Menag : Pemerintah Tidak Boleh Memaksa Soal Penetapan Awal Ramadhan

“Indonesia bukan negara agama seperti Arab Saudi. Jadi
Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya soal Penetapan Awal Ramadhan ” hal tersebut disampaikan Menteri Agama dalam keterangan pers

Seperti kita ketahui tahun – tahun sebelumnya Sidang Isbat seolah menjadi ajang “festivalisasi” beberapa pihak yang kemudian mempolitisir sidang isbat untuk hal diluar konteks penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Hal ini tidak ditampik oleh Lukman Hakim Syaifudin ” “Tidak perlu
disiarkan langsung. Malah lama. Kalau disiarkan langsung nanti malah ada
yang merasa bisa masuk televisi, jadi nanya saja walaupun pertanyaannya
tidak bermutu,” ujar dia.
Menteri Agama pun meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti. Namun tidak juga dipaksakan harus sama. Sidang isbat
sebagai penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal selalu mengundang
seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Selama sidang
berlangsung, antar pengurus ormas Islam mengeluarkan argumentasi dalam
forum. Kadang dalam forum tersebut terjadi perdebatan keras untuk
menguatkan argumentasinya masing-masing.

Apa yang disampaikan Menteri Agama yang baru ini perlu kita apresiasi karena masih ada PR yang lebih urgent ketimbang memaksakan sidang istbat sebagai tirani  penguasa yang tidak mengayomi semua pihak, sehingga perlu diperhatikan kaidah fiqhiyah yang berbunyi “ tassaruf al iman a’la al ra’iyyah manutun bi al maslahah “ yang artinya : Tindakan Pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan. Sehingga perbedaan tidak disikapi dengan permusuhan tetapi dengan sikap kedewasaan dengan tasamuh dan toleran satu sama lainnya . (SP)