Materi Khotbah Akan Diatur Undang-Undang

Jakarta – Kementerian
Agama terus menggodok materi rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan
Umat Beragama (PUB). Sejumlah pasal yang mengatur kehidupan beragama pun
mendapat prioritas.
Terdapat dua pasal yang bakal menjadi
persoalan serius. Yakni pengaturan izin rumah ibadah dan materi dakwah
dalam ruang publik yang dianggap perlu pengaturan.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
(PKUB) Kementerian Agama, Mubarok menegaskan, sejumlah pasal yang sempat
dimasukan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama tetap dipertahankan.
Sekaligus penambahan pasal terkait izin rumah ibadah dan materi dakwah
di ruang publik.
“Terdapat pasal tambahan yang dimasukan.
Dan masih terbuka proses diskusi terkait pasal yang perlu diatur dalam
RUU PUB ini,” ujar Mubarok usai pengumuman Lomba Foto Kerukunan Nasional
di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Menurutnya berbagai kelompok sosial,
tokoh agama dan penggiat kerukunan dan pemerhati isu Hak Azazi Manusia
(HAM) ikut membahas. Banyak pendapat yang menarik dan perlu menjadi
pertimbangan dalam pasal-pasal RUU PUB.
Beberapa gagasan itu, lanjut dia
mendorong perlunya penataan izin rumah ibadah diatur. Termasuk pula
materi khotbah yang dilakukan pada ruang publik. “Ada gagasan khotbah
itu lebih menyejukkan. Tidak mengeluarkan materi yang memancing amarah
dan lainnya,” paparnya.
Tak itu saja sejumlah pasal berkaitan
pada isu kepercayaan pun digodok. Banyak aspek keagamaan yang coba
ditata melalui RUU PUB. Terkait nomenklaturnya, Mubarok mengakui ada
pergantian sebelumnya RUU Kerukunan Antarumat Beragama.
Kemudian diperbaiki menjadi RUU
Perlindungan Umat Beragama. “Prespektifnya coba diperbaharui. Bukan
sebatas menjaga kerukunan, tetapi juga melindungi,” tuturnya.
Sementara, Ketua Harian SETARA
Institute, Hendardi mengatakan, pemerintah cenderung memihak pada
konsepsi kerukunan. Padahal sering kali kerukunan itu menjebak pada
ketidakharmonisan.
Menurutn ya konsep perlindungan memang
lebih tepat. Hanya harus dijabarkan perlindungan yang diberikan negara
bagi para pemeluk agama. “Perlindungan itu harus benar memberikan ruang
bagi pemeluk agama melaksanakan ibadah. Tidak lagi dibatasi,” ujarnya.

Hendardi mengharapkan pemerintah dapat
memainkan peran optimal dalam perlindungan umat beragama. Tidak lagi ada
tindakan yang merugikan umat beragama dalam menjalankan ibadah.(sp/jppn)