Sejak Kapan Pemisahan Ulama dan Umara ?

Khotanlik_ulama_in_1933,_muhammad_amin_bughra_wearing_black_in_foreground Dalam sebuah diskusi, ada yang bertanya, kapan ada pemisahan antara ulama dan umara? Bukankah seprang pemimpin dalam Islam, ia harus menguasai urusan agama dan dunia (umuruddin waddunnya)?
Sesungguhnya, syarat menjadi pemimpin (khalifah/amirul mukminin) adalah seorang yang paham urusan agama dan dunia (politik).
Kenyataannya, sulit menemukan pemimpin yang memenuhi kriteria seperti
itu. Sehingga para ulama berpendapat bahwa jika tidak ada yg memenuhi
dua kriteria tadi, maka didahulukan orang yang  mempunyai kepiawaian
politik (umuruddunya), meski kemampuannya dalambidang  agama (ijtihad
agama) lemah. Untuk ijtihad agama, bisa ditopang oleh para ulama.
Sejak kapan ini
berlangsung? Pastinya tidak tau. Para khalifah Bani umayah, Abasiyah dan
Utsmaniyah, juga punya para pendamping dari kalangan ulama.
Pada masa Khulafaurrasyidin, para Khalifah itu sangat mumpuni dibidang politik dan agama. Meski demikian, Umar bin Khatab tetap mempunyai “Dewan Permusyawaratan” yang terdiri dari para sahabat besar di Madinah.
Jika ada persoalan pelik, Umar akan memanggilmereka untuk diajak
bermusyawarah. Bahkan anggota dari Dewan Permusyawaratan tadi tidak
diperkenankan meninggalkan Madinah. Tujuannya, jika Umar membutuhkan
untuk bermusyawarah dengan mereka, dapat dilakukan kapan saja dengan
mudah.
Artinya, meski seorang pemimpin sudah menguasai urusan agama dan
politik dengan baik, tetap saja ia membutuhkan para pakar (ulama) untuk
menguatkan dan membantu jalannya pemerintahan.
Kalau di indonesia, ulama
dan umara terkesan terpisah. Pemerintah tidak mempunyai Dewan Ulama
yang berfungsi untuk meluruskan kebijakan publik. Jadi tidak heran
banyak kebijakan yg kadang bertentangan dengan syariah. Maklum saja,
Indonesia bukan negara yang menerapkan pemikiran politik Islam.
sumber: almuflihun.com