Sangpencerah.id – Apa yang terjadi di Myanmar bukan sekadar konflik. Namun, pembantaian. Pembantaian yang sudah lama berlangsung namun dunia seolah tak mampu berbuat apa-apa. Sekedar bersikap pun gak ada, tidak ada yang menunjukkan keprihatinan dan empati.
Pemuda Muhammadiyah menyoroti tegas kejahatan kemanusiaan ini. “Tahun yang lalu, saya bersama delegasi Religion for Peace sempat mencoba mediasi dialog dan masuk Ke Camp pengungsian etnis Rohingya, namun tidak bisa”, tegas Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua PPPM.
Jadi Sudah lama berbagai mediasi dialog dan lobby terhadap pemerintah Junta Militer sampai dengan pemerintah hasil pemilu saat ini yang dikendalikan oleh Peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, dilakukan berbagai komponen, namun selalu gagal dan tidak berbuahkan hasil yang signifikan Bagi perdamaian dan penghentian kekerasan kepada Etnis Rohingya.
“Misi-misi Kemanusiaan seperti bantuan logistik dan kesehatan sulit menembus dan mendapat Akses, jadi menurut kami yang paling dibutuhkan saat ini, oleh etnis Rohingya yang Sedang dihadapkan dengan fakta pembantaian oleh militer Myanmar bukan bantuan logistik dan kesehataan. Tapi, tekanan Politik dari dunia terhadap pemerintah Myanmar yang Sedang melakukan pembantaian”, lanjut Dahnil.
PBB seharusnya menekan Myanmar secara Politik, menghukum Mereka, Karena terang melakukan kejahatan Kemanusiaan secara brutal, dan seolah dunia melegalkan pembantaian tersebut.
“Kami berharap pemerintah Indonesia bisa memimpin menyampaikan sikap tegas dan terang dalam bentuk tekanan Politik luar Negeri dengan menghimpun Negara-Negara yang peduli dengan tragedi Kemanusiaan di Myanmar tersebut”, lanjutnya.
Pemuda Muhammadiyah mendesak perlu pemerintah Indonesia untuk tegas misalnya melakukan peringatan diplomasi yang keras misalnya dengan menarik Dubes RI dari Myanmar, dan meminta Dubes Myanmar di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia selama perilaku “legalisasi” pembantaian etnis Rohingya dihentikan dan menemukan jalan damai.
Bahkan, pada taraf berikutnya meminta Sidang khusus ASEAN agar mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN dan menghimpun Negara-Negara yang menjunjung tinggi HAM untuk melakukan embargo terhadap Myanmar. political diplomacy pressure seperti ini agaknya belum dilakukan oleh dunia, termasuk oleh Indonesia.(sp/red)
