Sekjen MUI: Bagi Penganut Kepercayaan Kolom Agama Boleh Kosong

JAKARTA- Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain
mengatakan bahwa kolom agama di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)
boleh dikosongkan bila orang tersebut menganut kepercayaan di luar agama
yang diakui di Indonesia.

Tengku menilai bahwa hal tersebut
boleh saja karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur peraturan
tersebut. Dalam pasal 64 UU No 23/2006 tentang administrasi
kependudukan disebutkan, hanya enam agama mayoritas di Indonesia yang
tercantum identitasnya di kolom tersebut. Sedangkan pengkhayat
kepercayaan akan dikosongkan.

“Bila orang tersebut menganut
kepercayaan lain boleh saja dikosongkan, tapi tidak untuk mereka yang
memang memeluk enam agama yang telah diakui di Indonesia,” kata Tengku
kepada Rol, Kamis (6/11).

Enam agama yang diakui di
Indonesia adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu
dan Kong Hu Cu. Bagi mereka yang telah menganut salah satu dari enam
agama tersebut harus tetap mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk
elektronik (e-KTP). Sedangkan yang menganut aliran lain, menurut Tengku
boleh dikosongkan tapi terdaftar dalam catatan sipil di pemerintahan.

Menteri
Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga telah mengatakan bahwa warga Negara
Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh
Pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk
elektronik (e-KTP).

Sebelumnya, Penolakan Wakil Gubernur DKI
Jakarta, Basuk Tjahaja Purnama alias Ahok, terhadap pengisian kolom
agama pada KTP dinilai berlebihan dan tidak pada tempatnya. Sejumlah
tokoh dari kalangan ormas Islam pun meragukan pemahaman mantan Bupati
Belitung Timur terhadap dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.