Momentum Strategis Tanwir Muhammadiyah Jelang Pilpres 2014

Tanwir tahun ini momentum penting apalagi menghadapi perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang sebntar lagi akan digelar perlu kiranya Muhammadiyah melalu Tanwir yang diselenggarakan di Samarinda 23 – 25 Mei 2014 memberikan pandangan
dan pedoman kepada warga Muhammadiyah khususnya dan kepada seluruh rakyat
Indonesia agar bisa memilih Presiden yang sesuai dengan cita – cita Muhammadiyah,
Ummat Islam dan Bangsa Indonesia.
Tanwir ialah permusyawaratan Muhammadiyah
di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
Dari penegasan tersebut, maka Tanwir merupakan instansi per­musyawaratan
peringkat kedua setelah Muktamar.
Sedang Muktamar ialah permusyawaratan
tertinggi dalam Muhammadiyah. Diadakannya Tanwir, selain atas inisiatif
Pimpinan Pusat, bisa juga atas permintaan sekurang-kurang­nya seperempat dari
jumlah angota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat. Seperti halnya Muktamar,
keputusan Tanwir mengikat seluruh komponanen Muhammadiyah secara Nasio­nal,
sejak dari Pusat sampai Ranting.
Tanwir yang diadakan sekurang-kurangnya
tiga kali selama masa jabatan Pimpinan, mengagendakan masalah ­masalah penting
untuk dibicarakan antara lain Laporan Pimpinan Pusat, Masalah mendesak yang
tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar dan lain – lain ;
Permusyawaratan peringkat kedua setelah
Muktamar ini dihadiri oleh tiga komponen. Pertama, Anggota Tanwir. Kedua,
Peserta Tanwir dan ketiga, Peninjau Tanwir. Anggota Tanwir berhak menyatakan
pendapat, memilih dan dipilih. Peserta Tanwir hanya berhak menyatakan pendapat
saja, sedang Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih dan
dipilih. Jadi, hanya punya hak hadir saja.
Istilah Tanwir digunakan untuk pertama
kalinya dalam Persyarikatan pada sekitar tahun 1932. Tapi, pengertian istilah Tanwir pada waktu itu bukan
sebagai instansi permusyawaratan, melainkan sebagai institusi Persyarikatan.
Pada Anggaran Rumah Tangga Tahun 1933, Pasal VII, Hal Hooftdbestuur, dinyatakan
antara lain, bahwa Hooftdbestuur dibantu oleh:
a. Majelis
Tarjih, yaitu Majelis yang berikhtiar mempersatukan jalan hukum Islam dalam
kalangan Muhammadiyah yang berhubungan dengan hukum Islam;
b. Majelis
Tanwir, yaitu Majelis yang diserahi memelajari dan merembuk masalah-masalah
yang berhubungan dengan maksud ayat Qur’an surat AI-Araf ayat 156.
Dari penegasan Anggaran Rumah Tangga ini
dapat dipahami bahwa istilah Majelis Tan¬wir di sini bukan menunjuk pada
instansi permusyawaratan, melainkan menunjuk pad a institusi. Yaitu Majelis
Tanwir sebagai sebuah Badan, semacam unsur Pembantu Pimpinan sekarang ini.
Pengertian Tanwir tersebut selanjutnya
berkembang menjadi instansi permusyawaratan. Pada Anggaran Dasar Tahun 1950
pasal10 hal Rapat dinyatakan sebagai berikut :
a. Kekuasaan
tertinggi adalah dalam tangan Muktamar yang diadakan sekali dalam tiga tahun;
b.Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
diadakan sidang Pengurus Besar dengan segenap wakil-wakilnya. Sidang ini
dinamakan Majelis Tanwir.
Dalam perkembangan selanjutnya, istilah
Majelis Tanwir kemudian diubah menjadi hanya Tanwir saja. Ini dapat dijumpai
mulai dari Anggaran Dasar Tahun 1959 sampai Anggaran Dasar Tahun 2010 yang
berlaku sekarang ini. Hanya saja, dalamAnggaran Rumah Tangga Tahun 1961
digunakan istilah Sidang Tanwir. Tapi, pada Anggaran Rumah Tangga Tahun 1967
danAnggaran Rumah Tangga berikutnya, istilah Sidang Tanwir diubah lagi menjadi
hanya Tanwir saja.
Melihat posisi Tanwir yang demikian
tinggi, sebagai per-musyawaratan di bawah Muktamar, demikikan pula melihat agenda
yang dibicarakan dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi, maka dapat
dipahami betapa penting dan strategisnya Tanwir itu bagi kehidupan
Persyarikatan. Dalam perjalanan Persyarikatan selama ini, tidak sedikit produk
Tanwir yang menentukan arah dan eksistensi Persyarikatan. Diantara produk
Tanwir yang amat monumental itu, sebut saja, misalnya: Rumusan Matan Keyakinan
dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah; Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1969
(Khittah Ponorogo); Khittah Muhammadiyah Tahun 2002 (Khittah Denpasar); Revitalisasi
Ideologi Muhammadiyah (2007); Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah (2007) dan
lain-Iain.