Sangpencerah.id – Kisah Devi anak sekolah yang menceritakan kondisi sekolahnya seperti kandang kerbau viral di media. Upaya anak dalam menyampaikan kondisinya ditanggapi sikap tidak menyenangkan dari Bupati Serang dengan memanggil anak tersebut dan jajarannya.
Bukannya diapresiasi atas laporannya, malah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan yang membuat Devi tidak berani menyampaikan pendapatnya. Dalam pertemuan tersebut Bupati menyampaikan kekecewaaanya ada pihak pihak yang ingin mengancam posisinya. Harusnya Bupati melakuan cek lapangan, klarifikasi, baru merespon laporan Devi.
Atas serangan Bupati tersebut, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyampaikan hal hal sebagai berikut:
Pertama, Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi Devi, bahwa sejak dini sudah memberanikan diri respect dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Ini adalah generasi bangsa yang pantas di apresiasi.
Kedua, sejak awal Pemuda Muhammadiyah melarang menyebar informasi bohong, berbisnis hoax dan menjadi buzzer tuyul. Artinya yang dilakukan Devi justru membangun optimisme baru dalam generasi yang sadar dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Ketiga, Sebagai seorang Ibu dan pemimpin warganya beliau sudah selayaknya lebih punya sensitifitas dalam mendengarkan suara anak, apalagi kesadaran partisipasi itu dilakukan Devi sejak dini. Sebagai anak SD dapat menyampaikan informasi yang benar harusnya didukung. Andai Devi memilih sarana Sosmed atau tersebar di Medsos, artinya ada keberanian. Tentu kita memahami tidak mudah seorang anak SD mengakses bertemu Bupati, kecuali pada even even tertentu.
Keempat, keberanian Devi yang masih SD, dapat menjadi teladan dan contoh yang baik bagi generasi penerus. Seperti diketahui generasi millenial sangat intens berinteraksi di sosmed dan medsos. Bahwa ruang ruang partisipasi anak dalam rangka kritis dan peduli dengan lingkungannya di sosial media harus difasilitasi lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka membangun literasi yang baik bagi masa depan generasi bangsa.
Kelima, sikap Bupati yang hanya memikirkan jabatannya. Memperlihatkan sikap yang tidak mempresentasikan pejabat public dan tidak layak disebut pejabat publik, tidak memiliki integritas yang tinggi dalam melindungi setiap warganya, serta jauh dari sikap sikap yang patut diteladani.
Keenam, dijaman kekuatan informasi dan perubahan yang begitu cepat, sudah seharusnya para pimpinan lebih terbuka kepada masyarakatnya, apalagi itu anak anak yang sangat membutuhkan perhatian dan difasilitasi tumbuh kembangnya.
Ketujuh, meminta KPAI segera melakukan pendampingan kepada keluarga korban, serta melakukan pengawasan kepada Bupati Serang. Bila ada pelanggaran sudah selayaknya KPAI memberi peringatan dan rekomendasi ke pihak pihak terkait agar hal tersebut tidak terulang kembali.
“Saat ini pemerintah melalui KPPPA sedang giat melaksanakan desa layak anak, kota layak anak, kabupaten layak anak, propinsi layak anak. Bahkan memberikan penghargaan bagi daerah yang melaksanakannya. Presiden dan DPR pun sedang mengarusutamakan isu anak di semua Kementerian dan Komisi di DPR”, ungkap Farid Ari Fandi, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.
Farid menyayangkan masih memiliki pejabat publik yang tidak belajar dan memahami regulasi yang sedang diperjuangkan pemerintah, DPR dan masyarakat dalam rangka membangun partisipasi anak dan kepentingan terbaik anak.(sp/red)
