Dua Poin Pragmatisme Pendidikan di Indonesia

Ketika pasar
dijadikan tolok ukur kualitas pendidikan, sekolah-sekolah berlomba-lomba
memperbaiki diri. Tentu sebagai pelanggan akan diuntungkan, karena bisa jadi
pendidikan menjadi lebih murah dan bermutu, seperti yang diinginkan oleh
masyarakat banyak.

Tapi, bisa jadi yang akan kita lihat seperti ‘pasar’ itu sendiri. Mekanisme
pasar yang bisa dikatakan ‘kejam’, akan melahirkan pelaku-pelaku yang
menawarkan fasilitas atau pelayanan yang menggiurkan kebanyakan orang, atau
bahkan dengan sistem ‘hipnotis massal’ melalui iklan-iklan yang kadang dengan
misi terselubung. Para pemilik modal besar dan nama (merek) besar memiliki
kesempatan lebih untuk menguasai pasar, sehingga bisa jadi para pelaku pasar
mikro menjadi korbannya.

Saat ini terlihat (dengan benderang) para pemilik modal tertarik dengan ‘bisnis
sekolah’, maka muncullah sekolah-sekolah baru yang terkesan ‘wah’ dengan
fasilitas dan pelayanannya. Di Yogyakarta ada Al Azhar sebagai jaringan Al
Azhar dari Jakarta, ada sekolah baru Budi Utama, ada sekolah Budi Mulia Dua,
serta sekolah-sekolah swasta yang menampilkan diri bertaraf internasional
bahkan memang cabang dari luar negeri.

Tidak bisa dipungkiri, untuk bersaing di era global perlu kapasitas manusia
yang memenuhi kebutuhan pasar. Pasar menuntut pendidikan menghasilkan
lulusan-lulusan yang siap digunakan. Hanya saja, apabila pendidikan itu sendiri
bersistem seperti sistem pasar, maka bisa jadi akan terjadi kesenjangan yang
semakin melebar. Sekolah yang bagus hanya diisi oleh orang yang mampu. Untuk itulah
diperlukan campur tangan negara untuk mengaturnya.

Sayangnya, Pemerintah Indonesia tidak mampu menghentikan laju globalisasi
bahkan dalam bidang pendidikan, karena mau atau tidak mau, Indonesia telah
menjalin kontrak dengan negara-negara lain menjadi bagian dari pasar bebas Asia
(AFTA), dan termasuk diantaranya ‘bisnis pendidikan’.

Tapi, dunia belum kiamat, walau sudah mendekati. Kebijakan pemerintah bisa saja
menanggulangi serbuan pasar luar negeri bidang pendidikan, asal tidak latah,
dengan tidak mengadopsi sistem pasar sebagai sistem pendidikan.

Kita lihat apakah secara realita pendidikan di Indonesia menganut sistem pasar
atau tidak :

Pertama, PELANGGAN ADALAH RAJA. Jika masyarakat dibebaskan untuk memilih di
sekolah mana saja asal lulus seleksi, maka sistem digunakan adalah sistem pasar
(atau istilahnya seleksi pasar?). Maka, ketidakadilan akan muncul : hanya anak
pandailah yang mendapat sekolah yang bagus, kalau bodoh masuk sekolah yang
buruk. Apakah tidak terbalik? Bukankah seharusnya anak yang bodoh disekolahkan
di sekolah yang bagus? Bisakah terjadi pemerataan pendidikan jika hal ini
terjadi?

Di Finlandia sebagai anggota dari pasar dunia, sekolah swasta tidak boleh
menarik biaya sepeserpun, karena biaya pendidikan semua ditanggung pemerintah.
Sistem pendidikan di negara tersebut menganut sistem kolaboratif, bukan
kompetitif seperti di AS atau negara maju lainnya. Tidak ada siswa bodoh atau
pintar, karena sistem kolaboratif memunculkan sikap saling membantu
meningkatkan kompetensinya tanpa harus bersaing antar satu dengan yang lainnya.
Hasilnya, Finlandia menduduki peringkat teratas dalam kemampuan sains menurut
TIMSS dan PISA.

Kedua, SIAPA MENANG SIAPA KALAH. Sistem pasar memastikan adanya persaingan, dan
melahirkan kesempatan untuk menang atau kalah. Sayangnya, pemerintah kita
mengamini hal ini. Sekolah yang tidak diminati ditunggu kematiannya. Tidak
peduli apakah pemerataan pendidikan sudah diterapkan atau belum,
sekolah-sekolah “dinilai derajatnya” dan “ditentukan nasibnya”,
melalui ujian-ujian yang bersifat nasional.

Akhirnya, masyarakat juga berfikir pragmatis. Lembaga-lembaga bimbingan belajar
laris manis. Dicarilah pula sekolah yang sudah terkenal meluluskan anak-anak
bernilai ujian tinggi.

Apakah sekolah-sekolah juga ikut berfikir pragmatis? Tentu, maka
diselenggarakanlah tambahan-tambahan pelajaran, diperbanyaklah latihan-latihan
yang kalau bisa semirip mungkin dengan bentuk ujian nasional. Sekolah takut
tutup gara-gara tak seorangpun mau mendaftarkan anaknya. Apalagi sekarang ada
ancaman pemerintah bila siswa kurang dari 20 per rombel, tunjangan guru tidak
cair (berlaku 2015).

Penulis mencoba meneliti ‘kemauan’ dari orangtua/wali anak-anak TK, ternyata
cukup mengejutkan. Pada dasarnya, hanya sedikit yang berfikir pragmatis. Bisa
jadi, pemikiran mereka masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan TK yang
sangat kolaboratif. Mungkin, orangtua yang pernah memiliki anak tingkat SD-lah
yang terus terang memilih aspek nilai ujian yang tinggi sebagai cara memilih
sekolah anak-anaknya. Hanya TK dan seleksi masuk SD yang tidak menggunakan
sistem pasar, sehingga bisa jadi pemikiran para orangtua/wali ini masih bersih
dari pengaruh sistem pasar.

Kebanyakan dari mereka lebih memilih sekolah yang menjadikan anaknya suka
belajar, tidak peduli apakah nilai ujiannya tinggi atau tidak. Kalau dipikirkan
lagi, anak yang suka belajar pasti nilai ujiannya tinggi. Tapi karena sikap
pragmatisme sekolah-sekolah kita (SD, SMP, SMA), logikanya dibalik dan hasilnya
buruk : nilai ujiannya tinggi tapi membenci belajar, karena ‘belajar itu berat,
keras, menjemukan’.

Sesungguhnya, visi pendidikan negara kita sudah bagus : belajar sepanjang hayat
(Kalau visi pendidikan Muhammadiyah : manusia pembelajar). Tapi apa hendak
dikata, secara praktis pemerintah (pusat dan daerah) bertindak sebaliknya,
menghancurkan hobi belajar dengan berbagai target-target kepentingan mereka.

Sesungguhnya pula, pragmatisme di dunia pendidikan sudah dikritisi oleh para
pakar seluruh dunia. Apa yang dilakukan sekolah dan bahkan pemerintah daerah
untuk melakukan latihan ujian yang memiliki kisi-kisi yang sama, sudah dianggap
sebagai tindakan yang tidak etis di dunia pendidikan.

Akhir kata, sebagai orang yang beriman tentu memiliki prinsip teguh untuk tidak
melanggar hal-hal yang haram meskipun sedikit. Prinsip ini mungkin pula tepat
bagi pelaku pendidikan, kalau sudah tidak etis dan terbukti merusak mental
siswa, maka jangan jadikan pijakan kesuksesan karena hal itu hanya tipuan
pragmatisme. Walau resikonya, menjadi korban dari sistem pasar dunia.

Bisa jadi, saat ini kita siap tetap dalam sosok idealis. Besok, ketika sudah
menjadi korban, mungkin berubah menjadi sosok pragmatis, tergantung masih ada
iman atau tidak.
*) Penulis
(Muhammad Hanif Priatama) 
pekerja pendidikan di sekolah Muhammadiyah di
Sleman.