KH Cholil Ridwan: Kaum Muslim Indonesia menjadi “Muslim Dzimmi”

Pendiri Pengajian Politik Islam (PPI) sekaligus Ketua MUI Pusat, KH Cholil Ridwan menyatakan bahwa saat ini kaum Muslim Indonesia menjadi “Muslim Dzimmi”.

“Kalau dulu ada istilah kafir dzimmi. Yaitu orang-orang
kafir yang dilindungi umat Islam dan bebas menjalankan ibadahnya dengan
membayar kewajiban tertentu, maka kini ada –mengutip ungkapan tokoh FPI,
Munarman, sebagai Muslim Dzimmi. Di mana umat Islam wajib
membayar pajak dan lain-lain tapi tidak bebas menjalankan agamanya. 
Contohnya jilbab Polwan yang dilarang Kapolri,” terangnya di hadapan
ribuan jamaah yang memadati Masjid Al Azhar pada Ahad 30 Maret 2014.
Cholil menjelaskan bahwa beberapa polisi wanita menangis dan mengadu
kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena pelarangan jilbab ini.

“Bahkan kini ada perwira wanita AU yang mengundurkan diri karena mempertahankan jilbabnya”ungkap Ketua MUI Pusat ini.
Menurutnya,  ini menjelaskan bahwa hal seperti ini mirip zaman Belanda.
Di mana umat Islam dibebaskan untuk membentuk majelis taklim, majelis
dzikir dan semacamnya, tapi urusan politik dihambat.

“Tapi kalau umat Islam bergerak di politik, maka dilarang,”terangnya dengan semangat.
Tapi biasanya, akan datang para pahlawan yang bergerak di dalam
politik mempertahankan negeri ini. Sebut seperti Diponegoro, Imam
Bonjol, Cut Nyak Dien, Cut Mutiah dan lain-lain. Atau selanjutnya tampil
KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyari, Mohammad Natsir dan seterusnya.
Karena itu, pimpinan Pesantren Husnayain ini mengritik pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final.
“NKRI belum final selama NKRI belum bersyariah,”tegasnya. Ia
menegaskan bahwa Al-Quran telah jelas mewajibkan bagi kaum Muslim untuk
menjalankan syariat Islam.
Cholil merasa resah dengan perkembangan politik saat ini. Di mana di
daerah-daerah yang merupakan mayoritas Muslim mulai dipimpin oleh
Gubernur atau Bupati bukan Muslim. Ia mencontohkan Kalimantan Barat, ,
Kalimantan Tengah,  dan DKI.
“DKI Jakarta yang 85% Muslim, dipimpin Gubernur Islam dan Wakil Gubernurnya bukan Islam,”terangnya.
Melihat perkembangan itulah maka Cholil kemudian berinisiatif
mengajak beberapa sahabatnya untuk mengadakan Pengajian Politik Islam
(PPI) secara rutin di Masjid Al Azhar.
Pengajian ini telah dimulai sejak Juli 2013 lalu. Selain berisi
ceramah-ceramah politik tokoh atau intelektual/ulama Islam, pengajian
ini juga rutin mengkaji kitab Al Ahkam al Sulthaniyah Imam Mawardi,
Siyasatus Syariyyah Ibnu Taimiyah dan Muqaddimah Ibnu Khaldun.
Pengajian yang dihadiri ratusan dan kadang ribuan jamaah ini
berlangsung dua kali sebulan, yaitu pada minggu kedua dan keempat tiap
bulan.
Tokoh-tokoh Islam dari berbagai partai Islam atau partai bervisi
Islam telah hadir memberikan ceramah. Di antaranya : Prof Dr Amien Rais,
Dr Fuad Amsyari, MS Kaban, Imron Pangkapi, Munarman, Dr Hidayat Nur
Wahid, Kivlan Zein dan lain-lain.  Bulan April 2014 ini libur dan akan
dimulai lagi pada Mei 2014.