Jangan Abaikan Urusan Kepemimpinan

Di antara tema penting yang diangkat dalam Al Qur’an yaitu tentang
kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al Qur’an yang begitu
banyak menyebutkan tentang kepemimpinan. Sosok pemimpin yang baik tentu
saja adalah yang bertaqwa kepada Allah Swt dan yang memimpin umat
berdasarkan syariah-Nya.
 
Pemimpin yang bertaqwa dapat membawa rakyatnya untuk senantiasa hidup
dalam kebajikan dan sudah pasti akan membukakan pintu keberkahan Allah
Swt dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Swt, “Andaikan penduduk suatu negeri mau beriman dan bertaqwa, maka pasti akan Kami buka pintu-pintu barakah dari langit dan bumi…” (Q.S. Al A’raf [7] : 96)
Namun demikian, saat ini umat Islam di Indonesia dihadapkan pada
masalah yang pelik. Kemunculan para pemimpin amoral seperti pelaku
korupsi, mafia pajak, mafia kasus, perusak lingkungan serta artis-artis
cabul yang mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif (Pileg) membuat kita
prihatin. Patut direnungkan hadits Rasulullah Saw, “Jika amanah
disia-siakan, tunggu saat kehancuranannya!” Para Sahabat bertanya, “Ya
Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu?” Nabi Saw
menjawab, “Jika sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka
tunggulah saat kehancurannya!” (H.R. Bukhari).
Jelas, orang-orang amoral termasuk para koruptor, mafia dan
artis-artis seronok ini tidak layak mengatur urusan rakyat yang
merupakan hal utama dalam politik. Seorang pemimpin politik haruslah
memahami segala persoalan masyarakat dan solusinya. Bagaimana mereka
dapat menyelesaikan masalah kehancuran moral bangsa, misalnya, sementara
mereka sendiri secara moral bermasalah? Kalau kepemimpinan politik ini
diserahkan kepada mereka maka tunggu saja kehancurannya!
Rasulullah Saw juga bersabda tentang munculnya Ruwaibidhah,
“Akan datang kepada manusia pada tahun-tahun yang penuh dengan penipuan.
Saat itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan;
pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap
pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?” Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (H.R. Ibnu Majah).
Melihat fenomena perpolitikan yang sedang berkembang saat ini, kita
merasa kesulitan mencari pemimpin yang memiliki integritas, mampu
menyemangati dan bisa menginsiprasi dalam hal kejujuran dan tanggung
jawab, bukan hanya pada urusan dunia, tetapi juga tanggungjawabnya pada
Allah Swt. Banyak pemimpin yang menebar ucapan, dan janji-janji manis
untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat, namun nyatanya mereka sendiri yang
mengingkarinya. Akan tetapi, tidak sepatutnya kita menjadi insan yang
berputus asa, karena Allah melarang seorang yang beriman untuk berputus
asa dalam kondisi dan kesulitan apapun yang telah menimpa kita. Urusan
kepemimpinan sebagai hal yang penting tidak dapat kita abaikan begitu
saja dengan sikap apatis. Apatisnya umat Islam dalam hal kepemimpinan di
Indonesia sama artinya kita merelakan kepemimpinan di negeri ini
direbut dan dikuasai oleh orang-orang non Muslim dan pelaku-pelaku
maksiat.
Terkait dengan kondisi faktual di atas, perlu kiranya disampaikan
kembali hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) V di Asrama Haji
Pondok Gede Jakarta tanggal 7-10 Mei 2010 lalu. Kongres ini menyepakati
pentingnya kriteria moralitas dalam penentuan seorang pemimpin, baik
kepemimpinan pada tingkat lokal, nasional maupun global.
Dalam KUII V itu, para ulama dan tokoh ormas Islam menunjukkan
tanggung jawabnya. Mereka merespon fakta politik kekinian tersebut
sekaligus memberikan arah yang benar bagaimana umat harus menentukan
pilihan-pilihannya. Ini terlihat dari poin-poin rekomendasi yang
dihasilkan dan inti deklarasi yang disampaikan di akhir kongres
tersebut, yang antara lain menyatakan:
1)  Peserta Kongres Umat Islam memandang pentingnya kepemimpinan umat
sebagai perwujudan perjuangan menerapkan amar makruf nahi mungkar dalam
rangka menegakkan syariah Islam pada seluruh sendi kehidupan bangsa dan
negara (Poin 4 Deklarasi KUII-V).
2) Mendesak Pemerintah dan pihak terkait untuk membuat regulasi
(aturan) tentang pengetatan kriteria pimpinan di setiap level yang
bersih dari calon pemimpin yang cacat moral (amoral). (Poin 3,
Rekomendasi C. Politik Kebangsaan).
3) Menghimbau umat Islam untuk memilih calon pemimpin di semua
tingkatan yang memiliki paradigma, karakter dan visi yang sesuai ajaran
Islam (Poin 4, Rekomendasi C. Politik Kebangsaan).
Poin-poin tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi umat Islam
Indonesia dalam menentukan pilihan. Pilihan haruslah ditetapkan pada
yang terbaik yang kita ketahui. Dalam Kitab as-Siyasah Syar’iyyah, 
Syeikhul Islam, Ibnu Taimiyyah mengutip hadits Rasulullah Saw yang
memperingatkan kaum Muslimin agar berhati-hati dalam memilih pemimpin:
“Siapa yang mengangkat seseorang untuk mengelola urusan (memimpin)
kaum Muslimin, lalu ia mengangkatnya, sementara pada saat yang sama dia
mengetahui ada orang yang lebih layak dan sesuai (ashlah) daripada orang
yang dipilihnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan
Rasul-Nya.” 
(HR Al-Hakim). [Majalah Tabligh No.6/XI April 2014]