PP Muhammadiyah : Kebijakan 5 Hari Sekolah Sudah Dipolitisasi

37

SangPencerah.id– Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menduga penolakan kebijakan 5 hari sekolah lantaran dipolitisasi pihak-pihak berkepentingan. Menurutnya, agak berlebihan jika penerapan 5 hari sekolah dinilai mengancam keberadaan madrasah diniyah.

Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan 5 hari sekolah adalah kebijakan strategis dalam memperkuat pendidikan karakter. Oleh sebab itu PP Muhammadiyah mendukung kebijakan yang dikeluarkan mendikbud tersebut.

“Sejak awal Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan sekolah 5 hari yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena untuk kepentingan strategis memperkuat pendidikan karakter,” ujar Mu’ti sepertiu yang direlease detikcom, Selasa (8/8/2017).

Karena mendukung kebijakan tersebut maka PP Muhammadiyah akan lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah akan menyesuaikan dengan aturan tersebut. Penyesuaian dilakukan dari sekolah umum hingga madrasah diniyah. Karenanya Mu’ti menilai agak berlebihan jika ada yang menyebut penerapan 5 hari sekolah mengancam madrasah diniyah.

“Muhammadiyah melihat ada pihak tertentu yang mempolitisasi kebijakan sekolah lima hari. Agak berlebihan jika ada pihak-pihak yang terlalu mengkhawatirkan pelaksanaan sekolah lima hari, (yang disebut) akan mematikan madrasah diniyah,” ulasnya.

Padahal dia yakin lewat Permendikbud tentang sekolah 5 hari, kebijakan tersebut dapat disinergikan dengan keberadaan madrasah diniyah. Sejumlah organisasi keagamaan pun disebutnya bisa mensinergikan kebijakan tersebut.

Namun karena kebijakan ini mendapat tentangan dari sejumlah pihak, pihaknya meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpres tentang penguatan pendidikan karakter. Presiden juga diminta untuk segera mengundang kementerian terkait.

“Agar polemik tentang sekolah 5 hari tidak berlarut-larut maka presiden hendaknya segera menerbitkan Perpres tentang penguatan pendidikan karakter melalui sekolah 5 hari. Presiden bisa segera mengundang kementerian terkait. Jika dibiarkan berlarut- larut, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat,” tutupnya (sp/detik)