Muhammadiyah Apresiasi Putusan MK


Yogyakarta – PP Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menga-bulkan uji materi UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dalam putusannya MK membatalkaan dan mengubah beberapa pasal dalam UU tersebut. Dengan dikabulkannya uji materi itu, maka negara tidak lagi dapat membatasi masyarakat untuk berorganisasi, berkumpul, dan berserikat. “Kita semua ha-rus bergembira karena MK menga-bulkan gugatan UU Ormas,” kata Kuasa Hukum PP Muhammadiyah Trisno Raharjo SH da-lam Refleksi Akhir Tahun Fakul-tas Hukum UMY di kampus setempat, kemarin.
Trisno menambahkan, pasal-pasal yang dikabulkan oleh MK adalah pasal-pasal yang penting terhadap kebebasan organisasi untuk berkumpul. Sehingga, pemerintah tidak dapat meng-intervensi terhadap adanya or-ganisasi masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah melalui kuasa hukumnya mem-berikan rekomendasi untuk melakukan pembahasan RUU Perkumpulan. Sebab, RUU Per-kumpulan dinilai lebih tepat.“Kami berniat mengajukan untuk pembahasan RUU Per-kumpulan, bukan RUU Ormas. Jika DPR nekat membahas dan mengesahkan RUU Ormas, maka nanti juga akan kami gu-gat,” terang Dekan Fakulas Hu-kum UMY ini.
Trisno mengingatkan, UU Ormas memang layak digugat. Sebab, UU Ormas mengatur apabila ada or-ganisasi masyarakat yang tidak mendaftar sesuai dengan keten-tuan, maka ormas tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan dan pemerintah.Senada disampaikan Saptono Hariadi. Menurutnya, setelah disahkannya Uji Materi UU Ormas maka tugas kuasa hukum PP Muhammadiyah berikutnya adalah mengawasi jalannya implementasi UU Ormas. Jika menimbulkan persoalan baru maka kuasa hukum dari organisasi kemasyarakatan yang keberatan maupun kuasa hukum PP Mu-hammadiyah dapat mengajukan uji materi kembali.
“Setelah UU Ormas ini disah-kan pada Selasa kemarin, jika nanti ada persoalan baru yang muncul dari hasil putusan ter-sebut, maka kami akan melaku-kan judicial review kembali. Walaupun undang-undang itu telah diputuskan, tetap jika ada alasan-alasan tertentu kita dapat melakukan uji materi kembali,” kata mantan ketua Pusat Kon-sultasi Bantuan Hukum (PKBH) FH UMY. (sp/radarjogja)