Surakarta – Ketua
Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin mempertanyakan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman yang terkesan mempermainkan agama Islam.
Sebab awalnya Kapolri mengizinkan polwan berjilbab, tapi kemudian izin tersebut
dicabut.
Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin mempertanyakan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman yang terkesan mempermainkan agama Islam.
Sebab awalnya Kapolri mengizinkan polwan berjilbab, tapi kemudian izin tersebut
dicabut.
“Janganlah mempermainkan agama
seperti ini,” ucap Din kepada wartawan usai meresmikan sekolah dasar Surya Alam
di Surakarta, Minggu, 22 Desember 2013. Sebelumnya dia mengaku gembira Kapolri
mendukung pemakaian jilbab untuk polwan. Tapi lantas malah tidak jadi.
seperti ini,” ucap Din kepada wartawan usai meresmikan sekolah dasar Surya Alam
di Surakarta, Minggu, 22 Desember 2013. Sebelumnya dia mengaku gembira Kapolri
mendukung pemakaian jilbab untuk polwan. Tapi lantas malah tidak jadi.
Dia menilai langkah pimpinan
Polri untuk menunda pemakaian jilbab untuk polwan sebagai tindakan berlebihan.
Mestinya pimpinan Polri mendukung jika ada anggota Polri yang ingin memakai
jilbab. “Di tengah demoralisasi Polri, pemakaian jilbab akan perbaiki citra
polisi,” katanya.
Polri untuk menunda pemakaian jilbab untuk polwan sebagai tindakan berlebihan.
Mestinya pimpinan Polri mendukung jika ada anggota Polri yang ingin memakai
jilbab. “Di tengah demoralisasi Polri, pemakaian jilbab akan perbaiki citra
polisi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pemakaian
jilbab dilindungi konstitusi. Sebab jilbab bagian dari pelaksanaan agama
seperti berhaji dan umrah. “Undang-Undang Dasar 1945 memberi kebebasan kepada warga
negara untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya,” ucapnya.
Sehingga jika tidak diperbolehkan memakai jilbab, sama saja melanggar
konstitusi negara.
jilbab dilindungi konstitusi. Sebab jilbab bagian dari pelaksanaan agama
seperti berhaji dan umrah. “Undang-Undang Dasar 1945 memberi kebebasan kepada warga
negara untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya,” ucapnya.
Sehingga jika tidak diperbolehkan memakai jilbab, sama saja melanggar
konstitusi negara.
Din menuding di tubuh Polri ada
yang tidak suka dengan aturan polwan berjilbab. Menurutnya ada kelompok yang
tidak mentolerir jika ada polwan yang berjilbab. “Itu kelompok intoleran.
Jangan ada pihak-pihak yang tidak toleran di pimpinan Polri,” katanya.
yang tidak suka dengan aturan polwan berjilbab. Menurutnya ada kelompok yang
tidak mentolerir jika ada polwan yang berjilbab. “Itu kelompok intoleran.
Jangan ada pihak-pihak yang tidak toleran di pimpinan Polri,” katanya.
Dia mengetuk hati Kapolri dan
Wakapolri agar polwan segera diizinkan memakai jilbab yang penggunaannya tidak
mengganggu tugas.
Wakapolri agar polwan segera diizinkan memakai jilbab yang penggunaannya tidak
mengganggu tugas.
