Imam Adaruqutni: Muhammadiyah Telah Berhikmad Jauh Sebelum Deklarasi Kemerdekaan Indonesai

JAKARTA- Muhammadiyah telah memastikan peran kepolitikannya yang elegan dalam sejarah nasional republik Indonesia ini sejak awal proses apa yang disebut sebagai Era Nation Building atau era penyiapan, pembentukan, dan penjatidirian negara, bangsa, yang bernama republik Indonesia jauh sebelum deklarasi kemerdekaan nasional tercapai.
Itu antara lain yang diungkapkan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H. Imam Addaruqutni, pada dialoh politik nasional menyongsong perubahan kekuasaan, pada Pemilu 2014, di gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng Raya, 62 Jakarta Pusat, Rabu ( 2/4/14).Tampil sebagai keynote speech dan orasi politik Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. HM. Din Syamsudin.
MUhammadiyah, masih menurut Imam Addaruqutni, telah menyiapkan kader bangsa melalui gerakan dakwah Islamiyah reformis dengan diperkuat oleh pembaruan pendidikan yang sekarang telah melahirkan sekolah dengan tidak kurang dari sepuluh juta siswa belajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan sekitar 200 perguruan tinggi Muhammadiyah dengan sekitar empat ratus ribu mahasiswa serta layanan kesehatan umum melalui Pertolongan Kesengsaraan Oemum (PKO) yang sampai sekarang menjadi layanan kesehatan dengan berkembangnya ratusan rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia. “Semua ini faktual sedikit banyak menginspirasi proses pembangunan bangsa Indonesia hingga sekarang” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pada era awal pelaksanaan kedaulatan sebagai negara bangsa republika Indonesia, Muhammadiyah telah menyumbangkan segenap tokoh terbaiknya yang berhasil sebagai negarawan dibanding sebagai politisi an-sich. Hal itu karena masih langkanya kalangan yang benar-benar terdidik dengan kaliber nasional dan internasional. Diantara mereka adalah Ki Bagoes Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, adalah negarawan ulung bagaimana cara menghargai para pejuang kemerdekaan muslim yang jumlahnya ribuan atau mungkin jutaan jiwa dan harta benda yang tak terhitung  jumlahnya melalui penawaran tujuh buah anak kalimat yang terdapat di dalam Piagam Jakarta untuk tetap bertahan meski kemudian dihapus dalam pembukaan UUD 45.
“Namun setidaknya hal itu terukir sejarah  sebagai aspirasi demi tetap abadinya catatan sejarah perjuangan dan pengorbanan umat bagi republik ini. Selanjutnya Presiden pertama, Bung Karno dan Presiden kdua, Soeharto, bagaimana pun telah berjasa dan mereka adalah masing-masing anggota Muhammadiyah dan alumni MUhammadiyah KH. Rasjidi, Menteri Agama pertama adalah dari Muhammadiyah, Mulyadi Joyomartono, Mensesneg pertama juga dari Muhammadiyah” tegas Imam Addaruqutni.
Menurut, mantan Ketua Umum PMB ini, meski begitu, signifikannya peran historis, Muhammadiyah secara organisatoris tidak mengajarkan ambisi politik kepada para anggotanya dan tidak pula terlibat dalam perebutan kekuasaan ( Power Struggle) serta jatuh dalam kepentingan politik rendah ( Law Politique). Muhammdiyah tidak juga pernah mengklaim sebagai kelompok ultranasionalis sebagaimana klaim semacam itu terkadang terjadi di sementara organisasi atau kelompok kelompok lain di negeri ini. Tidak berhenti di sini, Muhammadiyah bahkan selalu mengambil peran penting dalam setiap peristiwa pancaroba politik nasional ( National Interregnum), seperti Orde Lama ke Orde Baru, dan selanjutnya ke era reformasi.
“Kini setelah hampir tujuh puluh tahun dan mendekati seabad kemerdekaan sebagai, etos politik oportunis justru semakin menguat dibanding semangat kenegarawan dari para penyelenggaraan negara, pejabat publik, aparatur penegak hukum, politisi dan sebagainya. Angka orang kaya secara ironis untuk sebagian meningkat karena sumbangan akibat jumlah kematian kalangan miskin dan rakyat bawah ( the impoverished mortality) ditambah dengan tingkat korupsi oleh para pejabat publik, aparatur keamanan, para politisi. Kondisi ini semakin memperburuk citra bangsa ini di tengah-tengah pergaulan internasional. Sistematisasi praktek korupsi berlangsung semenjak konseptualisasi peraturan perundang-undangan sampai bagaimana peraturan perundangan itu dilaksanakan di lapangan dengan pola kolusif yang akut” papar Purek Perguruan Tinggil Ilmu Al Qur’an,(PTIQ) Pasar Jum,at, Jakarta Selatan. SelatanPTIQ.***[sp/bekasi-kota.muhammadiyah.or.id]