Inilah Penyebab Bentrok Polisi vs TNI di Batam

Jakarta – Komnas HAM mendatangi Mabes Polri untuk memberikan temuan hasil investigasi Komnas HAM atas kasus bentrokan TNI-Polri yang terjadi di Batam beberapa waktu lalu.
Menurut anggota Komnas HAM Natalius Pigai, bentrokan yang terjadi pada 19 November lalu dipicu karena proses penegakan hukum yang kurang obyektif dan transparan yang dilakukan kepolisian.
Penegakan hukum itu terkait dengan terlukanya empat personel Yonif 134/TS dalam penggerebekan gudang penimbunan BBM ilegal pertengahan September 2014.
“Kita menemukan bahwa konflik November lalu terjadi salah satunya disebabkan kurangnya proses penegakan hukum yang obyektif, dan tranparan yang dilakukan polisi terkait peristiwa bentrok pada September 2014,” ujar Natalius kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Proses penegakan hukum yang lamban dan panjang tersebut, menurut Komnas HAM menimbulkan rasa keresahan dan ketidakpuasan anggota TNI terhadap proses hukum yang dilakukan polisi.
Anggota TNI merasa diperlakukan tidak adil karena anggotanya sudah ada yang diberi sanksi, sementara polisi belum ada sanksi yang diberikan terhadap anggotanya.
“Kalau polisi kan peradilan umum butuh waktu panjang untuk penyelidikan penyidikan, sampai inkrah, berbelit-belit jadi bikin kecewa dan keresahan, dan anggota TNI merasa cemburu karena gak ada keadilan,” kata Natalius. (sp/okezone)