Terkait Film King Suleiman, KPI Panggil ANTV dan Minta Bantuan MUI


Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memanggil ANTV, Rabu (24/12). Pemanggilan itu terkait pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap tayangan King Suleiman.

Dalam laman resmi KPI disebutkan, pemanggilan dilakukan atas dasar aduan masyarakat terhadap dua episode awal King Suleiman. Menurut pengaduan, film itu dianggap telah melecehkan pemimpin dan konteks sejarah Islam.

“Hari ini KPI sudah memanggil pihak ANTV terkait aduan itu. Dari hasil pertemuan tadi KPI akan mendalami keterangan dan tayangannya yang sudah ditayangkan dari sisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS),” kata Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin, Rabu (24/12).

Menurut Rahmat, penilaian KPI masih belum final. Karena dari dua episode yang sudah ditayangkan belum bisa dinilai secara utuh.

“Karena itu, KPI akan terus mengefektifkan pemantauan atas tayangan ini dalam episode berikutnya,” jelasnya.

Dalam sejarah Islam, Sultan Sulaiman Al Qanuni merupakan khalifah kesepuluh dalam Khilafah Ustmaniyah. Dia hadir di tengah masyarakat Islam Turki setelah Utsman, Orkhan, Murad I, Bayazid I, Muhammad I, Murad II, Muhammad Al Fatih, Bayazid II, dan Salim I.

Sulaiman digelari Al Qanuni karena berhasil menyusun sistem undang-undang Daulah Turki Utsmani berdasarkan syariat Islam. Undang-undang itu diimplementasikannya secara teratur. Di Barat, Sulaiman dikenal sebagai Suleiman the Magnifient (Sulaiman yang Hebat).

Sementara tayangan film King Suleiman di ANTV diakui masyarakat tidak sesuai dengan sejarah Islam. Tayangan yang ditampilkan seperti memperburuk citra Sulaiman. Misal, saat bersentuhan dengan wanita cantik dan seksi dalam episode perdananya.

Program acara King Suleiman yang disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta dinilai masyarakat telah melecehkan pemimpin serta konteks sejarah Islam.

Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana akan meninjau lebih jauh acara tersebut. Antara lain, dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“KPI akan mengirimkan surat terusan dan rekaman tayangan King Suleiman ke MUI untuk meminta pandangan tentang konten yang diadukan dan sudah banyak beredar di media saat ini,” ujar koordinator bidang isi siaran, Sujarwanto Rahmat Arifin dalam laman resmi KPI Pusat.

Dijelaskan, dalam menindaklanjuti program acara ini, MUI akan berperan untuk memberikan pandangannya terhadap acara King Suleiman. Pandangan itu nantinya akan digunakan untuk melengkapi perspektif sehingga penilaian final akan menyeluruh.

“KPI minta pandangan MUI untuk melengkapi pespektif ini agar penilaian final nanti bisa komprehensif,” terang Rahmat.

Selain meminta bantuan dari MUI, Rahmat juga meminta agar stasiun televisi swasta tersebut lebih mengintensifkan penan sensor internal. Dengan adanya pemeriksaan yang lebih intensif sebelum tayang, kesalahan dalam tayangan bisa diminimalisasi. Karena program yang bermuatan agama maupun etnis merupakan hal yang sangat sensitif di tengah masyarakat.(rol/sp)