Muhammadiyah tidak akan hadiri Festivalisasi Sidang Istbat

Jauh – jauh hari PP Muhamamdiyah telah mengeluarkan Maklumat tentang penetapan 1
Syawal 1434 H jatuh pada tanggal 8 Agustus 2013 berdasarkan Hisab Hakiki
Wujudul Hilal yang dipedomani oleh Muhammadiyah, selanjutna PP Muhammadiyah
juga telah menegaskan bahwa tidak akan menghadiri sidang istbat penentuan awal
ramadhan dan Idul Fitri yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama.

Sikap
tegas Muhammadiyah tidak menghadiri sidang istbat adalah bentuk keteguhan dan
konsistensi Muhammadiyah terhadap metode hisab sebagai bagian dinamisasi dan
tajdid pemikiran Muhammadiyah agar senantiasa selaras dengan perkembangan ilmu
teknologi sehingga lebih memudahkan ummat Islam menjalankan ibadah Ramadhan
atau Syawal  dengan mantap tanpa keraguan.
Fomalisasi
sidang istbat sebagai penentu ramadhan dan syawal  yang sangat mepet waktunya  hanyalah membuat ketidakpastian dan kegaduhan
ummat yang harap – harap cemas menyaksikan dari layar kaca pengumuman hasil
istbat. Jika kita menggunakan terminologi komunikasi media, Acara sidang
tersebut tak ubah layakna “Indonesian Idol” atau kontes lainnya yang hasil
akhirna baru akan diketahui pada detik – detik terakhir, hanya bedanya “Indonesian
Idol” diawali dengan penampilan peserta dan diakhiri voting sms sedangkan
sidang istbat diawali lewat laporan rukyat yang kmudian diakhiri dengan penilaian peserta sidang. Keduanya memiliki benang merah sama yaitu membuat Festivalisasi
sehingga masyarakat atau ummat harus menahan nafas lebih panjang hanya sekedar
untuk mengetahui kapan keputusan tersebut diumumkan.
Menjadi
hal yang menggelitik ketika sidang istbat kmudian disakralkan sebagai satu –
satunya media penentu ramadhan dan syawal serta secara implisit memposisikan
yang lebih dahulu mengumumkan awal Ramadhan atau Syawal adalah perbuatan dosa
dan tidak patuh terhadap ulil amri dalam hal ini Kementrian Agama. Sikap
hegemoni  pemerintah lewat sidang isbath
tersebut telah menutup pintu ijtihad pihak lain, padahal hasil ijtihad itu
setara oleh karena itu berlaku kaidah
al – ijtihad la yunqadu bi al ijtihadi
“ ( al-suyuti: 71) yang berarti : “Ijtihad
itu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain “ lebih jauh sikap pemerintah
tersebut akan memberangus kebebasan berfikir sehingga ummat islam akan mengalami
kebekuan dan kejumudan berpikir.
Dari
sisi konstruksi hukumnya pun sidang istbat ini ahistoris dan kontraproduktif
dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Beberapa praktisi hukum juga mempersoalkan
legalitas Kementrian Agama menggelar sidang istbat dan juga implikasi sidang
istbat tersebut bagi warga negara dalam kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sidang Istbat 1 Syawal 1434
H

Pemerintah
akan menggelar sidang isbat pada 7 Agustus 2013 untuk menetapkan jatuhnya 1
Syawal 1434 H Namun, sidang isbat kali ini akan digelar dengan sedikit berbeda
dari biasanya. Waktu pelaksanaannya sedikit dimajukan. “Sidang akan
dimulai pukul 13.30 WIB, itu pra-isbat. Kalau sidang isbatnya tetap dimulai
pukul 17.00 WIB,” ujar Mentri Agama. Sidang istbat kali ini berbeda dengan
biasanya karena terdapat “X factor” yaitu diskusi seputar hisab rukyat.
Menanggapi undangan
pemerintah terkait diskusi dan sarasehan mengenai metode hisab dan rukyat, ketua
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Yunahar Ilyas, Lc meminta agar acara tersebut
dapat dilaksanakan jauh hari sebelum penetapan awal bulan atau sidang Istbat.
“Ke depan alangkah baiknya
jika diskusi (Mengenai Hisab Rukyat) itu diadakan jauh – jauh hari dan tidak dirangkai
dengan sidang itsbat,” kata Yunahar dalam pesan singkatnya pada redaksi Ahad
(04/08/2013). Hal tersebut dimaksudkan agar diskusi dan sarasehan dapat
dilaksanakan dalam suasana semangat keilmuan bukan terdesak waktu karena harus
mengumumkan hasil sidang istbat.
Sementara itu MUI dan LAPAN
sudah menyampaikan analisanya bahwa hasil mereka tanggal 1 Syawal 1434 H sama mengikuti
ketetapan PP Muhammadiyah yaitu tanggal 8 Agustus 2013. Sehingga ketika sudah
dapat disimpulkan hasil 1 Syawal 1434 H dengan menggunakan pedoman hisab Imkan
Rukyat pemerintah lalu apa urgensi Sidang Istbat?  Maka sikap PP Muhammadiyah tidak hadir  dalam sidang tersebut adalah tepat karena sudah
tidak adalagi gunanya menggelar sidang istbat mengingat hasilna sudah
diprediksi oleh MUI dan LAPAN yang seratus persen akan disetujui pemerintah.
Namun lagi – lagi pemerintah
tetap kukuh menggelar sidang istbat sebagai sebuah   “syariat baru” yang tidak boleh dilewati
sehingga festivalisasi dan dramatisasi kapan ramadhan dan syawal tetap langgeng
memenuhi rating pemberitaan di media massa.
Terkait adanya acara pra
sidang istbat yaitu diskusi hisab rukyat hanyalah pengkaburan substansi sidang
istbat karena tidak ada di seluruh muka bumi ini acara persidangan didahului
dengan diskusi, maka sikap Muhammadiyah mendukung diskusi hisab rukyat ini
dilakukan secara akademik tidak dirangkaikan dengan sidang istbat sehingga
diskusi bisa mencari solusi efektif bukan hanya jang stempel pembenaran
pendapat pemerintah mengingat terbatasnya waktu diskusi karena harus
dilanjutkan dengan sidang istbat
Alasan ketidakhadiran PP
Muhammadiyah dalam sidang istbat besok harusnya dipahami semua pihak, karena
jauh – jauh hari sudah disampaikan tidak akan hadir dalam sidang istbat namun
Kementrian Agama tetap “ ngeyel “ agar Muhammadiyah tetap hadir. Selain itu Muhammadiyah
lebih memilih fokus untuk persiapan penyelenggaraan TAKBIR dan Sholat Idul
Fitri yang akan dilaksanakan di berbagai titik di seluruh Indonesia mulai di
tingkat PRM, PCM, PDM hingga PWM masing – masing sedangkan PP Muhammadiyah akan
mengirimkan Mubaligh untuk menjadi Khatib Shalat Id di berbagai titik tersebut
termasuk di luar negeri.    
Semoga pemerintah c.q.
Kementrian Agama bisa lebih cermat dan dewasa menyikapi dinamika penentuan
ramadhan dan syawal ini karena masih ada PR yang lebih urgent ketimbang
memaksakan sidang istbat sebagai tirani  penguasa
yang tidak mengayomi semua pihak, sehingga perlu diperhatikan kaidah fiqhiyah
yang berbunyi “ tassaruf al iman a’la al
ra’iyyah manutun bi al maslahah “
yang artinya : Tindakan Pemerintah
terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan. Sehingga perbedaan tidak
disikapi dengan permusuhan tetapi dengan sikap kedewasaan dengan tasamuh dan
toleran satu sama lainnya .
(*ar)