Antara Zakat dan Sekolah Unggulan

Oleh
: AHMAD NASRI
Guru
Unit MTs
PonPes
Muhammadiyah
Imam Syuhodo
Blimbing Sukoharjo
Biografi singkat
pendiri Persyarikatan Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan rahimahullah yang
terekam dalam Film Sang Pencerah memang sudah berlalu beberapa saat dari
hadapan kita. Namun tampaknya belum habis juga hikmah dan pelajaran yang dapat
kita ambil dari film tersebut. Salah satu yang bisa kita rekam dari perjalanan K.H.
Ahmad Dahlan rahimahullah dalam film Sang Pencerah tersebut adalah kerja
keras dan kerja nyata beliau dalam menterjemahkan dan mengejawantahkan ayat-ayat
Al-Qur’an utamanya dalam surat Al-Ma‘un secara nyata dalam kehidupan
sehari-hari.
Memang K.H.
Ahmad Dahlan rahimahullah tidak memfokuskan secara khusus gerakannya
pada bidang pendidikan. Akan tetapi saat beliau merintis pendirian Pergerakan Muhammadiyah,
salah satu langkah serius yang beliau kerjakan adalah dengan mendirikan sekolah
untuk anak-anak dari kalangan mustadh‘afin di lingkungan Kauman Jogjakarta.
Kita tentu melihat saat Kyai Dahlan rahimahullah memerintahkan para
muridnya untuk mencari dan mengajak anak-anak orang miskin untuk dididik di
sekolah yang beliau dirikan. Di sekolah tersebut, tidak hanya pendidikan agama Islam
saja seperti madrasah-madrasah yang sudah ada saat itu, melainkan juga dengan
pendidikan umum yang tidak diberikan di madrasah maupun pesantren. Dengan mendirikan
sekolah ini tentunya Kyai Dahlan rahimahullah ingin agar para alumninya
nanti dapat menyebar dan mendirikan sekolah-sekolah di berbagai penjuru negeri
ini seperti yang pernah beliau contohkan.
‘Keinginan’ Kyai
Dahlan rahimahullah tersebut tampaknya memang telah terpenuhi, sehingga seperti
yang kita ketahui bersama dalam waktu singkat banyak sekolah Muhammadiyah dapat
berdiri di berbagai pelosok nusantara. Bahkan di daerah-daerah terpencil yang
belum terjamah pemerintah pun, sekolah Muhammadiyah telah hadir terlebih dahulu
memberikan pencerahan pada masyarakat. Yang patut kita banggakan juga adalah
bahwa banyak sekolah Muhammadiyah semakin hari semakin menunjukkan
eksistensinya dengan prestasi yang diraih.  Namun jika kita
menengok sedikit lebih dalam dari menjamurnya sekolah-sekolah unggul di
lingkungan persyarikatan beberapa saat terakhir ini maka kita akan melihat
sebuah ironi. Bahwa dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di seluruh pelosok tanah
air itu kita akan melihat dua model sekolah Muhammadiyah yang amat berkebalikan,
bahkan hingga seratus delapanpuluh derajat. Yang pertama yaitu, sekolah
Muhammadiyah yang unggulan pasti berbiaya mahal sedangkan yang kedua yaitu sekolah
Muhammadiyah yang biayanya murah pasti bukan merupakan sekolah unggulan. Melihat
hal ini dapat kita pahami bahwa sekolah Muhammadiyah unggulan tidak mungkin
dimasuki oleh anak-anak orang miskin dan kebalikannya sekolah Muhammadiyah yang
berbiaya murah bahkan mengratiskan biaya bisa dipastikan tidak punya ‘nama’ di
mata masyarakat karena memang minim dalam hal prestasi. Terkadang kesenjangan
ini begitu nyata tampak di depan mata kita saat ada sekolah Muhammadiyah
setingkat yang berdekatan atau bahkan berdampingan letaknya. Yang satu
berkembang dengan pesat akan tetapi yang satunya meski berdiri tepat
disampingnya bisa dikatakan ‘mati segan, hidup tak mampu’.
Setidaknya dari
yang pernah penulis alami saat duduk di bangku SD dulu dimana sekolah penulis
bersebelahan dengan MI yang sama-sama dibawah naungan Majelis Dikdasmen
Muhammadiyah, tetapi kondisinya sangat berkebalikan. SD Muhammadiyah siswanya sangat
melimpah, bangunannya selalu berkembang dari waktu ke waktu, ditambah dengan prestasi
yang selalu membanggakan. Sedangkan MI Muhammadiyah yang tepat berdiri
disampingnya kondisinya sangat memprihatinkan, muridnya terlihat sedikit,
bangunannya juga tidak layak huni karena atapnya yang hampir roboh sehingga
harus disangga.
Memang ini sudah
terjadi lebih dari sepuluh tahun yang lalu di daerah penulis dan sekarang tidak
seperti itu lagi. Tapi saat kita lihat di tempat lain saat ini kita masih akan
melihat banyak kesenjangan yang tidak selayaknya terjadi antara sesama sekolah
Muhammadiyah. Bersamaan dengan banyak munculnya sekolah-sekolah Islam unggulan,
saat ini banyak berdiri sekolah-sekolah Muhammadiyah unggulan. Sebut saja misalnya
SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, SD
Muhammaadiyah Condongcatur Sleman Yogyakarta dan SD Muhammadiyah Program Khusus
Kotta Barat Solo. Selain sekolah reguler tersebut kita juga akan mendapati beberapa
Pondok Pesanten unggulan di lingkungan Persyarikatan seperti Pesantren Mu’allimin
dan Mu’allimat Yogyakarta, Pesantren Modern Imam Syuhodo Blimbing Sukoharjo, Pesantren
Darul Ikhsan Muhammadiyah Sragen dan yang paling baru adalah Pondok Pesantren
Muhammadiyah Boarding School (MBS) yang didirikan oleh beberapa Pimpinan
Muhammadiyah di berbagai tingkatan.
Memang perkembangan
sekolah-sekolah Muhammadiyah unggulan tersebut sangat menggembirakan.
Antusiasme masyarakat baik warga Muhammadiyah maupun masyarakat secara umum untuk
menyekolahkan anaknya di sekolah dan pesantren tersebut juga cukup besar. Tapi
para pengelola sekolah tersebut mungkin lupa bahwa yang berhak mendapatkan
pendidikan unggul tidak hanya anak-anak orang berada saja. Dilihat dari
tingginya biaya pendidikan di sekolah-sekolah unggulan tersebut seolah-olah
hendak mengatakan pada calon orang tua pendaftar bahwa ‘anak warga Muhammadiyah
miskin dilarang mendaftar’. Salah satu tokoh yang juga perintis sekolah
Muhammadiyah unggulan bahkan pernah mengatakan, “pengin anak pinter kok gak mau
keluar banyak uang.”
Hal ini
seharusnya menjadi perhatian untuk kita semua bahwa kita perlu memikirkan nasib
kaum pinggiran yang ternyata tidak sedikit diantara mereka sebenarnya layak
untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. ZISWAF Sebagai
Alternatif dalam
Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendanaan
pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa
melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan di bidang
pendidikan merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi undang-undang
tersebut. Secara lebih rinci, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan
pendidikan berarti mengambil bagian atau peran dalam proses-proses pembiayaan
pendidikan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberi masukan
berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut
memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya.
Dalam Islam
partisipasi masyarakat dalam pendanaan ini dapat diperoleh dengan menghimpun
zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) dari masyarakat muslim. Sebagaimana
yang kita ketahui Muhammadiyah melalui LazisMu adalah salah satu lembaga yang
paling dipercaya kaum muslimin untuk mengelola dana Ziswaf tersebut. Maka kemudian
dana Ziswaf yang dihimpun LazisMu dari kaum muslimin ini merupakan potensi yang
sangat besar untuk memajukan pendidikan jika dialokasikan pada sektor
pendidikan. Meskipun zakat sesungguhnya merupakan pembiayaan yang dalam
pengalokasiannya sudah mendapatkan batasan sendiri dalam syari’at.
Dalam Q.S.
At-Taubah ayat 60 secara jelas Allah Subhanahu Wa Ta’ala memang hanya
menyampaikan ada 8 golongan yang berhak memperoleh zakat, yaitu: fakir, miskin,
amil, muallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang (gharimin),
jalan Allah (sabilillah) dan orang dalam perjalanan (ibnu sabil). Secara
tersurat, pendidikan memang tidak termasuk didalamnya, namun ada beberapa
pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan dapat masuk dalam asnaf sabilillah.
Diantaranya
adalah pendapat Syaikh DR. Yusuf Qordhowi (1997 : 374) dalam kumpulan
Fatwa-Fatwa Kontemporer beliau yang mengatakan bahwa asnaf sabilillah dalam
ayat tersebut yang dimaksud adalah jihad (berperang). Tapi kemudian beliau
memperluas makna jihad tersebut tidak sebatas berperang dengan senjata saja. Namun
termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam
membela dan mempertahankan akidah Islam yang salah satunya diaplikasikan dengan
memberikan beasiswa kepada generasi muda Islam atau dengan mendirikan sekolah..Dan ternyata
sekolah yang berbasis ziswaf ini tidak kalah bersaing dengan sekolah lain yang
lebih dulu ada. Smart Ekselensia di Parung Bogor adalah salah satu sekolah yang
dibiayai penuh dari dana ziswaf. Bahkan lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola
oleh Dompet Dhuafa Republika tersebut temasuk sekolah unggulan yang mampu
mengimplementasikan pendidikan tingkat SMP dan SMA hanya dalam waktu 5 tahun.
Selain itu siswa di sekolah tersebut juga tak dikenakan biaya sama sekali alias
gratis.
Di Solo kita
akan mengenal SMK IT Smart Informatika. Meskipun tergolong sekolah baru, sekolah
gratis yang dikelola oleh LAZIS Yayasan Solo Peduli ini tidak bisa dipandang
sebelah mata. Berbagai lomba dan kejuaraan baik lokal, regional maupun nasional
pernah diikutinya, bahkan beberapa diantaranya dapat dimenangkan oleh siswa-siswi
sekolah tersebut. Selain SMKIT Smart Informatika, pada sektor pendidikan ini
Solo Peduli juga mengelola SDIT-SMPIT Smart Cendekia, Pesantren Yatim-Dhuafa
Baiturrohmah dan pemberian beasiswa bagi lulusan SMA sederajat untuk
melanjutkan kuliah di beberapa universitas.
Di lingkungan pendidikan
Muhammadiyah kita juga akan mendapati Pondok Pesantren Manafiul Ulum Sambi
Boyolali yang mencari biaya dari ZISWAF dari kaum muslimin untuk memenuhi biaya
operasional dan kehidupan pesantren sehingga anak-anak hanya membayar
semampunya (Mohamad Ali, 2009 : 204). Melihat beberapa
kasus tersebut seharusnya masyarakat kita menyadari bahwa dari dana yang
berasal dari Ziswaf (zakat, infak, sedekah dan wakaf) tersebut sebenarnya
menyimpan potensi yang sangat besar untuk memajukan sektor pendidikan kita.
Tentu jika dana tersebut dikelola dengan profesional, transparan dan akuntabel.
Maju tidak hanya secara kuantitas semata tetapi juga dapat benar-benar bersaing
secara kualitas dengan sekolah-sekolah unggulan yang lain.
Sehingga
nantinya kita tidak merasa bahwa apa yang telah dirintis dan ditinggalkan oleh
K.H. Ahmad Dahlan rahimahullah utamanya berupa lembaga pendidikan akhir-akhir
ini telah dikelola secara menyimpang dari semangat beliau. Yaitu kalau dulu
lembaga pendidikan Muhammadiyah didirikan untuk membantu rakyat kecil yang
tidak bisa memasuki lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda, sedangkan
saat ini beberapa sekolah Muhammadiyah yang berpredikat unggulan justru sulit
bahkan mustahil untuk dimasuki golongan menengah kebawah dan cenderung menjadi
ladang bisnis bagi elit-elit lembaga tersebut. 
Wallahu A’lam