Abbas Akan Umumkan Pemerintahan Baru Palestina

Presiden Palestina Mahmud Abbas akan mengumumkan pemerintah persatuan
pada hari Kamis besok, mengakhiri tujuh tahun pemerintahan yang
berseteru di Tepi Barat dan Jalur Gaza, kata seorang pejabat.
 
“Kami telah selesai melakukan konsultasi mengenai pemerintah
nasional  hasil konsensus,” kata Azzam al-Ahmed, utusan gerakan Fatah
pimpinan Abbas, kepada AFP yang dilansir Channel News Asia Rabu (27/5/2014), setelah pembicaraan di Gaza dengan penguasa Hamas.
“Pengumuman ini akan disampaikan presiden beberapa saat mendatang,” katanya
Organisasi Pembebasan Palestina, yang didominasi oleh Fatah,
menandatangani kesepakatan rekonsiliasi tak terduga-duga dengan Hamas
pada tanggal 23 April, yang memberikan kedua belah pihak lima minggu
untuk menyusun “pemerintahan mandiri ” teknokrat yang dipimpin oleh
Abbas.
Kesepakatan mengenai pemerintah persatuan akan membuka jalan bagi pemilihan presiden dan parlemen yang telah lama tertunda .
Hamas menang telak dalam pemilu parlemen terakhir pada tahun 2006.Tapi Uni Eropa dan Amerika Serikat menolak menjalin hubungan dengan
gerakan Islam tersebut, kecuali jika meninggalkan kegiatan perlawanan
dan  mengakui Zionis Israel beserta kesepakatan perdamaian yang telah
dicapai di masa lalu.
Perwakilan dari faksi yang bertikai telah melakukan beberapa putaran
pembicaraan untuk menyembuhkan pertikaian berdarah karena Hamas mengusir
Fatah dari Gaza dalam bentrokan mematikan pada tahun 2007.
Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo
pada tahun 2011 dan Doha pada tahun 2012, tetapi kesepakatan tidak
terlaksana.
Hamas sebelumnya mendapat dukungan Mesir di bawah Presiden Mohammad
Mursy dari Ikhwanul Muslimin, tetapi kemudian mendapat tekanan dari
Kairo sejak militer menggulingkan Mursy pada bulan Juli tahun lalu dan
mengetatkan lintas menuju Gaza dengan menutup perbatasan Rafah dan
menghancurkan terowongan yang digunakan untuk membawa pasokan penting.
“Kontak sedang berlangsung dengan Mesir terhadap perlintasan Rafah,
dan akan ada langkah-langkah pembicaraan setelah pemerintah terbentuk,”
kata Ahmed.
Gaza mengalami krisis bahan bakar terburuk setelah Mesir
menghancurkan terowongan tahun lalu. Pada saat yang sama, kelompok hak
asasi memperingatkan bahwa warga Gaza tidak bisa mendapatkan akses yang
tepat untuk perawatan medis dengan melalui perbatasan, baik Rafah atau
Erez di utara Gaza, yang dikontrol tentara Zionis Israel.
Rekonsiliasi kesepakatan itu menimbulkan kemarahan dari pihak 
Israel, menempatkan ‘paku terakhir di peti mati’ dari pembicaraan damai
yang ditengahi AS antara negara Zionis dan kepemimpinan Palestina
berbasis di Tepi Barat, Abbas.
Washington telah menegaskan bahwa pemerintah Palestina harus
berkomitmen “jelas” dengan prinsip-prinsip non-kekerasan dan mengakui
eksistensi Israel. Ini mengacu pada penolakan Hamas untuk mengakui
Israel dan mendukung perjuangan bersenjata melawan Zionis Israel.[sp/hidayatullah.com]