Bisa Hadir di Ajang Film, Mengapa Presiden Jokowi Tak Pernah Hadiri Acara Ormas – Ormas Islam


Sangpencerah – Hari Sabtu (02/12/2014) Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk menghadiri pagelaran Festival Film Indonesia (FFI), di Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya dan pemerintah mendukung total film nasional, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung sepenuhnya film Indonesia.


Hal itu disampaikan Jokowi saat berbicara di acara penganugerahan Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2014 di Palembang, Sabtu (6/12/2014) malam. Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan kedua anaknya Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangerep.


Kehadiran Presiden memberikan signal bahwa pemerintah mendukung industri film nasional sekaligus menghapus kekecewaan para pelaku seni terkait penghapusan kementrian ekonomi kreatif di kabinet sekarang .


Kehadiran dalam ajang Film Nasional menjadi kontradiksi dengan sikap Presiden yang tidak pernah hadir ketika diundang oleh Ormas – Ormas Islam terutama Ormas Islam Mainstream di tanah air yang memiliki akar massa besar di ummat islam yaitu Muhammadiyah, NU dan MUI

Semenjak Jokowi menjadi Presiden, sejak dilantik sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkesan “dingin” terhadap berbagai aktivitas organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di tanah air. Sang Presiden belum pernah sekalipun menghadiri acara-acara besar Ormas Islam di Indonesia.
Presiden selalu diwakili oleh Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla (JK).


Pertama ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperingati peringatan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah, 26 Oktober 2014. Presiden Jokowi tidak datang dan hanya diwakili Wapres JK.
Peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1436 Hijriah ini baru pertama kali diperingati MUI secara besar-besaran. Apalagi, acara berlangsung di Istana Olah Raga (Istora) Gelora Bung Karno.


Tentu publik boleh bertanya, mengapa Presiden Jokowi tidak hadir dalam acara ini. Padahal, secara politis, kehadiran Presiden dalam acara ini tentu sangat penting makna, peran dan simbolnya sebagai pemimpin eksekutif tertinggi di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.


Peristiwa kedua terjadi ketika terjadi perhelatan Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di kantor PBNU, 1 – 2 November 2014. Dalam perhelatan besar yang dihadiri para ulama dan pengurus NU se-Indonesia itu, Presiden Jokowi juga tidak hadir dan hanya diwakili oleh Wapres JK.


Peristiwa ketiga terjadi pada saat acara peringatan Milad Muhamadiyah ke 120 tahun, tanggal 20 November 2014. Di Gedung MPR sekaligus Pembukaan Konferensi Dialog Antar Ummat Agama yang digagas Muhamamdiyah dan mengundang peserta dari mancanegara Presiden Jokowi yang diundang dan diharapkan hadir ternyata juga tidak hadir dalam perhelatan besar PP Muhammadiyah itu.


Bahkan di depan peserta Milad, tanpa tedeng aling-aling Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi meskipun tetap memakluminya. Apalagi, Din Syamsuddin juga merangkap Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat.


Tanda Tanya dan kritik yang dilontarkan ini hendaknya disikapi sebagai hal yang wajar dan tidak dinilai sebagai sebuah sikap nyinyir karena bagaimanapun kita tetap harus mendukung sekaligus kritis terhadap pemerintahan saat ini, Kehadiran seorang kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan dalam acara – acara ormas Islam bisa dijadikan parameter keberpihakan penguasa terhadap ummat islam di Indonesia.(arf/sp)