KPK Pastikan Ada Menteri Jokowi Bertanda Merah dan Kuning

Senin, 27/10/2014 – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan struktur dan personil kabinet. Diantara 34 menteri yang dipilih Presiden Joko Widodo ternyata ada yang sebelumnya diberi catatan merah dan kuning oleh KPK. 

“Ada,” jawab singkat Wakil Ketua KPK Zulkarnaen saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon (Minggu, 26/10).

Siapa saja anggota kabinet kerja yang bertanda merah dan kuning, Zulkarnaen enggan merinci. Yang pasti, kata dia, lembaganya mengapresiasi pengumuman kabinet dan menganggapnya sebagai upaya optimal Jokowi dalam melaksanakan tugasnya.

KPK sebelumnya menyuarakan agar delapan calon menteri dengan tanda merah dan kuning tidak dipilih oleh Jokowi. Sebab, menurut Ketua KPK Abraham Samad, nama yang digaris merah dan kuning sama-sama beresiko terjerat kasus korupsi. 

“Begitu. Jadi antara merah dan kuning itu sama. Kadarnya, kalau merah satu tahun jadi tersangka kuning dua tahun. Jadi Tidak ada yang boleh jadi menteri,” kata Samad di Kantor KPK Jakarta, Rabu (22/10) lalu.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan nama Rini Sumarno yang diangkat baru diangkat sebagai Menteri BUMN satu dari delapan nama bermasalah menurut KPK. Rini yang pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan jadi Ketua Tim Transisi Jokowi-JK kerap disebut-sebut terlibat sejumlah kasus. Rini, misalnya, diduga terlibat kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini masih dalam proses penyelidikan KPK. Terkait kasus ini Rini bahkan pernah diperiksa penyidik anti rasuah itu.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional dinilai DPR telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Dalam proses imbal dagang itu, ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara.(rmol/sp)