Seruan Muhammadiyah Sudah Direspon KY dan MA

Jum’at 10 Oktober 2014 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof.
Dr. Din Syamsuddin, MA kembali meminta Mahkamah Agung (MA) dan Komisi
Yudisial (KY) menegakkan keadilan di atas kebenaran. Hal ini terkait
kasus yang menimpa warga Muhammadiyah H. Asri di Kalimantan Timur, yang
diduga dikriminalisasi pengusaha asal Singapura LTK.

“Ini kedua
kali Muhammadiyah meminta kepada MA dan KY menegakkan keadilan atas
kasus yang menimpa warga kami,” ujar Din, Kamis (9/10/2014) yang dikutip dari detik.com

“Kenapa
Muhammadiyah harus membela warganya, karena kami tak ingin melihat ada
kesewenang-wenangan yang menimpa warga kami. Perlakuan pengusaha
Singapura yang tiba-tiba menjadi WNI ini sudah berlebihan karena diduga
melibatkan banyak oknum aparat yang ikut serta memuluskan upaya
kriminalisasi tersebut,” tambah Din.

Din menegaskan, nasib
warganya sungguh mengenaskan, karena akibat kriminalisasi itu, warganya
harus mendekam selama dua bulan di tahanan polisi hingga meninggal
dunia.

“Padahal, warga kami dinyatakan bebas murni oleh
pengadilan. Tetapi karena nasi sudah menjadi bubur, kini kami tinggal
meminta MA dan KY untuk menegakkan keadilan,” jelas Din.

Din meminta orang-orang dan oknum aparat yang membantu LTK, kini sebagian diketahui menjadi komisaris perusahaan agar diisut.

Berdasarkan
dokumen resmi yang dipegang Din, serta kerja advokasi PP Muhammadiyah
Dr. Saiful Bakhri, SH, MH, maka Din menyimpulkan telah terjadi
kriminalisasi terstruktur terhadap H. Asri hingga meninggalnya yang
bersangkutan.

H. Asri adalah pemilik PT. Gunung Bayan Pratama Coal mendapatkan ijin
PKP2B (Perjanjian kerjasama pengusahaan tambang batubara) dari
Pemerintah pada 15 Agustus 1994. Perusahaan itu adalah pemegang/pemilik
PKP2B seluas 100.000 hektar, terletak di Kabupaten Kutai Barat,
Kalimantan Timur, berdasarkan SK No.002/PK/PT.BA-PT.GBP/1994.

Pada
tanggal 1 November 1995 bertempat di Singapura, PT. Gunung Bayan
Pratama Coal, mengadakan kesepakatan kerjasama pengusaha LTK.

Dijelaskan
Din, dalam perjalanannya, kerjasama tersebut akhirnya menjadi
bermasalah karena LTK yang awalnya berkewarganegaraan Singapura,
ternyata berkali-kali melakukan tindakan tercela. Anehnya, tindakannya
tersebut sepertinya malah didukung oleh oknum di Kementrian ESDM (saat
itu masih Kementrian Tambang dan Energi).

Terbukti pada 30 Mei
1997, muncul surat dari Direktur, Direktorat Batubara, Departemen
Pertambangan dan Energi yang isinya tidak memperkenankan H. Asri selaku
pemilik PT. Gunung Bayan Pratama Coal untuk melakukan kerjasama dengan
pihak lain apabila permasalahan dengan pengusaha LTK belum selesai.

Berlarut-larut,
hingga akhirnya pada 27 Nopember 1997, dengan dibantu oleh oknum-oknum
Dirjen dan Irjen Pertambangan, akhirnya memaksa H. ASRI melepas seluruh
saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal kepada perusahaan LTK.

Din
prihatin, karena dalam kondisi seperti itu, ternyata H. Asri malah
diminta melunasi pajak yang tidak seharusnya dibayar. Bahkan, pihak LTK
malah memperkarakan Asri ke Mabes Polri.

“Nah, H. Asri sempat
ditahan polisi selama dua bulan pada tahun 2009. Antara H. Asri dan sdr
LTK, memang saling lapor polisi. Namun laporan H. Asri ke Polisi malah
di SP-3 hingga tidak bisa dilanjutkan. Korban mengaku direkayasa oleh
oknum penegak hukum. Akibat menjalani kriminalisasi yang bertubi-tubi
itu, H. Asri meninggal pada 2012 silam. Ini menyedihkan,” tambah Din.

Meski
demikian, menurut Din, pihaknya optimis MA akan merespon permintaannya
agar korban mendapatkan keadilan, karena setelah mengalami proses
kriminalisasi yang panjang, pada November 2012, akhirnya turun Putusan
Perkara Pidana Mahkamah Agung RI, No.1711 K/Pid/2011, tanggal 14
November 2012. Dimana (alm) H. Asri dinyatakan bebas murni. Dengan demikian, sebenarnya pihak LTK harus menyelesaikan kewajibannya dan tidak lagi mengurus perusahaan H. Asri.

 
“Payahnya,
kemarin kami dengar oknum Pejabat ESDM waktu itu yang membantu LTK
untuk menekan Asri, kini malah diberi posisi sebagai Komisaris. Kami
sudah kirim surat ke MA dan KY, dan sudah ada respon tertulis dari KY.
Namun belum ada respon dari MA,” tutup Din. [sp/mch]