.
Keputusan yang di ambil ini tentunya sangatlah bijaksana. Hendaknya jangan sampai masalah ini di angggap sebagai sentimen “anti” pemerintahan yang lalu, dan jangan pula di anggap keputusan tersebut sebagai “pencitraan”. Di satu sisi kurikulum 2013 yang di terapkan pada masa SBY mempunyai banyak manfaat untuk kemajuan pendidikan seperti  siswa di tuntut untuk lebih kreatif dan inovatif serta penekanan pada karakter. Di sisi lain kurikulum ini juga mempunyai beberapa kelemahan di karenakan penerapannya yang terkesan “tergesa” sehingga kelemahan itu baru muncul saat kurikulum tersebut mulai di terapkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu jika kurikulum ini tetap di lanjutkan tanpa perbaikan-perbaikan terlebih dahulu tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan kedepannya.
Penghentian sementara ini di nilai sangat tepat karena dengan berbagai masalah yang timbul selama penerapannya justru akan menjadi sarana untuk mengevaluasi sehingga kurikulum tersebut dapat di perbaiki dan di kembangkan. Dengan perbaikan tersebut tentunya di harapkan kurikulum tersebut dapat menjadi yang terbaik karena telah melewati perbaikan dan pengembangan. Perbaikan yang di lakukan juga meliputi sarana dan prasarana serta pembekalan kepada guru sehingga semua komponen pendukungnya itu siap untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Apabila kurikulum yang nantinya telah di perbaiki dan di kembangkan itu telah siap untuk di terapkan maka semuanya akan berjalan dengan baik karena telah melalui berbagai perbaikan sehingga kualitas pendidikan di negara ini semakin maju dan mengikuti tuntutan zaman.
Kebijakan pemerintah tentang pendidikan dari masa ke masa tentunya mempunyai tujuan yang baik demi kepentingan bangsa. Sebagai warga negara  hendaknya harus bijaksana dalam menyikapi kebijakan yang di terapkan terutama dalam hal ini pendidikan karena pada dasarnya pendidikan itu sangatlah di perlukan. Dalam hal kurikulum tentunya butuh waktu untuk menyempurnakan karena dengan timbulnya masalah justru itu akan menjadi bahan untuk lebih di sempurnakan. Apabila sudah saatnya maka tidak menjadi masalah kurikulum tersebut di terapkan kembali karena telah melalui perbaikan.

*Penulis adalah Guru MIM Gentawangi Kab. Banyumas