Cetak “Hattrick” Kemenangan, Muhammadiyah Berjaya di Mahkamah Konstitusi

Jihad Konstitusi yang didengungkan Muhammadiyah sebagai amanat Muktamar  Muhammadiyah yang harus dijalankan telah membuahkan hasil, perjuangan Muhammadiyah yang diwakili Majelis Hukum PP Muhammadiyah untuk mengajukan judicial review terhadap beberapa Undang – Undang yang dianggap inkonstitusional dan merugikan hajat hidup orang banyak telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Sedikitnya tiga UU yang diajukan Judicial Review ke MK berhasil dimenangkan oleh Muhammadiyah yaitu UU Migas, UU Rumah Sakit dan terakhir UU Ormas. Dakwah via meja persidangan MK memiliki peran yang strategis mengingat Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Yudisial yang memiliki kewenangan memutus gugatan terhadap produk UU yang dihasilkan DPR dan Pemerintah, putusan MK ini bersifat Final dan mengikat artinya sudah menjadi putusan akhir dalam sistem ketatanegaraan kita.

Yang pertama Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan judicial review UU Migas yang memutuskan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, BP Migas harus bubar.

Walaupun kemudian pemerintah berkelit dengan mengganti BP Migas menjadi SKK Migas akhirnya publik terhenyak dan baru percaya kenapa Muhammadiyah “ngotot” membubarkan BP Migas setelah KPK mengungkap praktek korupsi yang menyeret Ketua SKK Migas dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Yang Kedua adalah Muhammadiyah mengajukan judicial review UU Rumah Sakit karena jelas Muhammadiyah sangat dirugikan mengingat Muhammadiyah memiliki ratusan Rumah Sakit di seluruh pelosok Indonesia yang sudah lama berdiri dan berkontribusi untuk masyarakat.


MK menyatakan Pasal 7 ayat ( 4) UU Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum bersifat nirlaba”.


Dalam pertimbangannya, MK menyatakan seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukan UU Rumah Sakit ini tetap sah dan harus diperpanjang izinnya.

Yang ketiga ketika kemarin MK mengabulkan judicial review UU Ormas, Muhammadiyah punya alasan permohonan uji materi ini, yakni pertama, pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan UU Ormas. Kedua, pembatasan kemerdekaan berserikat yang berlebih-lebihan. Ketiga, pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum. Dan keempat, turut campur pemerintah dalam penjabaran kemerdekaan berserikat.

‎Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan Muhammadiyah. Pasal yang dikabulkan yakni Pasal 5, Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a.

“Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” kata Hamdan.

Putusan ini dibikin oleh sembilan hakim konstitusi, yakni Hamdan, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Selanjutnya, Muhammadiyah memandang Pasal 34 ayat (1) yang menyebut “Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama” bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Muhammadiyah, pemerintah menjadi berwenang ikut campur terlalu berlebihan, karena sampai bisa mengatur kewenangan otonomi masyarakat dalam mengatur organisasinya.

MK menilai arguman Muhammadiyah ini‎ sebagai “beralasan menurut hukum” alias menerima. “Negara tidak dapat mencampuri dan tidak dapat memaksakan suatu ormas mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena akan membelenggu kebebebasan masyarakat dalam mengatur urusan organisasinya yang menjadi wilayah otonomi masyarakat,” papar MK.

Kemenangan beruntun Muhammadiyah di persidangan MK membuktikan konsistensi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang menentang segala praktek penindasan rakyat melalui UU yang sarat kepentingan penguasa dan pemodal asing, selanjutnya Muhammadiyah akan kembali mengajukan judicial review beberapa UU yang dinilai berpotensi inkonstitusional.(arief/sp)