Para Tokoh Lintas Agama Serukan Pilpres Damai

Perwakilan tokoh Agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan
Konghucu menyerukan kepada masyarakat agar menjaga pemilihan presiden
(pilpres) 2014 berlangsung berjalan dengan damai. Mereka juga mengimbau
para pasangan capres-cawapres dan pendukungnya untuk tetap menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu terungkap dalam sebuah
kesepakatan yang dihadiri oleh wakil dari agama masing-masing seperti
dikutip dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (21/6/2014).
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Din Syamsuddin yang juga menjabat
Ketua MUI dan Ketua PP Muhammadiyah, Pdt Gomar Gultom sebagai Sekum PGI,
Nyoman Udayana dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, M Iqbal Sullam
dari PBNU, Romo YR Edy Purwanto dari Sekretaris Eksekutif KWI, WS Wawan
Wiratma dari Matakin, Slamet Effendy Yusuf dari MUI, dan Rusli dari
Walubi.

“Seruan ini kami ungkapkan semoga dengan begitu kita
dapat menghindarkan terjadinya chaos, kekacauan, apalagi konflik sesama
anak bangsa dalam momentum Pilpres ini. Kami menyerukan semua pihak agar
menyatukan tekad bagi terwujudnya Pilpres yang aman dan damai,” tulis
rilis tersebut.

Berikut seruan yang disepakati oleh para tokoh lintas agama tersebut:

1.
Agar pihak-pihak yang bersaing dalam penyuksesan calon Presiden dan
Wakil Presiden memegang teguh cara bersaing yang menjunjung tinggi
kejujuran yang dilandasi oleh semangat persaudaraan sesama anak bangsa.
Karena itu harus dihindari cara-cara yang dapat memecah belah
masyarakat, menimbulkan permusuhan sesama anak bangsa , dan merusak
persatuan

2. Agar semua pihak dapat menggunakan momentum
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini sebagai bagian dari pendidikan
politik bagi rakyat Indonesia untuk secara terus menerus makin
mematangkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi politiknya dalam
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Untuk itu mesti dihindarkan
praktik politik uang, kampanye hitam (black campaign) yang hanya
memperbodoh masyarakat dan mengurangi kualitas demokrasi.

3. Agar
kemuliaan dan universalitas nilai agama dapat didayagunakan sebagai
pegangan oleh semua yang terlibat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Maka kami menyerukan agar pihak-pihak dan lembaga yang
berkontestasi tidak memanfaatkan sentimen agama untuk kepentingan
politik sesaat dan mempolitisasi agama, dengan mengedepankan kebajikan,
kemaslahatan, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umum menjadi dasar
dan tujuan dalam bersikap, bertindak dan mengambil kebijakan.

4.
Agar seluruh rakyat dapat menggunakan hak politiknya secara bertanggung
jawab, menjunjung tinggi demokrasi, dan saling menghormati hak sesama
warga negara Republik Indonesia, sehingga apapun hasilnya Rakyat
Indonesia menerima dan mengakui hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden.(detik/SP)