Home Artikel Masalah Perkaderan Muhammadiyah

Masalah Perkaderan Muhammadiyah

Masalah pengembangan sumber daya manusia (PSDM) selalu menjadi
pembicaraan menarik dari waktu ke waktu. Isyu ini kembali mencuat menjelang
Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II), Sedikitnya ada dua menteri yang getol
mengkampanyekan masalah ini, Prof. Dr.B.J. Habibie dan Prof. Dr. Wardiman
Djojonegoro.
Di luar lingkup pemerintahan, isyu PSDM juga marak
dibicarakan. Tentu ·bukan karena latah kalau Muhammadiyah berbenah, ikut
mempersiapkan diri. Bahkan jauh sebelumnya, Muhammadiyah telah mengantisipasi
masalah ini. Ada dua pola yang jadi stressing point Muhammadiyah. Pertama
pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi,pinjam istilah Malik Fadjar “populis” (melalui lembaga pendidikan formal) dan kedua,
pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada “pencetakan”
kader penggerak/ pimpinan.
Kedua pola PSDM di atas mempunyai inter relasi yang
sangat korelatif. Qualified leader akan bermunculan dari masyarakat utama(umat
berkualitas). Dan masyarakat utama akan sulit terbentuk tanpa arahan pimpinan yang berkualitas pula. Kedua
pola tersebut perlu dikembangkan secara simultan dan sinergis. Tanpa bermaksud
mengurangi urgensi pendidikan di lembaga formal, tulisan ini akan menekankan
pada pembahasan kaderisasi. Menurut Program Badan Pendidikan Kader (BPK)
Muhammadiyah 1990-1995, program perkaderan merupakan upaya penyiapan
tenaga-tenaga penggerak Persyarikatan (Muhammadiyah) yang mampu memahami dan
melaksanakan gerak ke dalam dan ke luar secara fungsional dalam Gerakan Islam
dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, yang beraqidah Islam dan bersumber pada
Al-Qur’an dan Sunnah, menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur
yang diridhoi Allah Subhanahuwata’ala. Untuk merealisasikan upaya di atas, Badan
Pendidikan Kader (BPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rapat kerja nasional
(Rakernas) di Yogyakarta, 11-13 Oktober 1991 telah menghasilkan berbagai
kebijaksanaan, yang meliputi konsep pembinaan kualitas personal, konsolidasi-
konsolidasi program, konsolidasi wilayah dan daerah, dan pengadaan sarana dan
prasarana. Konsep-konsep ini diharapkan mampu mengantisipasi keadaan jaman yang
bergulir & berubah sangat cepat. Keseriusan BPK tampak pada penyiapan
instrumen materi yang cukup komprehensif. Dimulai dari peletakan dasar
ideologis, penanaman metode penguasaan masalah secara epistemologis hingga
penanaman pemahaman strategi gerakan. Meski tidak
mendalam, (materi) sentuhan teknologi mulai diperkenalkan. Materi
kemuhammadiyahan mendapat porsi khusus. Hal ini wajar, mengingat program
perkaderan diharapkan melahirkan kader Persyarikatan (Muhammadiyah) di samping
sebagai kader ummat dan kader bangsa. Melihat sosiologi umat Islam yang belum
sepenuhnya mantap, penargetan fungsi kader Persyarikatan perlu mendapat
perhatian ekstra cermat. Secara makro, fungsi ini cukup krusial. Penanaman
spirit of Muhammadiyah yang tidak tepat justru akan menghasilkan kader yang
berwawasan sempit (chauvinistic). Sulit menerima keberaran dari luar kelompoknya,
dan cenderung mengabaikan jasa kelompok lain. Terlebih program perkaderan juga
disasarkan sejak dini pada angkatan muda. Apabila hal ini terjadi, akan
sia-sialah upaya yang telah dilakukan A.R. Fachrudin, Amin Rais dan tokoh-tokoh
Muhammadiyah lain untuk menggalang persatuan umat. Muhammadiyah dan umat Islam
Indonesia secara umum akan kembali mundur dua puluh tahun ke belakang.
Keseriusan Muhammadiyah dalam PSDM juga akan menghadapi berbagai
tantangan lain. Pertama, masalah pendanaan. Sebuah studi di Amerika Serikat
(AS) menemukan data, organisasi-organisasi di AS membelanjakan lebih dari 100
trilyun dollar Amerika untuk keperluan PSDM pertahun (Jack J. Philip,
1991).Sementara, BPK PP Muhammadiyah mendapatkan angka RP 350.000.000,00 untuk
pendirian satu Pusat Pendidikan & Latihan (Pusdiklat) Kader yang
representatif. Biaya tersebut  belum mencakup paket materi, biaya
training/pendidikan, biaya perawatan, depresiasi gedung dan peralatan, biaya
riset & pengembangan, biaya tenaga ahli dan biaya lainnya.
Kedua, Muhammadiyah harus Muhammadiyah, terutama di tingkat
nasional dan wilayah, memiliki kesibukan yang luar biasa. Tenaga &
 pikiran mereka semakin dibutuhkan di banyak tempat. Mobilitas yang tinggi
ini sedikit banyak akan mempengaruhi perhatian mereka ke organisasi. Apabila
pimpinan Muhammadiyah terlambat melakukan kaderisasi dan tingkatan pimpinan di
bawah (PDM/PCMlPRM) memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tingkatan
pirnpinan di atasnya, maka Muhammadiyah akan mengalami stagnasi organisasi. Pendapat
serupa yang telah beredar di kalangan pengamat akan terjastifikasi.
Hal lain yang perlu dibenahi adalah masalah references. Ada dua
poin yang perlu dicermati. Pertama, pengadaan perpustakaan yang representatif.
Kaderisasi tanpa buku pustaka yang memadai sama halnya dengan tentara
kehilangan senjata. Kedua, pengadaan buku-buku terjemahan. Sungguh ironis,
Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam memerlukan waktu sepuluh tahun untuk
menerbitkan terjemahan buku-buku berbahasa Arab, sedang buku-buku manajemen
berbahasa Inggris hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari satu tahun untuk
sampai di Indonesia.
Untuk mengoptimalisasi PSDM, Muhammadiyah perlu memanfaatkan
keberadaan perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah (PTM) untuk beberapa
kegiatan kaderisasinya. Kerja sama ini sangat mutualitif. PTM melalui fakultas,
pusat penelitian dan lembaga lainnya akan mensupport BPK. PTM sebagai Silicon
Valleynya Muhammadiyah dapat memanfaatkan penguasaan keilmuannya, baik
teknologi maupun ilmu-ilmu sosial (Manajerial, Psikologi, Sosiologi, dsb).
Kader akan memperoleh ilmu secara integratif.

Dengan pendekatan multidisiplin, kader Muharnrnadiyah dapat
melihat persoalan secara komprehensif. Bagi PTM, secara tidak langsung, melalui
interaksi ini, PTM akan dapat meningkatkan daya saing terhadap perguruan tinggi
lain. Kerjasama serupa perlu dikembangkan dengan lembaga-lembaga di luar
lingkungan Muhammadiyah. Terutama dengan lernbaga dengan spesialisasi bidang
yang belum tersentuh Muhammadiyah. Muharnrnadiyah memiliki aset yang tidak
ternilai. Dengan aset yang telah ada, Muhammadiyah akan mampu melipat gandakan
aset terpentingnya, sumber daya manusia. Namun, bila perubahan jaman tidak
diantisipasi, keberhasilan kaderisasi hanya akan jadi impian.
M. MUSLIM UTOMO
http://pekalongan-kota.muhammadiyah.or.id