MUI Akan Standardisasi Mubaligh, Muhammadiyah: Itu Tidak Perlu

Abdul Mu'ti

Sangpencerah.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) merencanakan standardisasi terhadap para mubalig atau penceramah Islam. Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan rencana tersebut sebaiknya tidak perlu direalisasi.

Abdul menjelaskan mubalig bukanlah sebuah profesi yang perlu distandardisasi. Ia juga menjabarkan bahwa seseorang menjadi penceramah karena ada dorongan dan pengakuan dari masyarakat.

“Sertifikasi mubalig itu tidak perlu. Mubalig itu bukan profesi. Seseorang menjadi mubalig karena permintaan dan pengakuan masyarakat,” kata Abdul saat dimintai tanggapan oleh detikcom, Senin (21/5/2018).

Lebih lanjut ia menuturkan, yang seharusnya dilakukan MUI bukanlah melakukan standardisasi. Dikatakan Abdul, sebaiknya lembaga-lembaga Islam lebih menanamkan pendidikan bagi para pengurus lembaga-lembaga Islam terkait ketertiban di masyarakat.

“Yang perlu dilakukan bukan sertifikasi mubalig, tetapi sikap kritis masyarakat dalam menerima ceramah agama. Yang mungkin perlu diberikan edukasi adalah para takmir masjid atau pengurus lembaga-lembaga pengajian. Yang disampaikan kepada mereka adalah aturan-aturan penyebaran agama dan undang-undang terkait dengan ketertiban umum di antaranya adalah hukum tentang ujaran kebencian, regulasi tentang masjid, dan lain-lain,” ujarnya.

Abdul kemudian menegaskan masyarakat telah memiliki preferensi masing-masing terhadap penceramah. Ia pun mengibaratkan preferensi tersebut layaknya hubungan ‘senyawa’ antara pasien dan dokter.

“Masyarakat memiliki preferensi tersendiri. Preferensi itu semacamchemistry yang membuat masyarakat lekat dengan mubalig. Preferensi itu mirip kecenderungan masyarakat ketika berobat ke dokter. Seorang dokter spesialis yang hebat belum tentu menjadi pilihan masyarakat, demikian pula dengan mubalig,” tutupnya.

Sebelumnya, rencana standardisasi mubalig ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis kepada detikcom. Standardisasi ini sekaligus menanggapi rilisan 200 nama mubalig rekomendasi Kementerian Agama. Menurut Cholil, Kemenag tak berhak melakukan standardisasi mubalig.

“Kemenag tidak punya hak melakukan standardisasi. Orang-orang minta yang buat MUI saja, bukan Kemenag,” kata Cholil.(detik)