KPK : Kalau Gedung BUMN Dijual, Kami Ngantor Dimana

Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi
mengatakan, KPK diizinkan meminjam gedung Kementerian Badan Usaha Milik
Negara untuk sementara waktu hingga gedung baru KPK selesai dibangun.
Menurut dia, perizinan tersebut telah diteken sejak Dahlan Iskan masih
menjabat sebagai Menteri BUMN.
“Tentu kami mempersiapkan itu agar bisa ditempati oleh pegawai KPK,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Johan mengatakan, sejumlah pegawai KPK menempati dua lantai di gedung
Kementerian BUMN, yakni di lantai 5 dan lantai 15. Namun, ia
menyayangkan gagasan Menteri BUMN Rini Soemarno yang berencana menjual
gedung tersebut, padahal telah terjalin perjanjian dengan KPK terkait
peminjaman tempat.
“Kan sudah ada perjanjian waktu itu kami diberi kesempatan meminjam tempat. Mau pindah ke mana kalau itu dijual?” kata Johan.
Johan menilai, Rini harus ditegaskan apakah ia mengetahui bahwa ada
institusi lain yang menempati gedung tersebut. Jika gedung BUMN
benar-benar dijual, kata Johan, maka KPK harus mencari tempat lain
sebagai tempat kerja sebagian pegawainya hingga gedung baru KPK rampung.
“Harus dipikirkan untuk mencari tempat yang lain kalau memang itu urgen
untuk dijual,” ujar Johan.
Sebelumnya, Rini berpendapat bahwa gedung Kementerian BUMN terlalu besar bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai tersebut. Belum
lagi, menurut Rini, gedung yang terdiri dari 21 lantai itu membutuhkan
banyak daya listrik untuk alat pengatur suhu di semua ruangan.
Rini mengaku berencana menjual gedung kementeriannya untuk tujuan
efisiensi biaya operasi kementerian. Setelah gedung kementeriannya
terjual, dia mengaku akan menyewa gedung yang relatif kecil untuk
berkantor, tetapi mengatakan belum memikirkan alternatif pengganti
kantornya tersebut.(kmp/sp)