Kunci Pancasila di Tangan Ki Bagus Hadikusumo

Ki Bagus Hadikusumo adalah sosok penting bagi Indonesia dan bagi
Muhammadiyah. Pahlawan perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia ini dilahirkan
di kampung Kauman Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabi’ul Akhir 1038
Hijriyah. Beliau adalah putra ketiga dari lima bersaudara Raden Haji Lurah
Hasyim, seorang abdi dalem putihan agama Islam di Kraton Yogyakarta. Seperti
umumnya keluarga santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang
tuanya dan beberapa Kiai di Kauman. Setelah tamat dari ‘Sekolah Ongko Loro’ (tiga tahun tingkat sekolah dasar), Ki Bagus belajar di Pesantren
Wonokromo, Yogyakarta. Di Pesantren ini ia banyak mengkaji kitab-kitab fiqih
dan tasawuf.
Pada usia 20 tahun Ki Bagus menikah dengan Siti Fatmah (putri Raden Haji
Suhud) dan memperoleh enam anak. Salah seorang di antaranya ialah Djarnawi
Hadikusumo, yang kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi orang
nomor satu di Parmusi. Setelah Fatmah meninggal, ia menikah lagi dengan seorang
wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah. Pernikahan ini dikaruniai
tiga orang anak. Ki Bagus kemudian menikah lagi dengan Siti Fatimah (juga
seorang pengusaha) setelah istri keduanya meninggal. Dari istri ketiga ini ia
memperoleh lima anak.
Sekolahnya tidak lebih dari sekolah rakyat (sekarang SD) ditambah mengaji
dan besar di pesantren. Namun, berkat kerajinan dan ketekunan mempelajari
kitab-kitab terkenal akhirnya ia menjadi orang alim, mubaligh dan pemimpin
ummat.
Ulama Produktif dan Berani
Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih,
anggota Komisi MPMHoofdbestuur Muhammadiyah (1926),
dan Ketua PP Muham­madiyah (1942-1953). Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan
berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan
gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Bahkan, pokok-pokok pikiran itu
menjadi Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah yang merupakan dasar
ideologi Muhammadiyah ini menginspirasi sejumlah tokoh Muhammadiyah lainnya.
HAMKA, misalnya, mendapatkan inspirasi dari muqaddimah tersebut untuk
merumuskan dua landasan idiil Muhammadiyah, yaitu Matan Kepribadian
Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.
Ki Bagus juga sangat produktif dalam menuliskan buah pikirannya. Buku
karyanya antara lain Islam sebagai Dasar Negara dan
Achlaq Pemimpin
. Karya-karyanya yang lain yaitu Risalah
Katresnan Djati 
(1935),Poestaka Hadi (1936), Poestaka Islam (1940), Poestaka
Ichsan 
(1941), dan Poestaka Iman (1954). Dari buku-buku
karyanya tersebut tercer­min komitmennya terhadap etika dan bahkan juga syariat
Islam. Dari komitmen tersebut, Ki Bagus termasuk seorang tokoh yang memiliki
kecenderungan kuat untuk pelembagaan Islam.
Munculnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua PB Muhammadiyah adalah pada
saat terjadi pergo­lakan politik internasional, yaitu pecahnya perang dunia II.
Kendati Ki Bagus Hadikusuma menyatakan ketidaksediaannya sebagai Wakil Ketua PB
Muham­madiyah ketika diminta oleh KH Mas Mansur pada Kongres ke-26 tahun 1937
di Yogyakarta, ia tetap tidak bisa mengelak memenuhi panggilan tugas untuk
menjadi Ketua PB Muhammadiyah ketika KH Mas Mansur dipaksa menjadi anggota
pengurus Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di Jakarta pada tahun 1942. Apalagi dalam
situasi di bawah penjajahan Jepang, Muhammadiyah memerlukan tokoh kuat dan
patriotik.
Pada masa pendudukan Jepang, Ki Bagus menentang “Sei Kerei” yang diwajibkan bagi sekolah-sekolah setiap pagi hari. Beliau berani
menentang perintah pimpinan tentara Dai Nippon yang terkenal ganas dan kejam,
untuk memerintahkan umat Islam dan warga Muhammadiyah melakukan upacara
kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Ia merasa
terpanggil untuk menyelamatkan generasi muda dari kesyirikan, maksudnya upacara
tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah melalui debat
yang sangat seru, menegangkan dan beresiko tinggi dengan pihak Jepang, akhirnya
pemerintah Jepang memberi dispensasi khusus bagi sekolah Muhammadiyah untuk
tidak melakukan upacara tersebut.
Islamisasi Dasar Negara
Semasa menjadi pemimpin Muhammadiyah, Ki Bagus termasuk dalam anggota
BPUPKI dan PPKI. Peran beliau sangat besar dalam perumusan Muqadimah UUD 1945
dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan.
Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu dalam Muqaddimah
UUD 1945 itu disetujui oleh semua anggota PPKI.
Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh yang cukup lantang meneriakkan
syariah Islam. Beliau bahkan memberikan antitesis atas ‘Lima Prinsip Dasar’
yang kemudian dikenal dengan Pancasila yang diajukan oleh Sukarno-M. Yamin,
dengan mengajukan pendapat bahwa ‘Islam Sebagai Dasar Negara.’ Bahkan, Ki Bagus
lebih tegas lagi meminta kata-kata bagi
pemeluk-pemeluknya
 ditiadakan, sehingga berbunyi: dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.
Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh vokal yang mewakili golongan Islam dalam
sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 mengeluarkan pernyataan yang intinya “membangun
negara di atas ajaran Islam”. Gagasannya tersebut didasarkan pada alasan
sosio-historis dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Menurut Ki Bagus, agama
Islam paling tidak sudah enam abad menjadi agama bangsa Indonesia. Adat
istiadat dan hukum Islam sudah berlaku lama di Indonesia.
Pada sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 Ki Bagus Hadikusumo yang
mengusulkan dihapuskannya kata-kata dalam kalimat Ketuhanan, yaitu   bagi pemeluk-pemeluknya. Pada awalnya Ki Bagus Hadikusumo hanya
mengomentari soal redaksi dan kemudian mengemukakan alasan lain, bahwasanya itu
merupakan perundang-undangan ganda, yaitu untuk kaum muslim dan satu untuk umat
lain, hal ini tidak dapat diterima. Sehingga redaksi Sila Pertama usulan Ki
Bagus berbunyi “Ketuhanan dengan menjalankan Syariat Islam.” Artinya, dalam
pandangan Ki Bagus, syariah Islam harus berlaku secara umum di Indonesia.
Dari sini terjadilah perdebatan sengit di antara ke dua kubu. Saking sengit
dan tegangnya pertemuan itu, sampai-sampai Soekarno memilih tak melibatkan diri
dalam lobi tersebut. Soekarno terkesan menghindar dan canggung dengan kegigihan
Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah ketika itu, dalam mempertahankan
seluruh kesepakatan Piagam Jakarta. Soekarno kemudian hanya mengirim seorang
utusan untuk turut dalam lobi yang bernama Teuku Muhammad Hassan.
Bahkan dalam pembahasan UUD terutama Pasal 28 Bab X tentang agama, yang
berbunyi, “(1) Negara berdasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing,”
terjadilah perdebatan yang cukup sengit. Ki Bagus Hadikusumo berulang-ulang
meminta kepada pimpinan rapat untuk menjelaskan arti anak kalimat “dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” secara pasti. Agar
tidak terjadi salah tafsir.
Soekarno yang saat itu menjadi ketua Panitia Sembilan dan anggota 
BPUPKI menanggapi bahwasanya hal itu sudah merupakan keputusan mutlak dari
hasil kompromi dari kedua belah pihak, yaitu golongan Nasionalis Sekuler dan
Islam. Setelah diskusi yang panjang mengenai batang tubuh Undang-undang Dasar,
Ki Bagus Hadikusumo untuk ketiga kalinya minta penjelasan mengenai anak kalimat “bagi pemeluk-pemeluknya”. Akan tetapi, ketua menjelaskan bahwa
masalah ini sudah dibahas panjang lebar pada hari sebelumnya. Sekali lagi, ia
menyatakan ketidaksetujuannya dan tetap pada pendiriannya, yaitu dihapuskannya
kata bagi pemeluk-pemeluknya dalam anak kalimat
sila “Ketuhanan dengan menjalankan Syariat Islam.”
Betapa gigihnya dan teguhnya Ki Bagus dalam memperjuangkan Syariat Islam
agar menjadi dasar negara. Bagi Ki Bagus, pelembagaan Islam menjadi sangat
penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual.
Pada masa Pemerintahan Kolonial, Ki Bagus dan beberapa ulama lainnya juga
pernah terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan
agama (priesterraden commisse). Hasil penting
sidang-sidang komisi ini ialah kesepakatan untuk memberlakukan hukum Islam.
Akan tetapi, Ki Bagus dikecewakan oleh sikap politik pemerintah kolonial yang
didukung oleh para ahli hukum adat yang membatalkan seluruh keputusan penting
tentang diberlakukannya hukum Islam untuk kemudian diganti dengan hukum adat
melalui penetapan Ordonansi 1931. Kekecewaannya itu ia ungkap kembali saat
menyampaikan pidato di depan Sidang BPUPKI.
Ki Bagus Hadikusumo wafat pada usia 64 tahun. Beliau wafat meninggalkan
sebuah teladan dan landasan perjuangan. Tugas kita adalah melanjutkan apa yang
sudah beliau bangun. Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya:
Masyarakat Indonesia yang bersyariat Islam! [red/mrh]

#Majalah Tabligh Edisi Rajab – Sya`ban 1433