Kriteria Pemimpin

Credit: Umar Ibn Khattab
“Jabatan adalah
amanah, ia pada hari kiamat akan menjadikan yang meyandangnya hina dan menyesal
kecuali yang mengambilnya dengan benar (bihaqqiha) dan
menunaikan tugasnya dengan baik.” 
Itulah nasehat Rasulullah kepada Abu Dzar
al-Ghifari yang meminta jabatan kepada beliau. Sabda Nabi itu bukan hanya untuk Abu Dzar, tapi untuk umatnya.
Nadanya seperti mengancam, tapi seorang Nabi peduli pada umatnya itu sedang
mewanti-wanti.  Ada tiga kriteria pejabat atau pemimpin (imam) yang
tersembunyi dalam pesan di atas yaitu: amanah, mengambil dengan benar dan
menunaikan dengan baik.
Kriteria di atas tidaklah sederhana. Sebab pemimpin
dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak, bukan sekedar penguasa.
Dan pekerja seperti digambarkan oleh al-Qur’an harulah orang yang kuat dan tepercaya.
“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja, ialah orang
yang kuat lagi dapat dipercaya” (al-Qashash : 26)
Kuat pada
ayat di atas adalah kuat bekerja dalam memimpin. Sedang maksud amanah adalah tidak berkhianat dan
tidak menyimpang, dengan motif karena takut kepada Allah. Maka sebagai pekerja
untuk umat, sifat kuat bekerja adalah prasyarat penting pemimpin. Tapi yang
lebih penting lagi adalah menjaga sifat amanah yang bisa hilang karena tuntutan
pekerjaannya. (Yusuf al-Qaradhawi, Al-Siyayah al-Syar’iyyah Fi Dhaui Nushus al-Syari’ah wa
Maqashiduha
).
Nabi pun konsisten
dengan kriterianya.  Khalid bin Walid dan ‘Amr bin Ash yang baru masuk
Islam diberi jabatan pimpinan militer. Padahal ilmu keislaman mereka berdua
belum memadai. Tapi ternyata keduanya dianggap kuat bekerja dan mampu menjaga
amanah. Sebaliknya, orang sealim Abu Hurairah yang sangat kuat hafalan
haditsnya dan banyak mendampingi Rasulullah tidak diberi jabatan apa-apa.
Semangat Hasan bin Tsabit membela Islam juga tidak masuk kriteria orang yang
layak memegang pimpinan atau jabatan. Tentu lagi-lagi karena tidak masuk
kriteria pemimpin yang dicanangkan Nabi.
Masalahnya,
seseorang bisa gagal menunaikan tugas kepemimpinannya karena tidak mampu
mempertahankan amanah (khiyanat) atau karena tidak ada
ilmu untuk itu (jahil). Maka al-Qur’an memberi
pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Di situ dikisahkan bahwa ia diberi kedudukan
tinggi oleh raja karena dapat dipercaya (amin), pandai
menjaga (hafiz) dan berpengetahuan (alim) (Yusuf;
54-55). Ini berarti kriteria pemimpin ditambah satu syarat lagi yaitu “hafizh artinya menjaga amanah. Hal ini disinggung
Nabi dalam hadits yang lain: “Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang
rakyatnya, apakah menjaganya (hafiza) atau menyia-nyaikannya.” 
(HR. Nasa’i dan Ibnu
Hibban).
Syarat yang satu
lagi adalah sifat al-‘Alim. Artinya
mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya; mengetahui ilmu tentang
tugasnya. Adalah malapetaka suatu bangsa jika pemimpin yang dipilih dan dipercaya
rakyat ternyata tidak cukup ilmu tentang tugasnya. Inilah yang diwanti-wanti
Umar ibn Khattab bahwa “amal tanpa ilmu itu lebih banyak merusak daripada
memperbaiki”. Di sini kita akan mafhum apa kira-kira sebabnya Abu Dzar tidak
diberi jabatan oleh Nabi.
Ringkasnya, pemimpin atau pejabat Muslim yang sesuai
dengan ajaran Islam adalah yang bersifat amanah, memperolehnya dengan
benar,  menunaikan dengan baik, kuat, dapat
dipercaya  (amin), pandai menjaga (hafiz) amanahnya dan berpengetahuan (alim) tentang tugas kepemimpinannya.
Dari kriteria di
atas, nampaknya Nabi tidak mengisyaratkan bahwa pemimpin Muslim itu harus
seorang yang tinggi ilmunya dalam bidang agama. Seorang Muslim dengan kekuatan leadership dan amanahnya bisa menduduki jabatan
tertinggi meski ilmu agamanya tidak setingkat ulama. Ini pulalah yang
disimpulkan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Namun, tidak berarti orang yang buta agama
atau bahkan yang sekuler-liberal bisa masuk dalam kriteria Nabi di atas. Sebab
seseorang tidak akan amanah jika ia tidak memahami syariah.
Pemimpin yang tidak
tahu agama bisa lepas dari Tuhannya, atau jauh dari masyarakatnya. Sebab
seorang pemimpin (amir/imam) memiliki dua tugas yakni
: beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Untuk beribadah
diperlukan ilmu dan iman, untuk berkhidmat diperlukan ilmu untuk
mensejahterakan rakyat. Oleh sebab,“Pemimpin yang tidak berusaha meningkatkan
materi dan akhlaq serta kesejahteraan rakyat tidak akan masuk surga”. (HR
Bukhari).
Kriteria pemimpin (amir/imam) yang dicanangkan Nabi dan ditambah dengan kriteria dari al-Qur’an itu diterjemahkan oleh
al-Mawardi dalam al-Ahkam at-Sultaniyyah menjadi enam. Enam kriteria itu adalah
berperilaku adil, memiliki ilmu untuk mengambil keputusan, panca indera yang
sehat (khususnya alat dengar, melihat dan alat bicara), sehat secara fisik dan
tidak cacat, peduli terhadap berbagai masalah, dan terakhir  tegas 
dan percaya diri.

Namun,
kriteria-kriteria di atas secara amali (praxis) berkulminasi
pada dua sikap nurani yaitu pemimpin yang mencintai dan dicintai; yang
mendoakan dan didoakan rakyat. Bukan pemimpin yang dibenci dan dikutuk oleh
rakyat (HR Muslim). Tapi bagaimana akan mencintai rakyat jika pemimpin itu
lebih cinta jabatan dan partai politiknya? *

Oleh: Dr Hamid Fahmy Zarkasyi (sumber: http://www.imania.web.id/kriteria-pemimpin)