Kalender Islam sebagai Basis Akuntansi Bisnis Muslim

Hasil zakat mal (harta) dari seluruh
umat Islam jika dikumpulkan semua sebenarnya bisa mensejahterakan
seluruh kaum miskin di dunia ini. Bahkan bisa melunasi hutang peradaban.
Namun sayangnya, hal itu masih belum didukung sepenuhnya oleh
keberadaan ekonomi syari’ah yang masih terus bertumpu pada kalender
masehi.
 
Padahal, jika sistem ekonomi syari’ah
itu bertumpu pada perhitungan kalender hijriyah, sudah lebih dari 83
juta dollar hasil zakat mal dari 10 juta umat Islam, akan didapatkan
hanya dalam waktu sembilan setengah tahun. Akan tetapi, ketiadaan
kalender hijriyah yang bisa dijadikan patokan untuk menghitung haul
(waktu setahun penuh) zakat masih menjadi penghambat dari tersalurnya
hasil-hasil zakat tersebut.
Demikian benang merah dari diskusi dan
bedah buku “Pseudo Syariah Economy and Muslims Civilization”, pada Sabtu
(1/11​) di ruang sidang gedung AR. Fakhruddin A lantai 5 Kampus Terpadu
UMY. Bedah buku dan diskusi ini diinisiasi oleh Fakultas Ekonomi UMY.
Adapun b​uku yang ditulis oleh Prof. Dr. Tono Saksono ini berawal dari
penelitiannya mengenai kalender Islam yang dilakukannya sejak tahun
2006. Dari buku ini pula ia ingin membangkitkan kepedulian para sarjana,
dosen, dan doktor-doktor Muslim untuk bisa membantu mengentaskan
kemiskinan, dengan berpegang pada penggunaan kalender Islam sebagai
basis akuntansi bisnis Muslim. Sebab selama ini, pembahasan mengenai
ekonomi syariah masih berkutat pada tiga hal, yakni riba (bunga bank),
maysir (unsur perjudian), dan gharar (adanya unsur haram dalam
usahanya).
Menurut Prof. Tono, dosen di Universiti
Husein Onn, Malaysia ini, sistem ekonomi syariah, khususnya dalam bidang
perbankan syariah, perlu menggunakan kalender Islam atau kalender
hijriyah dalam menentukan haul zakat para nasabahnya. Sebab menurutnya,
perhitungan kalender masehi dengan hijriyah itu berbeda. “Perhitungan
pada kalender hijriyah itu 11 hari lebih pendek dari kalender masehi.
Kalau membayar zakatnya mengikuti kalender masehi maka zakat baru
dibayarkan setelah haulnya 365 hari. Tapi kalau mengikuti kalender
hijriyah, hari ke 354 sudah masuk haul dan wajib mengeluarkan zakat.
Dengan begitu, kalau mengikuti kalender masehi, ada waktu-waktu yang
tidak terhitung haulnya,” paparnya.
Ia pun kemudian memberikan contoh jika
ada 10 juta umat Islam yang memiliki asset saham di perbankan selama 9,5
tahun, jumlah hasil zakatnya pun akan berbeda. “Misalkan, 10 juta umat
Islam punya saham selama sembilan setengah tahun. Maka menurut
perhitungan kalender masehi, zakat yang terkumpul sebanyak 81 juta
dollar. Tapi kalau dihitung menurut kalender hijriyah, akan terkumpul
dana zakat sebanyak 83 juta dollar. Jadi ada selisih kekurangan 2 juta
dollar yang tidak terhitung zakatnya,” ungkapnya.
Akan tetapi, menurut profesor berdarah
asli Indonesia ini, umat Islam sendiri hingga saat ini masih belum
peduli dengan kalender Islam. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan
banyaknya perbedaan dalam menentukan awal bulan hijriyah, seperti yang
terjadi dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, bahkan tanggal 9 atau 10
Dzulhijjah, “Sehingga akibatnya, belum ada kalender hijriyah yang bisa
benar-benar dipercaya. Untuk itu, jika kita ingin membantu melunasi
hutang peradaban umat ini yang mungkin saja sudah berusia 40 tahun
lebih, kita harus menjadikan kalender Islam sebagai sandaran utama
ekonomi syariah,” pungkasnya.