Putusan Tarjih Muhammadiyah: Hukum Memilih Parpol dan Caleg

MEMILIH PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF

Pertanyaan Dari:
Ikhlasul Amal, Kedungangkring, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur
(disidangkan pada hari Jum’at, 12 Zulkaidah 1430 H / 30 Oktober 2009)

 

 
Pertanyaan:
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Bersama ini kami ingin bertanya kepada pengasuh rubrik Tanya Jawab Agama sebagai berikut:
1.      Bagaimana hukumnya bagi umat Islam memilih Partai yang tidak berasas Islam atau berhaluan sekuler?
2.      Bagaimana
hukumnya bagi umat Islam memilih Partai yang jelas-jelas mendukung
kemaksiatan seperti menolak UU Pornografi dan Pornoaksi dan juga menolak
Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam UU Sisdiknas?
3.      Bagaimana
hukumnya bagi umat Islam memilih Caleg dari kalangan selebriti yang
biasa bergelimang dengan kemaksiatan seperti kumpul kebo dan kecanduan
narkoba?
Demikian yang dapat kami tanyakan, kami tunggu jawabannya. Sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Jawaban:
Sebelum
menjawab pertanyaan saudara, berikut ini kami kutipkan terlebih dahulu
beberapa naskah resmi Muhammadiyah yang berhubungan dengan persoalan
politik:
Pertama, dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) disebutkan sebagai berikut:
“Muhammadiyah
adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan
manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan
dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi
apapun.
Setiap
anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki
atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
Persyarikatan Muhammadiyah.”
Kedua, dalam naskah Khithah Perjuangan dalam Berbangsa dan Bernegara, sikap politik Muhammadiyah disebutkan sebagai berikut:
“Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara
merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian
(al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan
dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral
yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari
seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk
tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhammadiyah
tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan
kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah
senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan
politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf
nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
Muhammadiyah
memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk
menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani
masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan
tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan
kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi
kemaslahatan bangsa dan negara.
Muhammadiyah
meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk
benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara
sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak
mulia (akhlaq al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian
(ishlah). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya
memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da’wah amar ma’ruf
nahi munkar.”
Berdasarkan kutipan di atas, kami akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan yang saudara ajukan:
1.       Partai
politik adalah bagian dari urusan muamalah duniawiyah, dan sepanjang
pengetahuan kami belum pernah ada pada masa Nabi Muhammad saw. Oleh
sebab itu, partai politik merupakan perkara ijtihadiyah. Dalam perkara
muamalah atau ijtihadiyah, sepanjang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip ajaran Islam seperti tauhid, keadilan, dan lain-lain,
maka sesuatu itu tidak dilarang. Kaidah fikih menyebutkan:
الأَصْلُ فِي اْلمُعَامَلَةِ اْلإِبَاحَةُ حَتَي يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَي التَحْرِيْمِ
Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang menunjukkan keharamannya.”
Bahkan, Nabi Muhammad saw sendiri pernah menyatakan:
… أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ. [رواه مسلم عن أنس]
Artinya: “Kamu semua lebih tahu tentang urusan duniamu” [HR. Muslim diriwayatkan dari Anas]
Demikian pula halnya partai politik, sepanjang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tentu boleh dipilih oleh umat Islam.
Tentang
asas partai politik, memang ada beberapa partai yang mencantumkan Islam
sebagai asas partainya, tetapi belum tentu cara-cara berpolitik dan
program-programnya sesuai dengan ajaran Islam. Demikian pula
sebaliknya, beberapa partai yang tidak berasas Islam, belum tentu
cara-cara berpolitik dan program-programnya tidak Islami. Oleh sebab
itu, kami menganjurkan kepada saudara agar terlebih dahulu mempelajari
dengan seksama platform atau anggaran dasar partai-partai yang hendak
saudara pilih, termasuk track record perjuangannya selama ini.
2.       Dalam
sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia yang sangat majemuk,
partai politik menjadi representasi dari berbagai golongan bahkan agama
yang ada. Oleh sebab itu, sudah barang tentu akan sering terjadi
perbedaan pendapat dalam memecahkan suatu persoalan di Dewan Perwakilan
Rakyat yang beranggotakan calon-calon terpilih dari berbagai partai
politik, seperti halnya persoalan pornografi, pornoaksi dan pendidikan.
Umat Islam diharapkan dapat dengan cermat memahami, partai-partai apa
saja, – apakah yang berasas Islam atau bukan, – yang baik platform,
anggaran dasar maupun track record perjuangannya selama ini
mendukung penuh aspirasi umat Islam. Bagi warga Muhammadiyah khususnya,
hendaknya memilih partai yang sejalan dengan dakwah Muhammadiyah, yakni
dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid. Undang-undang Anti Pornografi
dan Pornoaksi dan Undang-undang Sisdiknas, sangat sesuai dengan ajaran
Islam dan didukung penuh oleh Muhammadiyah. Pada beberapa edisi yang
lalu telah kami sampaikan Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Pornografi
dan Pornoaksi. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh memilih partai
politik yang mendukung maksiat atau menentang ajaran Islam.
3.     Perkembangan
politik di Indonesia memang berjalan sangat dinamis. Saat ini,
masyarakat tidak lagi memilih wakil rakyat dengan memilih partainya,
melainkan langsung memilih orang yang mengajukan diri menjadi Calon
Legislatif melalui partai-partai politik. Calon legislatif atau calon
wakil rakyat adalah salah satu bagian dari kepemimpinan. Dalam memilih
calon pemimpin, tentu umat Islam harus mempertimbangkannya masak-masak,
tidak boleh gegabah. Apalagi hanya memandang status, pekerjaan dan
aktifitasnya selama ini. Syarat utama seorang pemimpin yang layak
dipilih adalah Muslim. Allah swt berfirman:
Artinya: “Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi
dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah
pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil
mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan
mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zalim.”
[QS. al-Maidah (5): 51]
Adapun
syarat-syarat lain di antaranya adalah amanah, memiliki kapabilitas dan
kompetensi, memahami dan membela aspirasi umat Islam, serta khusus bagi
warga Muhammadiyah, hendaknya memilih calon pemimpin yang mendukung
atau sejalan dengan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang
dikembangkan oleh Muhammadiyah.
Oleh
sebab itu, boleh saja umat Islam memilih calon legislatif dari kalangan
selebriti, asal memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.
Sebaliknya, jika selebriti yang dipilih adalah selebriti yang suka
maksiat, kecanduan narkoba atau hal-hal negatif lain, tentu saja umat
Islam tidak boleh memilihnya.
Sebagai
penutup, perlu kami sampaikan bahwa Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih
dan Tajdid juga telah membahas persoalan politik pada Musyawarah
Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-26 di Padang tahun 2003, yakni tentang
Etika Politik. Berikut kami kutipkan ringkas naskah Etika Politik
tersebut:

Nilai-nilai Dasar Kehidupan Politik

Nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik menurut ajaran Islam meliputi:
1.      Keadilan (al-‘adalah), dalil: QS. al-A‘raf, 7 : 29, QS. an-Nisa’, 4 : 58, 135, dan QS. al-Ma’idah, 5 : 8.
2.      Persaudaraan (al-ukhuwwah), dalil: QS. al-Hujurat, 49 : 10, 11, 12.
3.      Persamaan (al-musawah), dalil: QS. an-Nisa’, 4 : 7, QS. an-Nahl, 16 : 97, dan HR al-Qudla’i dan ad-Dailami dari Anas Ibnu Malik sebagai berikut:
قاَلَ رَسُوْلُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلنَّاسُ كَأَسْنَانِ اْلمُشْطِ
Artinya: “Rasulullah saw telah bersabda: ‘Manusia itu seperti gigi sisir’.”
4.      Musyawarah (asy-syura), dalil: QS. asy-Syura, 42 : 38, QS. al-Baqarah, 2 : 233, dan QS. Ali ‘Imran, 3 : 159.
5.      Pluralitas (at-ta‘addudiyyah), dalil: QS. al-Hujurat, 49 : 13.
6.      Perdamaian (as-silm), dalil: QS. al-Anfal, 8 : 61, QS. al-Hujurat, 49 : 9, 10.
7.      Pertanggungjawaban (al-mas’uliyyah), dalil: QS. al-Mu’minun, 23 : 115, HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin Amr ra sebagai berikut:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَاْلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ …
Artinya:
“Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya,
setiap imam adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya,
…”.
8.      Otokritik (an-naqd adz-dzatiy), dalil: QS. al-Isra’, 17 : 14.

Kekuasaan

Kekuasaan
menurut ajaran Islam adalah amanah Allah SWT, sebagai penjelmaan dari
misi kekhalifahan manusia di muka bumi, dalam rangka mewujudkan
kemaslahatan. Kekuasaan tersebut bersifat mas’ûliyyah atau responsibility (QS. al-Mu’min­n, 23 : 115), amanah atau credibility (QS. al-Mu’min­n, 23 : 8), serta berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat (QS. al-Hajj 22 : 41).


Good Governance

Good Governance
(tata pemerintahan yang baik) merupakan seperangkat tindakan dalam
bidang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola negara pada
semua level. Dengan kata lain Good Governance berarti
kepemerintahan yang baik atau hal menjalankan kekuasaan negara secara
baik. Inti pokok pengertian yang terkandung di dalam istilah tersebut
menunjuk kepada praktik yang bersih dalam penggunaan kewenangan di
bidang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan negara
dan masyarakat pada setiap peringkat.
Good Governance merupakan panggilan atau tugas keagamaan yang dituntut oleh ajaran Islam untuk menegakkan prinsip-prinsip Tauhid (harasat ad-din) sebagai landasan bangunan kehidupan politik dan penyelenggaraan negara. Selain itu, Good Governance juga menjadi tugas kemanusiaan, dalam rangka mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kemaslahatan (siyasat ad-dunya).
Untuk mewujudkan Good Governance, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
1.      Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
2.      Semua unsur masyarakat memiliki komitmen untuk menegakkan hukum.
3.      Adanya transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
4.      Adanya kepekaan dan kepedulian dalam merespon tantangan dan problem masyarakat.
5.      Mengutamakan kepentingan umum, yaitu adanya orientasi kepada konsensus untuk menciptakan kemaslahatan mayarakat.
6.      Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama/sederajat di depan hukum.
7.      Adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan SDA dan SDM.
8.      Adanya visi strategis tentang negara yang maju dan berdaulat.
9.      Adanya kekuasaan yang kuat (powerfull) untuk menentukan nasib sendiri, dan tidak didikte oleh kekuatan asing.
Untuk mewujudkan Good Governance di Indonesia dibutuhkan kepemimpinan nasional yang adil yang memiliki kualifikasi dan kriteria sebagai berikut:
1.      Integritas: beriman dan bertaqwa, serta memiliki kekuatan moral dan intelektual.
2.      Kapabilitas:
kemampuan memimpin bangsa dan mampu menggalang dan mengelola
keberagaman /kemajemukan menjadi kekuatan yang sinergis.
3.      Populis: berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
4.      Visioner:
memiliki visi strategis untuk membawa bangsa keluar dari krisis dan
menuju kemajuan dengan bertumpu pada kemampuan sendiri (mandiri)
5.      Berjiwa Negarawan dan memiliki kemampuan untuk menyiapkan proses regenerasi kepemimpinan bangsa.
6.      Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan dunia internasional.
7.      Berjiwa reformis: memiliki komitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi.
Wallahu a’lam bish-shawab. *amr)

 Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com dan ppmuh_tarjih@yahoo.com