IMM : Baru Sebulan Dilantik, Jokowi Ciptakan Dua juta Rakyat Miskin Baru

Jakarta– Pemerintahan
Hari Ini berkhianat kepada Rakyat. Baru sebulan dilantik, telah membuat
rakyat miskin semakin miskin, dan 0,8 % atau sekitar 2 juta rakyat
indonesia jatuh dlam kemiskinan. Itu kalau pakai hitung-hitungan
pemerintah. Jumlahnya bisa lebih dari itu.

Hal itu disampaikan oleh richi harisma, wasekjend DPP IMM bid Hikmah dn Advokasi. Kepada wartawan, usai aksi di Tugu Tani.

‘Pemerintah
‘ngotot’ menaikkan harga bbm. Padahal masih banyak solusi lain untuk
menambah ruang fiskal. Pun kalau bbm bersubsidi katanya tidak tepat
sasaran, ya perketat pengawasan. Tetap harus ada BBM yg bsa dijangkau
oleh jutaan warga menengah kebawah, yang mengunakan sepeda motor, 3 juta
supir angkot, dan 2 juta nelayan. Bkan dngan menaikkan harga BBM yg
dampaknya sangat terasa bagi wong cilik’. Tegas richie

Aksi
yang digelar DPP IMM, bersama DPD IMM DKI, PC IMM cirendeu, PC IMM
Jakpus, Dan PC IMM Jaktim tersebut, digelar rabu, (18/11/2014) pkul 14.00,
massa aksi yang berjumlah 100an orang, longmarch dari arah gedung dakwah
muhammadiyah, dan seputaran jalan menteng raya terus ke arah tugu
tani, memacetkan lalu lintas.

Dalam
orasi nya, andir firliansyah ketua DPP IMM. Menegaskan bahwa
pemerintahan harus berkiblat kepada rakyat. Dan harus meWujudkan agenda
trisakti.

“Negara
harusnya dapat mensejahterakan rakyat. Salah urus negara jangan
dibebankan kepada ‘wong cilik’. mencabut subsidi secara perlahan adalah
agenda ekonomi neolib. Yang cenderung mencederai kedaulatan bangsa.
Padahal masih banyak solusi lain. Semakin terlihat bahwa pemerintahan
hari ini tidak berkiblat kepada rakyat. Tapi berkiblat terhadap
kepentingan korporat asing”. Tegas andir.

Menurut
andir, subsidi bbm bisa dicabut jika rakyat indonesia smua sudah
sejahtera. Gaji buruh di Indonesia hanya 2juta. Sementara di singapura,
yang harga bbm nya sudah hampir sama dengan harga bbm di indonesia, gaji
buruhnya mencapai 8 juta. Andir menambahkan, jika benar pemerintah
mengusung agenda trisakti bukan neolib, maka yang harus diselesaikan
oleh pemerintahan terpilih adalah bagaimana bangsa indonesia bisa
berdaulat energi.

‘Hari
ini negara hanya mengelolah 12% sumber migas bangsa sisanya dikuasai
korporat asing. Wajar jika negara tidak mampu mencukupi kebutuhan
konsumsi energi bangsa yang mengakibatkan kita terus mengimpor dan
membebani APBN. Ini sangat bertentangan dengan UUD Pasal 33’. Tutup
andir. (sp/mch)