PP Muhammadiyah Minta MK Agar Batas Usia Menikah Tetap Dipertahankan

Jakarta – PP Muhammadiyah menolak gugatan para pemohon yang menginginkan peningkatan batas usia menikah anak dalam UU Perkawinan. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bakhri dalam keterangannya yang dibacakan Ibnu Sina Chandranegara menyatakan bahwa, pada dasarnya Al Quran secara konkrit tidak menentukan batas usia pernikahan.

“Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 6,” kata Ibnu Sina Chandranegara saat persidangan uji materi UU Perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2014).

Berdasarkan rujukan ayat tersebut, pihak yang berkeinginan melangsungkan pernikahan adalah pihak yang sudah cukup umur, timbul keinginan untuk berumah tangga dan bagi suami, siap memimpin keluarga. Tidak hanya itu, pernikahan tidak akan berjalan sempurna apabila pihak tersebut belum bisa mengurus harta kekayaan.

Muhammadiyah mengakui mazhab dalam Islam berbeda-beda menentukan batas usia kedewasaan (baligh). Ini disebabkan perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya yang bisa mempengaruhi kedewasaan seseorang. Namun, batas awal mulainya baligh bagi laki-laki telah berumur 12 tahun dan wanita sudah berusia 9 tahun. Tetapi, batas akhir usia dewasa para ulama berbeda pendapat.

“Imam Abu Hanifah menetapkan kedewasaan bagi laki-laki ketika sudah mencapai 18 tahun dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Maliki, Syafi’i, dan Hambali menentukan batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan 15 tahun,” ujar Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Ibnu Sina Chandranegara dalam paparannya.

Menurutnya, ketentuan pernikahan termasuk batas usia tetap sangat penting diatur dalam peraturan perundanga-undangan. Tujuannya, agar pihak yang akan menikah sudah memiliki kematangan berpikir dan menghindari terjadianya keretakan kehidupan rumah tangga. “Pasangan tersebut diharapkan memiliki kesadaran dan pengertian lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin,” terangnya.

“Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh,” imbuh Ibnu.

Dalam hal ini, baligh berarti pada anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu telah mencapai kedewasaan. Selain itu, pikiran anak tersebut telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.

“Maka dengan ini dimohonkan kepada majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan pengujian UU a quo, berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan,” pungkas Ibnu.

Sebelumnya, hari ini MK telah menggelar sidang tentang pengujian materiil UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan MUI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, MATAKIN, NU dan Muhammadiyah terkait uji norma pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Pihak penggugat mengajukan keberatan atas pernikahan perempuan di usia 16 tahun yang dinilai banyak hak-hak anak yang dilanggar. Penggugat meminta MK mengubah frasa “16 tahun” menjadi “18 tahun”. (hkm/sp)