Sangpencerah.id – Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya mengaku belum mengetahui kabar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diresmikan Joko Widodo.
“Belum ada edaran tuh, mosok sih (masak sih)? Nanti aku bicarakan dulu dengan DPRD,” kata Risma kaget, belum percaya dengan pertanyaan awak media.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo baru saja secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke 13 untuk PNS, TNI/Polri serta pensiunan.
Mendagri dalam hal ini sudah menyebarkan surat edaran pemberian penghasilan tambahan melalui sumber APBD melalui Surat Mendagri kepada Gubernur dengan nomor 903/3386/SJ dan juga kepada Bupati/Walikota dengan nomor surat 903/3387/SJ.
Dalam surat edaran itu juga disebutkan daerah yang belum menyediakan anggaran THR dan Gaji 13 dalam APBD Tahun 2018, agar segera menyediakan anggaran.
Ada tiga cara yaitu penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari Belanja Tidak Terduga, penjadwalan ulang kegiatan atau menggunakan kas yang tersedia.
“Walah kok ya belum alokasikan, masak sih pakai APBD? aku belum terima. Kalau pakai APBD ya abot (berat). Aku ngga bisa memutuskan sendiri,” kata Risma sepertinya belum tahu.
Dia mengatakan jika menggunakan APBD, Pemkot akan kuwalahan. Mengingat Surabaya baru mendapatkan musibah teror bom dan beberapa waktu lalu kebakaran yang menewaskan delapan korban jiwa.
“Karena kejadian itu saja pajak kita sedikit mandek, kalau turun sih enggak, tapi tidak nambah juga. Karena kondisi pajak yang tidak bergerak kemarin itu pemkot nggak ada nambah pendapatan,” jelas Risma
Risma menambahkan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tidak ada dan hanya jika ada keperluan mendesak saja.
“Kita nggak ada program baru, kalau ditambahi pemberian THR yo pie iki (ya gimana ini). Ya harus komunikasikam dengan DPR Dulu. Dari dulu nggak ada, baru ini. Kalau tiga tahun terakhir ini memang ada gaji ke 13 dana dari APBD yang diberikan saat lebaran itu pun komulatif,” jelas Risma.(tribun)
