Warga Qoryah Thoyyibah Muhammadiyah Menuntut Bupati Garut

Garut – Aksi penolakan warga Perumahan Qoryah Thoyyibah Muhammadiyah Leles Garut terhadap pembangunan Pabrik Sepatu PT Changshin Reksa Jaya (Korea) sudah berlangsung sejak bulan Juni. Sudah 7 bulan mereka menolak pembangunan pabrik itu secara tertulis dan aksi demontrasi jalanan. Sedangkan proses pembangunan terus berjalan seperti tak menghiraukan aspirasi warga perumahan yang lokasinya tepat berdempetan dengan benteng pabrik yang dibangun.

Janji bupati untuk menjembatani dengan pihak PT Changsin hasilnya sia-sia. Pada 27 November Bupati menyampaikan surat penolakan dari PT Changsin atas tuntutan negosiasi/minta pembelian perumahan bila pembangunan terus berjalan tanpa mempedulikan aspirasi penolakan warga.


Kini warga menuntut Bupati Garut  Rudy Gunawan untuk memeriksa Kim Seung Yong, Direktur PT Changshin Reksa Jaya, terkait proses pembangunan yang mengabaikan Amdal. Jelas sekali ini pelanggaran terhadap UU No.32/2009 PPLH khususnya Pasal 22, dan 23 dimana usaha/kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan dan merubah lahan dan bentang alam wajib memiliki AMDAL.

Menyertakan UKL-UPL untuk pabrik seluas 40 ha merupakan dokumen yang lemah tidak bisa sesuai dengan amanat UU Lingkungan Hidup. Apalagi ditemukan banyak sekali kejanggalan isi dokumen dalam puluhan halaman, jelas bukan sekedar kecerobohan, tapi kesengajaan. Bahkan terjadi pemalsuan data, seperti penyebutan lokasi  kampung Sampireun, padahal lokasi  yang akan dan proses dibangun di kampung Babakan Muncang desa Ciburial Kec. Leles.

Tampak sekali dokumen UKL-UPL ini sebagai hasil menjiplak. Sehingga warga menuntut bupati untuk memeriksa Drs.H.Agus Mahin, M.Si, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Kab.Garut, Drs.H.Ade Hendarsyah, MM, Ketua Tim Teknis dan anggotanya. Kecerobohan dan pemalsuan dokumen ini menunjukan lemahnya kualifikasi penelitian sekaligus mencurigakan kemungkinan telah terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kab. Garut terkait proyek pembangunan pabrik ini.

Hari ini Selasa (23/12) Forum Warga Qoryah Thoyyibah memyampaikan surat tuntutan kepada bupati Garut, surat tuntutan ini disertai tandatangan Pusat Bantuan Hukum Muhammadiyah-Aisyiyah Jawa Barat, HM Rizal Fadhilah, SH, Enang  Mulyana, SH Dra. Nia K. Winayanti, SH, MH. Selain kepada bupati surat ditembuskan pula kepada DPRD, PD Muhammadiyah Garut, Kejati, Dandim, Kapolres, bahkan kepada Gubernur, DPR RI, Kejaksaan Agung RI dan KPK serta PP Muhammadiyah. 

Sampai hari ini Warga Qoryah Thoyyibah meminta pemerintah menghentikan proses pembangunan pabrik yang tak dilengkapi dokumen AMDAL tersebut.  Serta menuntut Bupati Garut membuktikan janji-janjinya untuk membangun Garut secara bermoral dan bersih korupsi.

Ketua Forum Warga Qoryah Thoyyibah Solihin (56) yang juga pengurus PC Muhammadiyah Leles ini menyatakan,” Kami akan terus menuntut bupati untuk menghentikan proyek pabrik, atau bupati yang berhenti kalau bupati berbohong dan terbukti melakukan pelanggaran.”