Kegamangan Politik Warga Muhammadiyah Jelang Pilpres

AKHIR pekan lalu, antara 23-25 Mei,
Muhammadiyah menggelar sidang tanwir (rapat kerja nasional) di
Samarinda, Kaltim. Sebenarnya, sidang tanwir itu merupakan acara
tahunan, tetapi kali ini menjadi istimewa karena merupakan tahun politik
yang penting. Dua calon presiden (capres), yakni Joko Widodo dan
Prabowo Subianto, hadir dalam acara yang didatangi elite pimpinan
Muhammadiyah se-Indonesia tersebut.

Menurut Prof Dr M. Amien Rais, mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah, dalam wawancaranya dengan sebuah TV nasional, sambutan
terhadap kehadiran capres Jokowi hanya ”suam-suam kuku”. Sebaliknya,
sambutan atas kehadiran capres Prabowo sangat gegap gempita, bahkan
diselingi gema takbir segala. Salah satu keberhasilan Prabowo memikat
peserta tanwir adalah ceramahnya yang selaras dengan tema yang sedang
digandrungi kalangan Muhammadiyah saat ini: Indonesia yang Berkemajuan.

Namun, sebagaimana sudah diduga, pernyataan resmi sidang tanwir yang
dibacakan Agung Danarto, sekretaris umum PP Muhammadiyah, organisasi
Islam modernis ini menyatakan netral dalam pilpres nanti. Warga
Muhammadiyah dipersilakan memberikan suara sesuai dengan keputusan dan
pilihan hati nurani masing-masing. Namun, dalam konferensi pers
penutupan acara tanwir tersebut, ada pernyataan yang unik dari Din
Syamsuddin, ketua umum, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak
berafiliasi dengan parpol mana pun dan koalisi apa pun. Meski tidak
tersurat, sudah jelas pernyataan Din ini ditujukan kepada PAN yang
aktivisnya banyak dari kalangan Muhammadiyah.

Pernyataan resmi sidang tanwir ataupun keterangan pers Din ini sekali
lagi menunjukkan kegamangan sikap politik kalangan elite Muhammadiyah.
Sebab, ketika tanwir memutuskan netral, pada waktu yang sama Saleh P.
Daulay (ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah) tegas menyatakan bahwa Pemuda
Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa. Sikap
”mbalelo” kalangan muda Muhammadiyah terhadap induknya ini bukan tanpa
sebab. Sudah lama sikap politik Muhammadiyah di bawah Din sering
konfrontatif terhadap pemerintahan Presiden SBY dan kepada Ketua Umum
PAN Hatta Rajasa yang kebetulan adalah besan presiden. Ini tidak selaras
dengan konsep netralitas yang selama ini dianut ormas Islam terbesar
kedua di Indonesia tersebut.

Netralitas Muhammadiyah bukanlah hal yang baru. Di masa yang sulit
pada zaman Orde Baru, KH A.R. Fachruddin pun selalu menyatakan netral
politik. Presiden Soeharto menghargai pilihan politik itu dan tetap
menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan Muhammadiyah. Ketika
sekolah-sekolah Muhammadiyah digencet Mendikbud Daoed Joesoef, Pak AR
–sapaan KH A.R. Fachruddin– tidak melawan dengan konfrontasi, tetapi
memilih sowan ke Pak Harto dan membicarakan masalahnya dengan tuntas.
Dengan pendekatan yang ”luwes” dan ”njawani” ini, Muhammadiyah tetap
mendapat tempat di kalangan pemerintah.

Din Syamsuddin memang bukan orang Jawa. Jadi, kita tidak bisa
berharap banyak dia punya sikap yang ”njawani” seperti Pak AR. Namun,
sesungguhnya ada nostalgia di sebagian kalangan warga Muhammadiyah agar
ketua umum punya sikap yang luwes. Pak AR hendaknya menjadi teladan bagi
PP Muhammadiyah. Wajar jika saat ini sudah muncul gerakan ”jangan salah
pilih” ketua umum Muhammadiyah dalam muktamar tahun depan. Warga sangat
merindukan sosok yang teduh dan kalem seperti Pak AR. Semua warga
Muhammadiyah juga tahu bahwa Pak AR hidup sederhana, ke mana-mana naik
sepeda motor Yamaha butut. Untuk menambah penghasilan pensiunnya, Pak AR
terpaksa berjualan bensin secara eceran di depan rumah dinas
Muhammadiyah di Jl Cik Di Tiro. Saat ini rasanya sudah tidak ada anggota
PP Muhammadiyah yang naik motor butut seperti Pak AR.

Meski hidup sederhana, dalam hal memimpin Muhammadiyah, Pak AR sangat
tegas, tapi fleksibel. Ketegasan sikap Pak AR itu yang membuat warga
Muhammadiyah tidak pernah galau dan gamang dalam berpolitik. Sebaliknya
kondisi saat ini, meski resminya netral, ada pimpinan Muhammadiyah yang
bersikap anti-PAN, tetapi dalam waktu yang sama ikut membidani
berdirinya Baitul Muslimin (Bamus), sayap Islam PDIP. Dengan demikian,
layak seruan netral itu dipertanyakan. Yang kita harapkan adalah
Muhammadiyah menerapkan semacam ”politik bebas dan aktif” mirip politik
luar negeri RI. Dalam konsep ini, warga Muhammadiyah bisa berpartisipasi
aktif dengan kekuatan politik mana pun sepanjang hal itu membawa
kemaslahatan bagi umat dan persyarikatan.

Dengan politik Muhammadiyah yang bebas dan aktif, warga persyarikatan
akan terbebas dari kegamangan dan kegalauan sikap. PP Muhammadiyah juga
tidak perlu menghadapi ”pemberontakan” dari kalangan muda seperti sikap
Pemuda Muhammadiyah yang mendukung Prabowo-Hatta. Sebab, mereka juga
melihat ketidakadilan sikap dari sebagian pimpinan Muhammadiyah. Oleh
karena itu, PP Muhammadiyah juga tidak perlu reaktif, misalnya, dengan
menjatuhkan hukuman represif kepada PP Pemuda Muhammadiyah. Justru yang
harus dipertanyakan adalah apakah pernyataan dukungan Pemuda
Muhammadiyah itu merupakan sikap resmi organisasi atau sikap pribadi
Saleh Daulay yang terpilih sebagai caleg DPR dari PAN. Jika bukan
keputusan resmi hasil sidang pleno PP Pemuda Muhammadiyah, hal itu hanya
layak disebut dukungan perorangan.

Sangat disayangkan jika warga Muhammadiyah sekarang ini, khususnya di
kalangan pimpinan di semua jajaran, sudah mulai melupakan teladan para
sesepuh yang telah mendahului. Sangat banyak pelajaran yang bisa diambil
dari proses politik di masa lalu. Misalnya bagaimana R Moejadi
Djojonegoro diangkat sebagai menteri sosial zaman Bung Karno tanpa
mengusik Muhammadiyah. Bagaimana kisah KH Ahmad Badawi menahan godaan
tawaran Soeharto untuk menjadikan Muhammadiyah ormaspol setelah geger
1965. Bagaimana pula Buya Hamka menghadapi geger ”fatwa Natal” ataupun
KH A.R. Fachruddin yang menyelesaikan masalah ”asas tunggal” untuk
Muhammadiyah.

Muhammadiyah yang sudah berusia satu abad lebih semestinya bisa
memberikan pelajaran yang baik bagi kader-kadernya yang hidup di zaman
sekarang. Tidak usah galau dan gamang dalam memilih dua pasangan
capres-cawapres sekarang ini. Pilihlah pasangan yang akan memberikan
kemaslahatan bagi umat, persyarikatan, bangsa, dan negara. (JawaPos/SP)

*) Djoko Susilo Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (1998–2002)