Muhammadiyah Perangi Penyalahgunaan Rokok, Alkohol, dan Narkoba

Yogyakarta — Muhammadiyah menilai, permasalahan alkohol, narkoba, dan rokok, selama ini masih ditangani secara terpisah dan sendiri-sendiri.
“Padahal kita tahu alkohol, narkoba, dan rokok itu sudah menjadi satu kesatuan, misalnya jika seseorang mulai merokok, dia akan mencari zat adiktif lain yang lebih kuat dari rokok, dan itu ada di dalam narkoba,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sudibyo Markus di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (18/1).
Ia menilai perlu upaya pencegahan penyalahgunaan zat-zat adiktif berbahaya yang terkandung dalam alkohol, narkoba, dan rokok. Berangkat dari hal itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggandeng UMY menyelenggarakan International NGO Summit pada 4-6 Februari 2014.
“Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk menyadarkan generasi muda mengenai bahaya yang ditimbulkan dari alkohol, narkoba, dan rokok,” kata Ketua Panitia International NGO Summit itu.
Ia mengatakan International NGO Summit itu juga akan membahas mengenai meluasnya masalah penggunaan dan penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan rokok, pengaruh dari penggunaan ketiganya, serta kerja sama pencegahan penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan rokok di Indonesia.[sp/rol]
“Forum itu akan menghadirkan mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohammad sebagai pembicara utama yang akan berbicara tentang bagaimana menyehatkan generasi muda dari penggunaan alkohol, narkoba, dan rokok,” katanya.
Rektor UMY, Bambang Cipto mengatakan, penyelenggaraan International NGO Summit tersebut cukup penting karena melihat banyaknya kematian akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan rokok.
Menurutnya, forum itu akan mengkaji bagaimana mencegah penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan rokok. Penyalahgunaan zat-zat itu merupakan ancaman yang mengkhawatirkan sehingga perlu upaya untuk ‘memerangi’ penyalahgunaan tersebut.
“Kegiatan itu sebagai upaya meningkatkan kesadaran nasional dan regional tentang isu penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan rokok. Kegiatan itu akan melibatkan para pemegang kebijakan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri,” katanya.