harga BBM bersubsidi. Pasalnya, kebijakan menaikkan harga BBM dinilai
sangat melukai rakyat dan jauh dari prinsip pengelolaan ekonomi
berkeadilan. Selain itu, kenaikan BBM itu sendiri dinilai sangat tidak
sensitif dan mencerminkan adanya arogansi kekuasaan.
Belum genap
sebulan berkuasa, pemerintah telah menunjukkan sikap ketidakpeduliannya.
Rakyat yang semestinya disejahterakan, dibiarkan ikut menanggung
beratnya beban APBN. Atas nama pembangunan infrastruktur, pendidikan,
dan kesehatan, pemerintah tega ‘membunuh’ daya beli rakyat dan
‘mengubur’ mimpi besar mereka dalam memperbaiki nasib,” kata Ketua Umum
PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh P. Daulay, dalam perbincangan dengan
redaksi.
Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK dinilai tidak pandai
berterima kasih. Padahal, rakyat yang bergotong royong membantu mereka
di dalam pilpres belum merasakan apa pun dibalik kemenangan yang diraih.
Selain itu, janji-janji yang diucapkan belum satu pun yang terealisasi.
Justru kepercayaan rakyat diingkari dengan menerapkan pengelolaan
ekonomi yang berpihak pada kepentingan asing.
Atas dasar itu,
Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh anak bangsa untuk bersama-sama
meminta agar pemerintah kembali menarik kebijakan menaikkan harga BBM
tersebut.
Pemerintah diminta untuk melaksanakan amanat
konstitusi, khususnya pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hak rakyat untuk
memperoleh kemakmuran dari hasil kekayaan alam Indonesia harus
dikembalikan.
“Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang bisa
beli BBM. Indonesia bukanlah hanya milik mereka yang berkuasa. BBM
adalah kekayaan alam Indonesia, karena itu harus bisa menyejahterakan,
bukan menyengsarakan rakyat,” demikian Saleh.(rmol/sp)
